![STQ NASIONAL Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji meninjau persiapan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadist (STQ) Tingkat Nasional Tahun 2019 di Alun-alun Kapuas, Sabtu (16/3). Humas Pemprov Kalbar for Rakyat Kalbar](https://equator.co.id/wp-content/uploads/2019/03/STQ-2-1.jpg)
eQuator.co.id – Pontianak-RK. Setelah pelabuhan samudera di Pantai Kijing siap dibangun, kini pendukungnya berupa jalan bebas hambatan sepakat segera dibangun. Kamis (9/8), Gubernur Sutarmidji menandatangani nota kesepahaman dengan Art Tuhfah Ventus, perusahaan Malaysia.
Memorandum of Understanding (MoU) itu memperkuat wacana jalan tol Pontianak-Kijing-Singkawang, yang direncanakan Pemprov Kalbar sudah akan terbentang lima tahun lagi. “Kalau untuk masalah anggaran, bukan sekarang, tapi nanti,” tutur Gubernur Sutarmidji, tak menyebut nilai proyeknya.
Untuk memperlancar target pembangunan, Midji, karib ia disapa, meminta Kabupaten/Kota yang dilintasi jalur jalan jalur bebas hambatan itu mempermudah perizinan. Terutama dalam pembebasan lahannya.
“Akses perizinan, masalah sosial, dihilangkan jangan sampai ada, harus diberi kemudahan,” pintanya.
Dalam MoU yang dihadiri Menteri Pembangunan Usahawan Malaysia, Datok Seri Mohd Redzuan Bin Yusof itu, Midji menyebut panjang jalan tol mencapai 145 Km. Setelah MoU, kata ia, tahapan berikutnya untuk memastikan proyek strategis nasional itu, Pemprov Kalbar akan intens berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam rencana strategis nasional, setidaknya ada lima sampai enam titik jalan bebas hambatan yang diwacanakan akan dibangun di Kalbar.
“Saya juga tertarik untuk pembangunan tol internasional, yang melintasi Malaysia dan Kalimantan Barat,” cetus Midji. Sambungnya, “Kalau ada terowongan bawah laut malah semakin bagus”.
Proyek yang dirancang rampung pada 2025 itu, segmen Supadio-Kijing-Singkawang menjadi prioritas utama. “Kemudian, kita juga akan bangun jalan lingkar luar dengan jembatan Kapuas III. Kita akan mulai pembebasan lahannya tahun depan,” beber Midji.
Menurutnya, pembangunan jembatan Kapuas III nantinya akan terakses dengan proyek-proyek lainnya. Untuk proses perizinan pembebasan lahan, sepanjang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, dipastikan tidak akan ada masalah.
“Yang masalah cuman koordinasi dengan Kementerian. Tapi kemudahan apapun akan diberikan. Saya sepakat dengan Menteri tadi kalau bisa dipercepat harus dipercepat,” pungkasnya.
Menteri Pembangunan Usahawan Malaysia, Datok Seri Mohd Redzuan Bin Yusof, menyatakan pemerintah Malaysia selalu mendorong investasi di wilayah Kalbar. Sebagai negara serumpun.
“Kita ingin merangsangkan pembangunan ekonomi bumi serantau. Jadi kalau ada kerjasama seperti ini, kita akan memastikan proyek ini sukses dengan memberikan dukungan dan sokongan,” ujarnya.
Salah satu contoh dukungannya, dengan mempercepat hubungan dengan pemerintah Kalimantan Barat. Untuk memastikan proyek ini berhasil.
Laporan: Abdul Halikurrahman
Editor: Mohamad iQbaL