eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan membangun era baru dalam tata kelolah pemerintahan. Mesti lebih transparan, jujur, dan akuntabel.
“Saya pastikan tata keuangan tata kelola keuangan harus transparan dan benar,” tegas Gubernur Kalbar Sutarmidji ketika memimpin apel pagi di halaman kantor Gubernur, Senin (10/9).
Dia mengaku sudah membaca ringkasan APBD perubahan 2018. Dia pastikan, APBD-P tersebut untuk ditunda. Penundaan dilakukan lantaran banyak ditemukan perubahan anggaran yang tidak sesuai dengan aturan. Dia tidak ingin dalam masa pemerintahannya ada tata kelola keuangan yang tidak sesuai dengan aturan berlaku.
Ia menegaskan, apapun kendala yang dihadapi ASN dalam kebijakan kelola keuangan suatu kebijakan. Jangan ada yang terjebak dan bersengkongkol mengatur keuangan kepada siapapun. Baik dalam kondisi apapun yang dihadapi nantinya.
“Ketika kami (Gubernur dan Wakil Gubernur) usai dilantik mendapatkan arahan dari KPK dalam kelolah keuangan. Tahun ini KPK mengungkap kasus korupsi sebanyak 70 kasus korupsi di daerah dan saya tidak mau kasus korupsi ada di kalbar,” terangnya.
Ia juga akan merealisasikan pendidikan gratis mulai dari tingkat SMP hingga SMA pada tahun ajaran baru tahun 2019.
“Bapak ibu boleh catat omongan saya, bahwa pendidikan tingkat SMA/ SMK pasti saya gratiskan mulai tahun depan. Apapun hambatannya akan saya laksanakan,” janjinya.
Untuk di kabupaten/kota yang ada di Kalbar harus mempunyai gedung sekolah resperentatif guna menjadi kebangaan anak didik. Selain itu juga penataan rumah sakit dipastikan akan dilakukan. Meskipun berbagai hambatan akan dirinya hadapi.“Apapun hambatan untuk menata rumah sakit akan kita hadapi dan kita akan realisasikan,” lugasnya.
Midji mengaku sangat prihatin melihat belanja modal APBD yang kurang lebih 16 persen. Sesuai ketentuan, belanja modal harusnya minimal 29 persen. “Sekarang kita baru di tataran 16,5 persen. Cuma separuhnya dan ini sangat salah,” ucapnya.
Dia optimis tahun depan belanja modal naik 29 persen. Supaya masyarakat Kalbar bisa menikmati pelayanan kinerja Pemprov Kalbar.
“Jadi para pejabat maupun ASN di lingkungan Pemprov jangan mau kompromi-kompromi. Khusus untuk staf kalau ada atasan yang memotong dalam berbagai apapun, baik sebesar apapun tidak boleh. Silahkan laporkan ke saya,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, dia berharap seluruh ASN di lingkungan Pemprov Kalbar tidak ada yang merokok di kantor. Dirinya juga dalam waktu dekat akan membuat aturan mengenai pelarangan merokok di kantor pemerintahan.
“Saya dalam waktu dekat akan buat aturan pelarangan merokok di lingkungan Pemprov Kalbar. Jika kedapatan baik pejabat maupun ASN di seluruh jajaran Pemprov akan saya sanksi,” tegas Midji.
Usai memimpin apel pagi, Midji ke Gedung DPRD Kalbar. Pasalnya digelar sidang paripurna istimewa dengan agenda penyampaian pidato perdana Gubernur Kalbar periode 2018-2023 di ruang Balairung Sari gedung DPRD Kalbar.
Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kalbar M Kebing L. Tidak hanya Midji, Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan turut hadir pada pidato perdana tersebut.
Dalam pidato perdananya, Midji mengatakan, memaparkan target capaian visi pemerintahannya lima tahun kedepan. Tahun anggaran 2019, pihaknya akan mulai melaksanakan program prioritas. Pihaknya mendorong adanya kerja sama antara RSUD Soedarso dengan rumah sakit bertaraf internasional dan perguruan tinggi. Agar RSUD Soedarso menjadi rumah sakit pendidikan dengan kategori sertifikasi ISO-9002.
“Kami akan alokasikan anggaran untuk studi kelayakan sekaligus memulai pembangunan gedung baru RSUD Soedarso,” jelasnya.
Pemprov Kalbar akan mengalokasikan anggaran untuk studi kelayakan rencana pembangunan kantor Gubernur Provinsi Kapuas Raya (PKR). Termasuk mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pendidikan gratis pada tingkat SMA Negeri sesuai kewenangan Pemprov.
“Mengalokasikan anggaran untuk persiapan pembangunan SMK unggulan paling tidak satu SMK untuk tiap kabupaten/kota,” terangnya.
Pemprov juga akan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membangun satu data. Sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kalbar. Semua target capaian itu akan terwujud jika didukung tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan efektif.
“Penempatan sumber daya aparatur yang berkualitas, deregulasi berbagai aturan yang menghambat investasi dan kemajuan daerah, perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan transparan,” paparnya.
Pemanfaatan kemajuan teknologi dalam dalam pengelolaan dan pelayanan Pemprov menjadi keniscayaan. Seperti e-planning, e-budgeting, e-procurement dan e-monev.
“Saya berharap pimpinan dan anggota DPRD Kalbar, Bupati/Wali Kota se Kalbar, pimpinan instansi vertikal di Kalbar dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah akan bersinergi dengan kami untuk mewujudkan target capaian tersebut,” harapnya.
Keseluruhan target itu, lanjut dia, diuraikan secara detail dalam dokumen RPJMD Kalbar Tahun 2019-2023 yang sudah mulai disusun. Pihaknya akan penuhi amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Diantaranya dengan melakukan konsultasi publik rancangan awal RPJMD 2019-2023 paling lambat 30 hari kalender setelah pelantikan.
Penyempurnaan rancangan awal RPJMD 2019-2023 hasil konsultasi publik akan disampaikan ke DPRD Kalbar dan melakukan konsultasi ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Kemudian menyelenggarakan Musrenbang RPJMD 2019-2023 paling lambat 75 hari kalender setelah pelantikan.
“Kami akan menyusun rancangan akhir dan penyampaian Raperda RPJMD ke DPRD paling lambat 90 hari setelah pelantikan dan dibahas bersama DPRD maksimal selama 2 bulan,” terangnya.
“Lalu, menetapkan RPJMD yang didahului dengan evaluasi Raperda RPJMD hasil kesepakatan bersama antara Gubernur dengan DPRD dan disampaikan ke Mendagri paling lambat 5 bulan setelah pelantikan,” timpal Midji.
Pihaknya telah mempelajari visi misi dan arah pembangunan yang tercantum dalam RPJPD Kalbar Tahun 2005-2025. Pihaknya pun telah tetapkan visi pembangunan daerah tahun 2018-2023. Yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalbar melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Visi itu mengandung pengertian bahwa lima tahun yang akan datang kepemimpinan kami akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur,” jelasnya.
Percepatan itu diantaranya membuka keterisolasian kawasan. Dengan cara menambah panjang jalan atau membangun jalan baru, membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada. Kemudian mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau dan lain-lain.
“Kami juga akan fokus pada perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik,” terangnya.
Ia bersama Norsan percaya bahwa percepatan pembangunan infrastruktur serta perbaikan tata kelola pemerintahan akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan program pembangunan ekonomi dan sosial. Hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat. Yaitu rakyat yang mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder.
“Hidup dalam lingkungan masyarakat yang agamis, demokratis, berbudaya, bermoral serta dalam suasana yang aman dan damai,” terang Midji.
Terkait visinya, merupakan komitmen politik yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di akhir masa tugas sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar. Ia memastikan sekuat tenaga untuk mewujudkan visi tersebut dengan target capaian.
Laporan: Rizka Nanda, Zainudin
Editor: Arman Hairiadi
