“Ini sangat bagus, tetapi syaratnya, sistem keamanannya harus baik, jangan sampai dijebol, dan bisa dimanfaatkan untuk tindak kejahatan” Pengamat Kebijakan Publik Untan, DR. Erdi Abidin
eQuator.co.id – Pontianak-RK. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mulai menyiapkan penerapan administrasi kependudukan berbasis digital. Dalam kurun empat tahun kedepan, ditargetkan semua dokumen kependudukan sudah bersistem elektronik. Platform Go Digital kini sedang dipersiapkan.
“Beberapa terobosan yang akan dilakukan empat tahun kedepan adalah, Dukcapil Go Digital. Jadi, semua dokumen nanti akan ditandatangani secara elektronik,” kata Sekda Kalbar, AL Lesandry, saat membuka kegiatan Bimtek Pencatatan Sipil se Kalbar, Kamis (29/8) di Hotel Gajah Mada.
Dengan demikian, seluruh adminsitrasi kependudukan akan terintegrasi secara online. Termasuk pencatatan akta kelahiran anak.
“Kepengurusan pengajuan akta kelahiran anak sistem online ini, nanti dimulai dengan megirim data atau berkas persyaratan secara elektronik berbasis web. Dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan infomasi,” katanya.
Menurutnya, sistem adminsitrasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis digital itu, sejatinya untuk kemudahan. Sebab pelayanannya bisa diakses di manapun.
“Melalui system online itu, diharapkan masyarakat semakin bersemangat untuk mengurus semua dokumen kependudukannya secara tertib,” katanya.
Lesandri menambahkan, dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 memang diamatkan tata kelola pemerintahan harus dilakukan secara efektif dan efisien. Rencana penerapan sistem pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital itu tentu merupakan wujud implementasi Permendagri tersebut.
“Terobosan Go Digital ini, dilakukan pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat dan efesien,” jelasnya.
Intinya, dengan sistem online ini, masyarakat tidak perlu repot-repot lagi datang ke kantor Capil untuk mengurus administrasi kependudukannya.
“Cukup dengan aplikasi, semua masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang cepat,” pungkas Sekda.
SISTEM KEAMANAN HARUS TERJAMIN
Pengamat kebijakan publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik Universitas Tanjungpura, Dr. Erdi Abidin, menyambut baik program Dukcapil Go Digital itu. “Harusnya memang begitu,” tuturnya dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (28/8).
Menurutnya, layanan publik berbasis elektronik memang menjadi tantangan besar kedepan. Era digitalisasi sudah tak mungkin lagi dihindari.
Namun, perlu perencanaan yang baik. Sistem keamanannya mesti dijamin. Sebab, menyangkut data kependudukan.
“Jangan sampai, dengan total sistem eletronik, data kependudukan mudah diretas,” ujar Erdi.
Bagi dia, penerapan sistem kepengurusan administrasi kependudukan berbasis online itu, misinya adalah memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan publik. “Ini sangat bagus, tetapi syaratnya, sistem keamanannya harus baik, jangan sampai dijebol, dan bisa dimanfaatkan untuk tindak kejahatan,” tegasnya.
Ia juga menyebut kendala yang bakal dihadapi. Yakni kondisi wilayah yang ada di indonesia, khususnya di Kalbar, yang masih belum sepenuhnya bisa diakses jaringan internet. Sedangkan, infrastruktur utama untuk mendukung program-program digital berbasis online itu, sangat bergantung dengan jaringan telekomunikasi tersebut.
“Maka, ini juga harus disiapkan, dan utamanya lagi menjamin ketersediaan listrik di desa-desa, jadi perencanaan penerapan Dukcapil Go Digital ini harus disesuaikan dengan kondisi wilayah,” paparnya.
Ia meyakini, jika program itu terlaksana, masyarakat akan merasakan kemudahan. Sebab, untuk mengurus akta kelahiran saja, misalnya, tak perlu jauh-jauh datang ke kantor instansi terkait. Cukup menggunakan smartphone, masyarakat bisa memperoleh akses pelayanan dengan mudah dan cepat. Tanpa batasan ruang dan waktu.
Nah, untuk menuju ke total pelayanan digital itu, yang tak kalah penting untuk dilakukan, selain menyiapkan infrastrukturnya, masyarakat juga perlu diedukasi. Sebab, belum semua masyarakat di daerah-daerah melek informasi teknologi (IT).
“Jadi, masyarakat juga perlu disosialisasikan. Tetapi, mengenalkan IT ke masyarakat itu bukan suatu yang sulit, masyarakat kita itu hanya perlu pembiasaan saja,” pungkas Erdi.
Contoh dari salah satu desa yang belum mendapat kemudahan mengakses jaringan telekomunikasi itu ada di Bengkayang. Di Desa Bukit Serayan, Kecamatan Samalantan.
Menurut Kepala Desa Bukit Serayan, Resmi, jaringan telekomunikasi yang ada saat ini di wilayah yang dia pimpin itu masih tidak stabil. Bahkan di beberapa tempat sama sekali tidak ada jaringan telekomunikasi. Contohnya di sekitar lokasi Kantor Desa Bukit Serayan di Dusun Nyandung.
“Sangat sulit untuk mengakses internet, sehingga terkendala dalam memperoleh informasi cepat ataupun mendukung kegiatan perkantoran,” tutur Resmi, di sela acara meeting stakeholder yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bengkayang, beberapa waktu lalu.
Imbuh dia, “Jika ada jaringan telekomunikasi internet, semua warga Desa Bukit Serayan bisa menyerap berita atau informasi dengan lebih mudah dan cepat”.
Pendeknya, semua aspek dalam kehidupan bisa diakses melalui internet. “Bahkan warga bisa sharing dan berbagi informasi dengan warga di tempat lain di berbagai daerah bahkan belahan dunia,” terang Resmi.
Ia menyebut, saat ini di Desa Bukit Serayan sangatlah sulit untuk berkomunikasi. Karena jaringan masih H+ atau 3G, sehingga masih sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain.
“Andai saja jaringan sudah 4G, maka secara otomatis akan menambah cepatnya pelayanan di desa, apalagi saat ini seluruh kegiatan desa harus dilakukan dengan IT dan serba online,” ungkapnya.
Ia berharap agar pemerintah bisa segera mencarikan jalan keluar problem jaringan internet ini. “Agar segera ada respons dan solusinya,” tandas Resmi.
Laporan: Abdul Halikurrahman
Editor: Mohamad iQbaL
