eQuator.co.id – Jakarta-RK. Berdasarkan Badan Pengawas Pemillihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Pemilihan Walikota (Pilwako) Singkawang dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Landak masuk kategori pemilihan bupati/walikota dengan kerawanan ringan.
“Singkawang dan Landak termasuk dalam pemilihan bupati/walikota kerawanan rendah. Hal tersebut mesti harus disyukuri,” kata Wakil Gubernur Drs. Christiandy Sanjaya, SE, MM pada Grand Launching Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017 di Jakarta, Senin (29/8).
Meskipun indeks kerawanan rendah, sesuai arahan Menkopolhuklam, jangan lengah. Tetap harus dipersiapakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
“Saya mengapresiasi grand launching ini. Hal ini menunjukkan keseriusan dalam menyukseskan Pemilukada pada tahun 2017 mendatang,” ujar Christiandy Sanjaya yang hadir langsung di acara tersebut.
Berdasarkan hasil scoring Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2017, daerah yang menyelenggarakan pemilihan gubernur dan masuk dalam kategori kerawanan tinggi, meliputi Provinsi Papua Barat (skor: 3,38), Aceh (skor: 3,32) dan Banten (skor: 3,14). Sedangkan empat provinsi lainnya, Sulawesi Barat, DKI Jakarta, Kepulauan Bangka Belitung dan Gorontalo masuk dalam kategori kerawanan sedang.
Menurut Ketua Bawaslu RI, Prof. Dr. Muhammad mengatakan, wilayah Papua Barat memiliki kerawanan untuk dimensi penyelenggaraan, terkait integeritas dan profesionalitas penyelenggara. “Ancaman tindak kekerasan terhadap penyelenggara juga perlu diantisipasi,” tegas Muhammad.
Muhammad menjelaskan, perhatian khusus juga perlu diberikan untuk Provinsi Aceh. Wilayah ini memiliki kerawanan pada aspek penyelenggaraan, kontestansi dan partisipasi.
“Aceh memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak yang akan melaksanakan Pilkada,” ujarnya.
Sedangkan kerawanan di Banten, dipengaruhi dimensi kontestansi, terutama faktor kekerabatan dan hubungan keluarga calon. Ini bisa berdampak pada dimensi integeritas penyelenggara.
Sementara daerah yang menyelenggarakan pemilihan bupati dan walikota yang masuk kategori rawan tinggi ada empat daerah. Kategori rawan sedang meliputi 40 daerah dan kategori rawan rendah sebanyak 50 daerah.
Bawaslu telah melakukan penyusunan IKP secara rutin sejak Pemilu Legislatif 2014. Pada proses penyusunan IKP 2017 ini, Bawaslu melakukan penyempurnaan konsep dan metode dari IKP sebelumnya.
Melalui serangkaian tahapan dengan melibatkan berbagai pihak, terdiri dari kementerian/lembaga, akademisi, peneliti, praktisi dan pegiat kepemiluan.
Pada tahapan pengumpulan data IKP 2017 ini, Bawaslu melibatkan seluruh Bawaslu provinsi dan Panwas kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada di tahun 2017.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk bersinergi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).
“Bawaslu atau Panwaslih agar bersinergi dengan Gakkumdu dan aparat keamanan di daerah. Tujuannya, mendeteksi dan memetakan permasalahan ataupun kerawanan secara komprehensif, sekaligus memberikan jaminan kepada masyarakat,” kata Wiranto.
Menurut Menko Polhukam, sinergi antara Bawaslu, aparat dengan Gakkum sangat penting. Agar Pemilu dapat berlangsung lancar nantinya.
Menko Wiranto juga meminta daerah-daerah yang masih tinggi tingkat kerawanannya, agar membenahi diri. Supaya penyelenggaraan Pemilu dapat berlangsung aman.
“Bagi provinsi, kabupaten dan kota yang hasil Indeks Kerawanan Pemilunya masih tinggi, agar segera berbenah, manfaatkan waktu yang ada. Dengan demikian, dapat meminimalisasi permasalahan atau kerawanan yang timbul dalam tahapan Pilkada,” tegas Wiranto.
Laporan: Isfiansyah/Humas Prov
Editor: Hamka Saptono
