eQuator.co.id – Pontianak-RK. Meskipun Gubernur Provinsi Kalbar, H Sutarmidji sudah memperpanjang status masa tugas Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar, Syarif Kamaruzzaman. Namun, DPRD Provinsi Kalbar tetap enggan membahas RAPBD Tahun Anggaran 2019 bersama Plh Sekda Provinsi Kalbar tersebut.
Artinya pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2019 langsung dilakukan Gubernur atau Wakil Gubernur Kalbar tanpa diwakili Sekda Provinsi Kalbar. Meskipun ada instruksi Kemendagri soal posisi Sekda yang juga bisa membahas RAPBD tersebut. Hal tersebut tentu memiliki beragam pandangan serta pendapat dari anggota dewan yang terhormat.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Ir H Suriansyah, MMA menjelaskan, sejauh ini masih belum ada kejelasan ihwal kisruh terkait polemik antara Sekda Provinsi Kalbar, HM Zeet Hamdy Assovie dengan Gubernur Provinsi Kalbar, H Sutarmidji.
“RAPBD Tahun Anggaran 2019 yang dibahas langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar ini akan lebih baik. Karena anggaran tersebut benar-benar bisa dibahas langsung oleh puncak kepemimpinan eksekutif. Kami minta Gubernur atau Wakil Gubernur yang turut membahas. Tidak dibahas bersama Plh Sekda,” tegas H Suriansyah, Minggu (28/10).
Wakil rakyat asal Dapil Kabupaten Sambas ini berpendapat, persoalan Sekda dan Gubernur adalah persoalan internal eksekutif. Meskipun demikian, dirinya hanya mengingatkan agar persoalan tersebut jangan sampai berimbas terhadap jalannya roda pemerintahan.
“Bahkan ke depan jika persoalan ini terus berlanjut. Mungkin saja akan turut dibahas di DPRD Provinsi Kalbar,” ulasnya.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalbar, Martinus Sudarno menyatakan, RAPBD 2019 yang dibahas ini akan lebih alot serta sasaran anggaran akan lebih tepat. Karena langsung dipimpin oleh Gubernur maupun Wakil Gubernur serta tidak diwakilkan.
“Kita sangat senang. Karena pengambil keputusan tertinggi di Kalbar ini yang ikut membahas,” ujar Sudarno.
Dalam kesempatan itu, disinggung ihwal pembahasan RAPBD 2019 mendatang, Sudarno menjelaskan, hal tersebut tentu akan lebih dinamis. “Saya kira itu hal yang biasa. Terpenting kita berpikir untuk memajukan Kalbar,” tegasnya.
Meskipun demikian, sesuai dengan visi misi pembangunan dalam penyusunan RAPBD 2019, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar dipersilahkan untuk memasukkan program-program yang diajukan. Namun program tersebut tetap harus dibicarakan dalam pembahasan anggaran.
“Sejauh itu untuk kepentingan Kalbar kita dukung. Tetapi, kalau ada hal-hal yang janggal tentu akan kita pertanyakan,” lugasnya.
Reporter: Gusnadi
Redaktur: Andry Soe
