Gaji di Bawah UMK, Pemkab Anggap Honorer Bukan Buruh

Belum sesuai UMK : Jajaran ASN Pemkab Sekadau saat mengikuti salah satu kegiatan, beberapa waktu lalu. Selain ASN, Pemkab Sekadau juga memperkerjakan sejumlah tenaga honorer yang saat ini gajinya masih dibawah UMK. (Abdu Syukri)

eQuator.co.id – Sekadau-RK. Pertanyaan wakil rakyat di DPRD Sekadau terkait kebijakan penggajian honorer jajaran Pemkab Sekadau yang masih dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK), ditanggapi jajaran Pemkab Sekadau. Ada sejumlah dalil yang dikemukakan terkait kebijakan penggajian tersebut.

“Yang pertama, mereka (honorer, red) itu adalah tenaga kontrak. Mereka bukan buruh,” ujar Zakaria Umar, Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau kepada Rakyat Kalbar, pekan kemarin.

Dengan pernyataan tersebut, bisa disimpulkan jika UMK hanya diberlakukan untuk pekerja yang tergolong sebagai buruh. Semetara di sisi lain, ada kebijakan yang tidak memposisikan tenaga honorer sama seperti buruh.

Lantaran bukan masuk dalam kategori buruh, penggajian para tenaga honorer atau tenaga kontrak yang ada di jajaran Pemkab Sekadau pun, tidak mengikuti UMK. Dasar penggajian mereka adalah Peraturan Bupati atau Perbub.

“Tenaga kontrak itu aturannya tersendiri (Perbub, red), makanya belum kita berlakukan UMK,” tegas Zakaria.

Kedua, lanjut Zakaria, kemampuan keuangan daerah juga terbatas. Hingga saat ini, tenaga kontrak yang ada di jajaran Pemkab Sekadau mencapai 992 orang.

Para tenaga kontrak itu tersebar di beberapa Organiassi Perangkat Daerah (OPD). Diantaranya, pendidikan, kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, dan Dinas Lingkungan Hidup.

Zakaria berjanji, pemerintah daerah akan meningkatkan pemasukan para honorer secara bertahap. Untuk tahap pertama, pemerintah daerah akan memberikan perlindungan kesehatan berupa BPJS kesehatan yang sudah berlangsung sejak kontrak kerja diitandatangani.

“Tahun ini kita juga berikan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga ada jaminan kecelakaan kerjaa dan jaminan kematian. Itu yang kita tanggung,” pungkas Zakaria.

Seperti dieberitakan belum lama ini, wakil rakyat di DPRD Sekadau menyoroti rendahnya gaji tenaga honorer di jajaran pemerintah daerah.  Salah satu sorotan datang dari politisi Hanura DPRD Sekadau, Liri Muri. Ia mengaku prihatin dengan masih rendahnya upah yang diterima sejumlah tenaga honorer. “Upahnya tidak sesuai UMK,” kata Liri.

Menurut Liri, di beberapa OPD, tenaga honorer jajaran pemerintah daerah hanya digaji Rp 1,2 juta per bulan. Angka ini jauh dibawah UMK yang berada di kisaran angka lebih dari Rp 2 juta per bulannya.

Liri mengaku heran dengan penggajian tersebut. Mestinya upah yang diterima honorer sama dengan UMK. “UMK itu kan ditetapkan pemerintah daerah. Mestinya diikuti lah. Untuk apa buat UMK kalau gaji yang diberikan pemerintah tidak sesuai UMK,” ujar Liri.

 

Laporan: Abdu Syukri

Editor: Kiram Akbar