eQuator.co.id-Pontianak. Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalbar yang diselenggarakan pada tanggal (22/7) 2026 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat (KPw BI) Kalbar.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalbar, Kepala KPw BI Kalbar, Bupati/Walikota se-Kalbar, Badan Pusat Statistik (BPS), Instansi Vertikal, Perum BULOG, PT Pertamina Patra Niaga, PT PLN, Badan Gizi Nasional (BGN), serta berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya sebagai bentuk penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan daerah.
HLM TPID diselenggarakan sebagai langkah antisipatif dalam menjaga pencapaian sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1% pada akhir tahun 2026, sekaligus membahas perkembangan inflasi terkini serta langkah-langkah penguatan implementasi strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif, dengan fokus pada pemenuhan pasokan pangan di Provinsi Kalbar.
Dalam arahannya, Gubernur Kalbar menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya bertujuan menjaga target inflasi.
“Namun juga memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga, ketersediaan pangan terpenuhi, serta perekonomian daerah terus tumbuh secara optimal,” ungkap Gubernur Kalbar, Ria Norsan, dalam keterangan resminya kemarin
Oleh karena itu, kata Norsan, seluruh anggota TPID di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diminta memperkuat koordinasi dan mempercepat implementasi berbagai langkah konkret yang telah disepakati dalam forum tersebut.
Kemudian Kepala Perwakilan KPw BI Kalbar, Doni Septadijaya, juga menerangkan, lewat diskusi yang konstruktif, HLM TPID Provinsi Kalbar menyepakati sejumlah rekomendasi pengendalian inflasi sebagai pedoman pelaksanaan strategi 4K, yang pertama, terkait keterjangkauan Harga.
“Dengan memperluas Program Gerai-Ku Disbunnak untuk komoditas telur ayam ras di lima kota Indeks Harga Konsumen (IHK) yang disinergikan dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar (OP),” ujar Doni seraya menjelaskan
Lalu, mengintensifkan pelaksanaan GPM/OP terutama untuk komoditas beras, telur ayam ras, bawang merah, dan aneka ikan dengan dukungan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) atau Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP).
“Ini untuk memperkuat Kerja Sama Antar Daerah (KAD), khususnya pasokan beras premium dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan,” sambungnya
Kemudian, dengan mengupayakan peningkatan pasokan Minyak Kita melalui optimalisasi kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) lokal mengingat keberadaan pabrik minyak goreng di Kalbar.
Langkah kedua, mengenai ketersediaan pasokan, guna memastikan pemenuhan kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengganggu ketersediaan bahan pangan di pasar tradisional.
Lalu, melakukan mitigasi risiko musim kemarau melalui penguatan antisipasi kebakaran hutan dan lahan, operasi modifikasi cuaca apabila diperlukan, perencanaan pola tanam, penggunaan varietas tahan kemarau, serta pompanisasi sawah tadah hujan.
Ketiga terkait kelancaran distribusi, dimana ini mendorong percepatan perbaikan akses jalan dari pelabuhan menuju pusat distribusi, khususnya yang menghubungkan kota-kota IHK.
“Juga memperkuat skema kontinjensi logistik dan pengawasan distribusi BBM agar pasokan ke wilayah hulu tetap lancar selama musim kemarau serta memastikan penyaluran solar bersubsidi bagi nelayan tepat sasaran guna menjaga pasokan aneka ikan,” terang Doni
Keempat, komunikasi Eeektif yaitu memperluas publikasi pelaksanaan GPM dan Operasi Pasar kepada masyarakat, memastikan informasi terkait pemadaman listrik, distribusi BBM, maupun perkembangan harga pangan disampaikan secara tepat sehingga tidak memicu kepanikan masyarakat. Lalu meningkatkan edukasi belanja bijak melalui media massa, media sosial, dan berbagai kanal komunikasi publik.
“Melanjutkan forum komunikasi lintas instansi untuk memperkuat sinkronisasi data dan mempercepat respons terhadap potensi gejolak harga,” ucapnya
Selain itu sambung Gubernur , pihaknya juga menginstruksikan seluruh TPID agar terus melakukan pemantauan berkala terhadap stok, harga pangan, dan LPG serta memperkuat sistem deteksi dini terhadap potensi gangguan pasokan sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan sebelum berkembang menjadi gejolak harga yang lebih luas.
“Melalui sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, instansi vertikal, BUMN, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan, TPID Provinsi Kalimantan Barat optimistis mampu menjaga stabilitas inflasi, memperkuat ketahanan pangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalbar,” tutupnya. (Ova)
