eQuator.co.id – Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, DPRD Provinsi Kalbar, M Jimmi merasa tersinggung atas tudingan anggota Badan Anggaran (Banggar) Syarif Ishak Almuthahar (Wan Is) yang menuding bahwa usulan penambahan modal untuk Bank Kalbar merupakan akal-akalan Pemerintah Provinsi Kalbar.
Bang Jimmi-sapaan akrab-M Jimmi terlihat berang setelah membaca Harian Rakyat Kalbar edisi Selasa (13/9) yang menerbitkan berita ihwal kecurigaan anggota Banggar DPRD Kalbar, Syarif Ishak terkait penambahan modal secara besar-besaran kepada Bank Kalbar.
Wan Is-sapaan karib-Syarif Ishak menuding, usulan Pemerintah Provinsi Kalbar berupa penambahan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) merupakan alibi pemerintah untuk mencari ‘dana segar’ demi menyukseskan kontestasi Pilkada Kabupaten Landak (2017) dan Pilkada Gubernur (2018).
Sekadar diketahui, sejatinya Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH merupakan Komisaris Utama di PT BPD Kalbar. Selain itu, Cornelis juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalbar. Hal inilah yang disinyalir memantik kecurigaan Wan Is.
Jimmi yang mengenakan jas hitam kemarin pagi langsung memanggil sejumlah awak media yang bertugas meliput kegiatan di Gedung DPRD, termasuk wartawan desk politik Harian Rakyat Kalbar. Ia dan anak buahnya menggelar jumpa pers di ruang kerja Fraksi PDI Perjuangan.
“Dia (Wan Is) seperti menuduh penambahan modal itu ditunggangi kepentingan politik untuk Pilkada dan Pilgub. Saya selaku Ketua Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa penyertaan modal kepada Bank Kalbar itu tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik,” bantah Jimmi, Selasa (13/9).
Orang dekat Cornelis ini menegaskan, dari mana jalannya penambahan modal untuk Bank Kalbar itu ditunggangi kepentingan dari partai politik. “Apa alasannya? Pengeluaran keuangan Bank Kalbar itu jelas. Aturannya juga demikian. Dividennya juga jelas ngalir ke daerah,” lugasnya.
Wakil rakyat asal Dapil Kabupaten Kubu Raya-Kabupaten Mempawah itu mengungkapkan, firasat Wan Is yang menduga ‘dana segar’ akan mengalir ke pemerintah melalui dana CSR tidak benar adanya. “Pengeluaran CSR itu sudah ada aturan yang mengaturnya. Tidak segampang yang diduga,” lugasnya.
Dalam jumpa pers itu, sesekali Jimmi terdengar menghardik nama Syarif Ishak. “Hari ini (kemarin) ada orang yang menduga dana CSR Bank Kalbar digunakan oleh PDI Perjuangan untuk kampanye dan kepentingan politik. Itu semuanya bohong. Saya bantah. Pengeluaran dana CSR itu ada track-nya. Ada aturan yang baik. Jadi tidak sembarangan direksi mengeluarkan itu,” ucap Jimmi.
“Jadi jangan berpikir bahwa mentang-mentang Bank Kalbar itu Komisaris Utamanya adalah Gubernur dan Gubernur itu Ketua PDI Perjuangan Kalbar lalu dianggap semena-mena dengan hasil ini. Tidak begitu,” tepisnya.
Kepada wartawan, Jimmi menuturkan, penambahan modal untuk Bank Kalbar merupakan salah satu syarat bagi Bank Pembangunan Daerah untuk menaikan level atau menaikan kategori Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU).
Menurut Jimmi, setakat ini Bank Kalbar berada pada level atau kategori BUKU II. Sesuai instruksi Bank Indonesia (BI), Bank Kalbar diharuskan naik level menjadi kategori BUKU III. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, Bank Kalbar harus memiliki dana segar di atas Rp3 triliun.
“Tujuan Bank Kalbar adalah untuk kepentingan masyarakat Kalbar secara luas. Untuk melewati BUKU II, Bank Kalbar harus mempunyai dana segar atau dana yang parkir senilai Rp3 triliun,” ulasnya.
“Kami DPRD diminta oleh Bank Kalbar untuk menambah. Karena sekarang kita belum pada angka itu (belum punya modal besar). Maka kita diminta menyetorkan modal kurang lebih Rp80 miliar per tahun. Dan nanti dividennya akan kembali kepada pemerintah daerah,” tuturnya.
Oleh karena itu, Jimmi menekankan, penambahan modal Bank Kalbar itu tidak ada hubungannya dengan urusan politik. “Mungkin penambahan itu bertepatan saja dengan Pilkada dan sebagainya,” ujarnya.
Sebelum mengakhiri jumpa pers, Jimmi menyampaikan, “Saya berterima kasih atas kritikan Syarif Ishak Almuthahar. Saya kira kritik ini memang bagian dari dinamika demokrasi,” ucap ketua fraksi.
Reporter: Deska Irnansyafara
Redaktur: Andry Soe
