eQuator.co.id – Pontianak-RK. Presiden Republik Indonesi Joko Widodo menyatakan perang terhadap pungutan liar yang terjadi di sentral pelayanan publik. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian pun menindaklanjutinya dengan merintahkan jajarannya menangkap siapa saja yang bermain-main dengan sifat kolusi berbuah imbalan tersebut.
Kapolda Kalbar Irjen Pol Ir.Musyafak sempat melaporkan kasus pungli yang terjadi di Kalbar kepada Kapolri via video conference. Namun sebelum berencana melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di instansi luar Polri, Kapolda akan lebih dulu membersihkan internal kepolisian.
Usai video conference dengan Kapolri, Irjen Pol Musyafak menyampaikan bahwa operasi sapu bersih ini nantinya tidak hanya berkaitan dengan pungutan liar, tapi juga operasi penyelundupan, operasi minuman keras dan operasi narkoba, karena ketiga hal itu rentan terjadi di Kalbar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
“Genderang sapu bersih dimulai dari internal dulu,” kata Kapolda Kalbar Irjen Pol Musyafak Senin (24/10) kemarin.
Semenjak dikeluarkannya peraturan Presiden nomor 87 tahun 2016, Tanggal 21 Oktober 2016 tentang berantas pungli di Indonesia, seluruh jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, melakukan sapu bersih segala bentuk pungutan liar
Sasarannya adalah tempat-tempat yang menjadi pusat pelayanan publik, mulai dari pelayanan pembuatan sertipikat tanah, pelayanan KTP, pelayanan pasport, pelayanan ijin trayek, pelayanan di jembatan timbang dan pelayanan publik lainnya. “Kita akan siapkan untuk operasi tangkap tangan di tempat-tempat itu,” tegas Kapolda.
Pasalnya di tempat-tempat itulah kerap oknum bermain dengan modus mempersulit, kemudian memungut biaya di luar tarif resmi. “Kita sedang menyelidiki itu. Tim kita siapkan, termasuk di Polres-polres jajaran Polda Kalbar,” terangnya.
Hal ini menjadi penting dilakukan untuk menghindari adanya arogansi kekuasaan atau penggunaan kewenangan yang berlebihan (abuse of power). Karena itulah semua pihak harus dilibatkan.
Kapolda memaparkan, Kalbar memiliki wilayah perbatasan yang terhampar dari Barat Paloh sampai Timur Badau sepanjang 867 kilometer. Di sepanjang perbatasan ini tentunya banyak jalan tikus yang sudah berubah menjadi ‘jalan gajah’, jalan setapak yang sudah berubah menjadi jalan lebar. “Kesemuanya itu berpotensi terjadinya penyelundupan, masuknya minuman keras, narkoba, barang barang bekas dan minuman makanan yang tidak dijamin kesehatannya. Karena tidak ada Standar Nasional Industri,” papar Musyafak.
Sehingga Satgas operasi sapu bersih ini disadari Musyafak, dibentuk tidak semata mata dari kepolisian semata, tetapi dari semua unsur akan dilibatkan, mulai dari TNI, Kementrian Hukum dan HAM Kalbar, Lapas, Perhubungan, Imigrasi, kementrian Kehutanan dan Lingkungan hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan. “Semuanya akan dilibatkan untuk menyapu besih semua lini,” ujarnya.
Peran serta masyarakat Kalbar juga sangat diperlukan, dengan melapor ke Satgas Sapu Bersih Pungli . “Kita minta masyarakat sendiri nanti proaktif melaporkan kepada kita, sehingga tak hanya berdasarkan penyelidikan atau temuan kita saat di lapangan,” pungkasnya.
Laporan:Achmad Mundzirin
Editor: Kiram Akbar
