eQuator – Diharap-harap ternyata tak kunjung terealisasi, Pemerintah Kota Pontianak kini hanya bisa gigit jari. Pasalnya Fly Over atau jalan layang yang sudah diajukan tiga tahun lalu, ternyata tak ada kejelasan di tingkat pusat.
Oleh karena itu, Wakil Walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono berharap anggota DPR RI asal Provinsi Kalbar bisa mengawal hal tersebut di tingkat pusat.
“Jembatan layang (Fly Over) kita sudah usulkan 3 tahun lalu di Jalan Tanjungpura dan Jalan Imam Bonjol. Karena itu jalan nasional, sudah kita ajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU), kita berharap yang membangun adalah mereka. Tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda mulai dibangun, tapi sudah dibicarakan di level pusat,” ujar Edi Rusdi Kamtono, Selasa (17/11).
Edi menyatakan, sejauh pantauannya semenjak pengajuan memang sudah dibahas di tingkat pusat. Hanya saja, kata Edi, dengan bergantinya kepemimpinan kemungkinan turut pula bergantinya kebijakan tersebut.
“Masalah infrastruktur dibahas oleh pemerintahan sekarang. Seharusnya sudah masuk perencanaan nasional, termasuk jembatan Kapuas 3, jembatan Landak dan Kapuas 1,” ulasnya.
Seakan cemburu dengan kota lain, Kota Pontianak dipandang sudah layak memiliki fly over. Mengingat enam kecamatan sudah mengalami kepadatan kendaraan, bahkan sering terjadi kemacetan lalu lintas.
“Jadi kita berharap bantuan dapat terealisasi, karena kepadatan lalu lintas di Kota Pontianak sudah hampir merata di seluruh kecamatan, terutama akses dari timur ke utara ini maka harus ada akses. Kita sudah layak sekali, seperti di Banjarmasin yang sekarang sudah banyak jembatan fly over. Masak Kota Pontianak tidak ada,” kesalnya.
Bekas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak ini menyatakan, hanya bisa menunggu realisasi dari pemerintah pusat saja. Karena untuk membangun fly over dana daerah tidak akan mungkin cukup jika dipergunakan. Di sisi lain, Edi berharap anggota DPR RI dapat ikut berperan mengawasi permintaan daerah serta peduli dengan daerah pemilihannya di Kalbar, khususnya Kota Pontianak.
“Kalau mengacu pada APBD Kota Pontianak, itu sangat terbatas. Kita juga tidak tahu dengan kebijakan pemerintah pusat, kita minta anggota DPR RI untuk mengawal dalam membangun daerah serta memberikan penekanan untuk bantuan-bantuan APBN ke daerah,” paparnya. (agn)
