Focus Group Discussion untuk Pilkada Santun Menuju Kalbar yang Berkemajuan

56
FGD. Para peserta FGD tengah mengikuti serangkaian kegiatan di Hotel Golden Tulip, kemarin--DPW Muhammadiyah for RK

eQuator.co.id-PONTIANAK – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Muhammadiyah Kalbar menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Golden Tulip, Jalan Teuku Umar, Pontianak Kota, Sabtu (10/3). Dalam FGD bertema ‘Peran Muhammadiyah dalam Pilkada Santun Menuju Kalbar yang Berkemajuan’ itu, Muhammadiyah menyatakan siap untuk membantu menyukseskan pelaksanaan Pilkada maupun kegiatan kenegaraan.

Ketua PW Muhammadiyah Kalbar Drs H Pabali Musa, M.Ag menegaskan, bahwa Muhammadiyah akan membantu menciptakan situasi yang santun dan damai pada setiap tahapan Pilkada. “Seluruh pengurus Muhammadiyah harus mengedepankan hikmah dan kapasitas kenegarawanan (hafiz dan alim). Sehingga diharapkan unsur pimpinan daerah segera merespon potensi konflik agar tidak terjadi dan pelaksanaan Pilkada di Kalbar dapat berjalan dengan aman dan lancar,” kata Musa dalam keterangan pers yang diterima Rakyat Kalbar, Selasa (13/3).

Kegiatan FGD ini, lanjut dia, dilaksanakan berdasarkan rapat pleno Pimpinan Muhammadiyah ke 30 pada tanggal 29 Februari 2018 lalu. Dalam rapat pleno itu, semua Pengurus Muhammadiyah yang wilayahnya melaksanakan Pilkada untuk mengembangkan nilai positif yang harus dikembangkan untuk menciptakan Pilkada yang damai dan santun.

“Focus Group Discussion ini sebagai silaturahmi yang diharapkan dapat memberikan manfaat demi menjaga situasi Kamtibmas di Kalbar. Muhammadiyah juga harus kritis terhadap sistem politik dengan mengedepankan kepentingan rakyat dan mengedepankan politik yang sehat serta berkeadaban,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan kepada seluruh Pimpinan Muhammadiyah kabupaten/kota bagaimana untuk terus berjuang dan beramal demi mencapai kesejahteraan, memperbanyak kawan untuk mengamalkan ukhuwah Islam, bisa menjadi tauladan yang baik dan aktif dalam membantu pemerintah.
“Serta bekerjasama dengan golongan (Agama) lain sebagai pemelihara dan pembangunan Negara,” ajaknya.

Ia melanjutkan, Muhammadiyah memberikan kebebasan dalam hak politik kepada seluruh anggota maupun pengurus Muhammadiyah. “Karena itu merupakan tanggung jawab sebagai warga Negara,” tuturnya.

Dalam FGD ini turut dihadiri, Plt Kabag TU Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Kalbar, H. Mi’raj, S.Ag; Sekretaris Umum MUI Kalbar Dr. Zulkifli Abdullah, S.Ag, MA; Kapolda Kalbar yang diwakili oleh Kasubdit III Bidang Sosial Budaya Direktorat Intelkam Polda Kalbar, AKBP Abdu Rosyid, S.Ag. MH; Pengurus DPW Muhammadiyah Kalbar serta Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah 14 kabupaten/kota.

“Visi dari Kementerian Agama adalah terwujudnya masyarakat Kalbar yang berintegritas dan Nasionalis. Sedangkan misi Kementrian Agama adalah mengedepankan trilogi kerukunan antarumat beragama, memberikan kehidupan beragama yang merata,” tambah Plt Kabag TU Kanwil Kemenag Kalbar, H. Mi’raj, S.Ag.

Mi’raj mengatakan usaha konkrit Kanwil Kemenag Kalbar dalam menciptakan Pilkada santun antara lain, dengan melakukan silaturahmi antaragama, meningkatkan multikultural bagi guru agama dan penyuluh agama, pembentukan kerukunan umat agama, memberikan bantuan operasional terhadap forum kerukunan umat beragama provinsi dan kabupaten/kota se Kalbar.

“Kemenag juga sebagai inisiator Deklarasi Damai Tokoh Agama dalam Pemilukada di Kalbar tahun 2018. Kemudian berperan dalam menyelenggarakan FGD Pemilukada Kalbar Damai No Hoax No Issue Sara, yang mana sudah tersebar berita-berita hoax yang menjadi potensi kerawanan Pilkada Kalbar,” ujarnya.

Penduduk Kalbar, kata Mi’raj, merupakan masyarakat majemuk dan mempunyai hak untuk memilih agama yang mereka percayai. Sehingga, apabila agama digunakan oleh oknum tertentu demi kepentingan politik, maka akan berpotensi menimbulkan konflik.

“Hasil penelitian bahwa pemicu konflik adalah faktor agama dan ekonomi. Terlebih Kalbar merupakan peringkat pertama kerawanan Pilkada, sehingga keamanan Pilkada menjadi tanggung jawab kita bersama,” ajaknya.

Sekretaris Umum MUI Kalbar, Dr Zulkifli Abdullah, S.Ag, MA mengatakan, Indonesia adalah Negara Muslim terbesar yang menerapkan sistem demokrasi dan Pilkada adalah instrumen demokrasi untuk memilih Pemimpin Daerah.

“Demokrasi tidak hanya diukur dari hasil tapi juga dari proses Pemilu. Sehingga masyarakat Indonesia, Kalbar khusunya, harus membuktikan kepada dunia bahwa sistem demokrasi di Indonesia dapat menjadi contoh,” ucapnya.

Hadir sebagai peserta FGD, Zulkifli berharap kepada Muhammadiyah bisa menerapkan Pilkada yang damai dan santun hingga organisasi tingkat ranting, yang semestinya menjaga kedamaian wajib dikedepankan dan dijalankan.

“Untuk menjaga situasi Pilkada damai, rumah ibadah jangan digunakan sebagai tempat politik praktis. Penggunaan media sosial juga merupakan salah satu sumber pemicu konflik, sehingga seharusnya media sosial menjadi sarana silatirahmi, menyebarkan informasi kebaikan dan bermanfaat, dakwah, pendidikan, kegiatan positif di bidang agama,” katanya.

Kasubdit III Bid Sosial Budaya Dit Intelkam Polda Kalbar, AKBP Abdu Rosyid, S.Ag. MH menambahkan, era globalisasi ditandai dengan teknologi informasi yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat. Di era ini, apapun yang terjadi di wilayah lain berpengaruh pada wilayah Kalbar. Konflik yang terjadi di Negara lain menimbulkan pengaruh yang luar biasa di wilayah Indonesia.

“Kalbar merupakan salah satu provinsi terluas di Indonesia, sehingga menjadi kebanggaan masyarakat bahwa sumber daya alam di Kalbar sangat besar. Sejarah konflik sosial yang sudah terjadi di Kalbar menjadi catatan untuk segera dan harus ditangani sejak dini agar konflik tidak kembali terjadi pada pelaksanaan Pilkada tahun 2018 di Kalbar ini,” tuturnya.

Sejauh ini, kata Rosyid, langkah-langkah yang sudah dilakukan Polri dalam menangani potensi konflik dalam upaya pencegahan yaitu proaktif policyng dengan meningkatkan kegiatan preemtif dan preventif. “Yang diharapkan oleh Polri adalah keamanan masyarakat, tidak ada masyarakat yang menjadi korban dan masyarakat tidak menjadi pelaku kejahatan,” ujarnya.

Revolusi mental, kata Rosyid, merupakan perubahan mendasar yang menyangkut cara hidup, berfikir, memandang masalah, merasa, mempercayai atau meyakini, yang semuanya menjelma dalam cara berperilaku dan bertindak.

“Jadi, masyarakat harus berperan aktif menyukseskan Pilkada 2018 yang jujur, adil, santun dan bermartabat. Hendaklah bersikap arif dan bijaksana serta menghindari provokasi yang dapat menyebabkan perpecahan di masyarakat, termasuk dalam berkomunikasi melalui media sosial, media massa dan tempat-tempat ibadah,” pintanya. (oxa)