Evaluasi Distribusi Elpiji Bersubsidi

Gubernur: Pertamina Harus Koordinasi dengan Pemda

OPERASI PASAR. OP Elpiji Melon di Pasar Kemuing, Sungai Jawi, Pontianak, diserbu masyarakat, Kamis (31/10). Abdul Halikurrahman-RK

eQuator.co.id – Pontianak-RK. Bisakah operasi pasar (OP) elpiji bersubsidi menyelesaikan masalah kelangkaan? Jawabannya: tidak! OP adalah cara panik angkat jemuran setelah basah ditimpa hujan. Alias udah kebelet baru bikin jamban.

Gubernur Sutarmidji tetap menegaskan kepada Pertamina: evaluasi jaringan distribusi. Usai ia melontarkan kemarahannya akibat sebulan masyarakat Pontianak dan Kubu Raya didera kesulitan gas bersubsidi, OP si Melon pun digelar, Kamis (31/10).

OP elpisi bersubsidi itu dilakukan di lima titik pasar rakyat: Pasar Kemuning, Pasar Flamboyan, Pasar Dahlia, Pasar Puring, dan Pasar Kenanga. “Pasokan yang disediakan dalam operasi pasar gas elpiji 3kg ini, ada 10 ribu tabung untuk lima kecamatan. Di Kubu Raya juga kita lakukan (OP) di tiga pangkalan,” tutur Sales Brand Manajer 1 Pertamina Wilayah Kalbar, Endo Eko Satriyo, kemarin.

Pantauan Rakyat Kalbar, OP elpiji si Melon itu bekerja sama dengan pangkalan PT Darmali Niaga di pasar Kemuning, kontan direbutkan warga.

Tak sampai satu jam, lebih 500 tabung di Pasar Kumuning ludes. Endo mengklaim elpiji pada OP di lima titik itu cukup untuk kebutuhan masyarakat. Penambahan stok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dipastikannya siap disalurkan.

Alasan klasik yang dikemukakan Endo perihal kelangkaan elpiji 3kg, karena di wilayah Kota Pontianak dan Kubu Raya ada kaitannya dengan peningkatan konsumsi masyarakat yang terus bertambah.

Sayangnya Pertamina tak memiliki data akurat, sama pada saat pencatatan warga miskin penerima si melon di awal program. Alasan lain, “Lalu, ditambah lagi kemarin ada perbaikan jembatan itu (KP2). Ada pengaruh sih menurut saya. Karena mobil agen telat mensuplai ke pangkalan,” kelitnya.

Walaupun peningkatan permintaan gas melon terjadi, namun Edo menyatakan  jumlahnya masih belum terlalu tinggi. Sementara stok pun masih tersedia.

“Mungkin, dari konsumen ada panic buying (bentuk dari respon konsumen secara psikologis). Kita harapkan tidak perlu panik untuk masyarakat Kota Pontianak. Karena stok mencukupi semua,” tegasnya.

Penyaluran elpiji bersubsidi peruntukan masyarakat miskin mewajibkan pembeli menunjukkan KTP saat membeli di pangkalan. Aturan itu diberlakukan untuk menjamin pembeli tepat sasaran. “Itu sudah dijalankan semua pangkalan,” klaim Endo.

Namun diakuinya kalau pengawasan masih langka dan kontrol belum dilakukan. “Mengenai masih banyaknya pengecer, berarti konsumennya yang memainkan. Karena pangkalan juga tidak mungkin memonitor satu-satu konsumen. Karena banyak pembeli yang berulang,” timpalnya.

Dia berjanji akan menindak pangkalan nakal. Sengaja menjual gas subsidi untuk masyarakat miskin tersebut ke pengecer dalam jumlah besar.

“Kita bisa sanksi PHU (Pemutusan Hubungan Usaha),” ujarnya.

Endo memastikan Pertamina akan mengatasi persoalan kelangkaan yang terjadi hari-hari ini, akan segera diselesaikannya. “Kita sudah melakukan koordinasi dengan Perindag. Kita sidak rumah makan, kafe. Itu juga jalan dengan Pol PP. Kegiatan ini sebagai salah satu bentuk Pertamina menjamin penggunaan elpiji 3kg tidak untuk kegiatan usaha,” tutupnya.

Direktur PT Darmali Niaga, Handi Darmali, menyebut jatah gas 3kg yang dikuota Pertamina ke pangkalannya perhari 200 tabung. “Jadi paling banyak sehari itu kami menyalurkan sekitar 200 tabung. Jatah itu sudah sesuai kontrak,” katanya.

PT Darmali Niaga yang OP di Pasar Kemuing menjamin harga gas melon yang dijualnya sudah mengikuti Peraturan Gubernur Kalbar. “Kita diharuskan menjual sampai ke tangan masyarakat itu Rp16.500. Itu yang kita laksanakan,” ujar Handi.

Padahal, kata Handi, suplai gas 3kg dari Pertamina ke pangkalannya selalu lancar. Tidak pernah ada masalah. Pemberhentian tiba-tiba pun tidak pernah terjadi.

“Cuma kemaren-kemaren, memang sempat terjadi keterlambatan suplai. Karena akses jembatan Kapuas 2 ditutup. Truk kita sudah angkut, sampai di Kapuas 2 tertahan. Gak bisa lewat. Harus tunggu jam bukanya,” dalihnya atas kelangkaan terus sebelum perbaikan JK2.

Hendi mengaku setiap pangkalan dilarang menjual gas subsidi ke pengecer. Tetapi, pengecer juga pandai mengelabui pangkalan. Dengan modus berpura-berpura menjadi warga beli gas 3kg untuk keperluan rumah tangga.

“Pengecer ini, mendapatkan dengan cara akal-akalan. Mereka membeli berpindah-pindah dari pangkalan satu ke pangkalan lain,” pungkasnya.

Cabut Izin Agen

Gubernur Sutarmidji menegaskan, kelangkaan gas melon tak seharusnya terjadi. Sebab, stok elpij bersubsidi itu tidak pernah berkurang. Malah bertambah terus. Termasuk Pertamina mewajibkan SPBE buka pukul 05:00 subuh saat perbaikan JK2.

Saye tak tahu ni, sangsotnye di mane. Pertamina selalu bilang pasokan tidak pernah kurang. Tapi kenapa sering terjadi (kelangkaan) seperti ini,” ungkap Sutarmidji, Kamis (31/10).

Ia mencermati dan menganalisis, kelangkaan gas subsidi terjadi akibat lalainya Pertamina mengawasi rantai distribusi. Sikap Pertamina pun dinilainya ambigu terhadap agen maupun pangkalan yang nakal.

“Saya sudah sering katakan pada mereka, evaluasi jaringan distribusi. Agen-agen yang tidak bisa menjawab kebutuhan di wilayahnya, itu cabut izinnya. Jangan dibiarkan. Kalau tidak demikian, tidak selesai-selesai urusan ini. Nanti dua bulan genah, terjadi lagi,” tegasnya dengan nada kesal.

Midji, karib dia disapa, menegaskan agar penyaluran elpiji melon menjadi perhatian serius Pertamina. Masalah kelangkaan tak boleh berulang.

“Saya minta ditangani betul-betul lah. Kasihan masyarakat kita. Sudah ngantri, harganya mahal. Apalagi di daerah. Di Kapuas Hulu itu bisa sampai Rp30 ribu. Bagaimana masyarakat bisa sejahtera,” kesalnya.

Imbuh Midji, “Sekali lagi, saya minta ini betul-betul digenahkan. Pertamina harus koordinasi dengan Pemda. Jangan mentang-mentang BUMN lalu seenaknya saja”.

 

Laporan: Abdul Halikurrahman

Editor: Mohamad iQbaL