eQuator – Peta wilayah terbaru yang dijadikan acuan Pemkab Kubu Raya, menunjukkan wilayah yang sering terjadi komflik antara warga dengan perusahaan perkebunan, berada di kawasan Kecamatan Teluk Pakedai. Padahal secara administrasi kependudukan, KTP, KK, serta surat tanah, wilayah tersebut masuk ke Kecamatan Kubu.
Kawasan konflik lainnya berada di wilayah Kecamatan Sungai Ambawang. “Nah, daerah ini sepertinya sengaja di ombang-ambingkan, sehingga seperti daerah status quo, tidak jelas kepemilikannya. Kalau ditanya ke desa, dijawab milik desa lain. Begitu juga sebaliknya,” ungkap Iqbal Asrarudin anggota DPRD Kubu Raya, kemarin.
Menjadi persoalan, dikatakan Iqbal, kemungkinan ada kepentingan pihak tertentu yang memanfaatkan konflik untuk penguasaan blok sawit. Ada oknum-oknum yang bermain, karena memang secara administrasi belum ada kejelasan masalah tapal batas antar wilayah.
“Dengan sering adanya komflik, kami berharap Pemkab Kubu Raya secepatnya bertindak. Saat ini memang sudah waktunya, bahkan beberapa bulan lalu sudah disampaikan ke Pemkab Kubu Raya. Kalau memang belum ada progres, kami akan mengajak kawan-kawan di dewan untuk mencari solusi melalui Pansus,” ungkapnya.
Dikatakannya, persoalan tapal batas bukan hanya persoalan konflik batas. Ada juga konflik lainnya, misalnya adanya hutan lindung yang diperuntukkan menjadi hutan tanam industry (HTI) dan perkebunan sawit. Kemudian banyak juga batas-batas alam, karena kegiatan-kegiatan perkebunan yang melakukan staking seperti membuat jalan, parit sehingga banyak batas alam yang dalam hal ini sungai, ditutup oleh aktivitas perusahaan.
“Dampak dari kegiatan perusahaan, batas asal dari alam akhirnya menjadi kabur. Sehingga masyarakat juga yang dirugikan, karena banyak sungai-sungai yang selama ini cenderung mengalirkan air tawar, namun ketika perusahaan sawit menutupinya, maka sumber air tawar sungai menjadi persoalan,” sebutnya.
Artinya desa-desa yang berada di kawasan perbatasan, ditambah dengan kegiatan perusahaan yang cenderung memang tidak dapat menjalankan ekonomi secara benar dan luas, karena mereka selama ini juga memiliki keterbatasan dengan batas wilayah yang tidak jelas.
“Banyak upaya yang kita lakukan, dengan melakukan kegiatan seperti membuat kelompok seperti hutan desa, kelompok hutan kemasyarakatan yang juga berbenturan dengan masalah tapal batas ini,” ujar Iqbal.
Laporan: Syamsul Arifin
Editor: Hamka Saptono
