eQuator – JAKARTA – Pilkada Serentak yang akan digelar 9 Desember mendatang bakal tercoreng perilaku oknum pegawai negeri sipil (PNS). Pasalnya, puluhan oknum PNS dilaporkan tidak netral alias mendukung calon kepala daerah tertentu.
Untuk menyikapi laporan tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera bergerak cepat guna mengklarifikasi laporan tersebut.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Pol-PUM) Soedarmo mengatakan Kemendagri segera membentuk tim yang berperan melakukan klarifikasi.
“Kami sudah memeroleh laporan ketidaknetralan PNS di daerah, akan dibentuk tim lakukan klarifikasi, benar enggak laporan itu,” ujar Soedarmo di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Kamis (19/11).
Menurut Soedarmo, kalau nantinya dari hasil klarifikasi ditemukan indikasi kuat adanya pelanggaran dan penggunaan fasilitas negara, maka tim satgas akan memberikan rekomendasi ke pejabat berwenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap oknum PNS dimaksud.
Dalam mengantisipasi pilkada rawan disusupi ketidaknetralan PNS, menurut Soedarmo, Kemendagri juga telah menginstruksikan Badan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang di banyak daerah menjadi satu Badan dengan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), untuk melakukan pemantauan.
“Jadi ada instruksi ke Linmas kok. Juga ada Satgas netralitas juga. Itu sudah bekerja di bawah Sekjen. Linmas BKO (Bawah Kendali Operasi) Panwas (Panitia Pengawas Pemilu,red),” ujarnya.
Saat ditanya bagaimana mengantisipasi kemungkinan adanya “serangan fajar” dari para oknum jelang pemungutan suara 9 Desember mendatang, pemerintah menurutnya, akan ikut mengawasi lewat Badan-Badan Linmas di daerah.
“Peran Linmas awasi juga soal itu (serangan fajar, red),” ujar Soedarmo.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya telah menerima puluhan pengaduan terkait dugaan ketidaknetralan PNS dalam pelaksanaan pilkada.
“Sudah masuk (laporan), kurang lebih puluhan,” kata Menteri Tjahjo.
Tjahjo mengapresiasi partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi PNS menjelang Pilkada Serentak 9 Desember mendatang.(gir/jpnn)
. Pasalnya, puluhan oknum PNS dilaporkan tidak netral alias mendukung calon kepala daerah tertentu.){kind=link}