eQuator – Komisi V DPR RI menyoroti fasilitas penunjang Pelabuhan Merak seperti pemberlakuan e-tiket serta pembangunan Dermaga VI yang dinilai tidak jelas. Kemarin (27/11), anggota Komisi V DPR RI Bambang Harjo berkunjung ke kantor PT ASDP Merak. Kunjungan Bambang diterima langsung Dirut PT ASDP Danang S Baskoro.
Pada kesempatan itu, Bambang meninjau e-tiket, gang way, serta lokasi pembangunan Dermaga VI. Menurut Bambang, seharusnya pembangunan Dermaga VI sudah beres sejak beberapa waktu lalu. Ini penting agar masyarakat bisa menikmati jasa angkutan penyeberangan secara lebih baik. “Merak itu pelabuhan paling sibuk di Indonesia sehingga pelayanan harus maksimal,” kata Bambang.
Pembangunan Dermaga VI yang belum jelas, kata dia, membuat masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal. Terlebih, sebentar lagi akan memasuki libur akhir tahun yang biasanya terjadi lonjakan penumpang. “Diharapkan ASDP sudah bisa menyelesaikan Dermaga VI sebab pemerintah sudah memberikan penyertaan modal,” katanya.
Politikus Partai Gerindra itu pun mendesak pemerintah pusat mengucurkan dana agar pembangunan Dermaga VI segera diselesaikan. “Ini penting untuk mendukung kelancaran transportasi dan logistik dari Sumatera ke Jawa maupun sebaliknya, sekaligus mengantisipasi dengan adanya jalan tol Sumatera,” ujar.
Disinggung mengenai penerapan e-tiket yang banyak menuai protes sopir truk, dia meminta ASDP memperbaikinya. “Jangan membuat pengusaha merugi karena masalah ini,” ujarnya
Sementara itu, Dirut PT ASDP Indonesia Ferry Danang S Baskoro mengatakan, yang menjadi permasalahan utama terhambatnya penyelesaian pembangunan Dermaga VI adalah karena belum ada penyeragan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). “Pertama, Basto atau berita acara serah terima Dermaga VI dari Kemenhub belum diserahkan ke PT ASDP, berarti itu masih barang milik negara,” katanya.
Jika proses penyerahan Basto itu cepat dilakukan oleh Kemenhub, proses penyelesaian pembangunan Dermaga VI dapat segera dilakukan sehingga target penyelesaian dermaga untuk angkutan Lebaran 2016 dapat terealisasikan. “Kalau saat ini belum bisa kita bangun, kan itu yang membangunnya Kemenhub,” ujarnya.
Hingga kemarin, kata dia, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Kemenhub, dengan harapan bisa segera diserahterimakan persoalan pembangunan Dermaga VI ke pihak ASDP. “Saya targetnya Lebaran yang akan datang bisa berfungsi karena untuk melanjutkan pembangunan itu minimal harus bekerja selama tujuh bulan,” ujarnya.
Dia mengakui, target penyelesaian pembangunan Dermaga VI akhir 2015 tidak akan tercapai. “Kalau untuk selesai diakhir tahun 2015 ini, enggak mungkin terjadi, mau pakai apa. ASDP belum punya hak karena itu punya negara. Kalau itu punya ASDP terus saya biarkan, saya yang salah,” ujarnya. (mg10/ibm/dwi)
