eQuator.co.id – Pontianak-RK. Memburuknya kondisi nilai tukar rupiah setakat ini mesti disikapi dengan subsitusi barang impor. Hanya saja, diperlukan strategi untuk mendorong hal tersebut.
“Sebab kita melihat bahwa ekspor Indonesia dinilai jauh lebih tinggi, utamanya bagi industri yang tidak memiliki konten impor,” sebut Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Kalbar, Prijono, Senin (3/9).
Terlebih, lanjut dia, Kalimantan Barat. Jika dilihat dari sisi ekspornya, Kalbar masih mengandalkan Sumber Daya Alam (SDA) yang berasal dari pertanian dan perkebunan rakyat. “Untuk itu, dengan potensi yang ada, yang perlu dilakukan adalah memberikan dorongan agar ekspor yang dihasilkan jauh lebih baik, berkualitas serta kompetitif, sehingga memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi,” paparnya.
Ia menilai, memburuknya nilai tukar bukan hanya Indonesia saja yang merasakan dampaknya. “Negara lain juga merasakan dengan menguatnya dollar Amerika,” tukas Prijono.
Pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlangsung memang membuat pemerintah cukup disibukkan. Usai pulang dari kunjungan kerja ke Lombok, Presiden Joko Widodo langsung melakukan rapat dengan sejumlah pembantunya di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (3/9).
Hadir dalam rapat tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.
Menkeu Sri Mulyani mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan ekonomi global. Sebab, dinamika yang berasal dari sentimen krisis Argentina cukup tinggi. Karena situasi belum jelas, pemerintah fokus pada penguatan di dalam negeri.
“Dari dalam negeri langkah pemerintah dari otoritas moneter dan OJK akan disinergikan,” ujarnya saat ditemui usai rapat.
Wanita yang akrab disapa Ani itu menambahkan, di sektor rill, pemerintah fokus pada pengurangan defisit transaksi berjalan (CAD). Pasalnya, salah satu sentimen dari perekonomian Indonesia adalah melebarnya CAD.
“Nah, langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam jangka sangat pendek adalah melakukan pengendalian dari sisi kebutuhan devisa,” imbuhnya.
Seperti diketahui, Defisit transaksi berjalan Indonesia di kuartal II tahun 2018 tercatat sebesar 3% atau US$ 8 miliar. Melebar dari 1,96% pada kuartal II tahun 2017. Defisit ini juga lebih besar jika dibandingkan dengan kuartal I tahun 2018 yang sebesar 2,2% atau sekitar US$ 5,5 miliar.
Terkait teknisnya, Ani menyebut strateginya belum berubah. Salah satu upaya yang tengah disiapkan pemerintah adalah mereview terhadap 900 komoditas impor yang masuk ke Indonesia. Saat ini, Kemenkeu bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian masih melihat komposisi dari komoditas impor yang tidak memiliki nilai tambah ke perekonomian.
“Dia bukan bahan baku, barang modal, dan ini barang konsumsi dan ini pun bentuk konsumsi yang tersier, bukan orang konsumsi tempe dan tahu yang orang kita makan,” terangnya. Pada kesempatan yang sama, pemerintah akan merangsang tumbuhnya usaha yang merangsang substitusi impor.
Kebutuhan impor BUMN besar seperti Pertamina dan PLN akan direview untuk melihat apa-apa kebutuhan yang bisa ditunda. Kalau pun kebutuhan tidak bisa ditunda, harus dipastikan suplai dolar dilakukan tanpa mengubah sentimen market.
Selain itu, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan akan meneliti secara detail tingkah laku pelaku pasar. Kaitannya dengan transaksi mana yang legitimate demi memenuhi keperluan industrinya, atau tidak legitimate. “Kalau tidak legitimate kami akan lakukan tindakan tegas agar tidak menimbulkan spekulasi atau sentimen negatif,” kata dia.
Sementara itu, Ketua OJK WImboh Santoso mengatakan, kondisi perbankan saat ini menyusul pelemahan rupiah masih aman. Dia menilai, publik perlu dijelaskan supaya tidak khawatir.
“Kan semua kan punya plan yang bagus. Nanti kita akan bersama-sama dengan menteri keuangan dan gubernur BI untuk melakukan komunikasi publik,” pungkasnya.
Senin (3/9), mata uang Garuda memang kembali mencatatkan rekor terburuknya sejak Juli 1998. Sebab, berada di level Rp 14.815 per dollar Amerika Serikat pada sesi penutupan pasar uang.
”Intervensi pasar uang dan surat berharga negara (SBN) sudah dilakukan, memang ini kalau saya lihat, selain fundamental (ekonomi) kurang kuat, juga masih banyak bergantung terhadap dana asing,” tutur Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus, ketika dihubungi di Jakarta.
Yakni, kata Heri, dalam bentuk portofilo. Seperti saham dan sebagainya. Tahun lalu, tahun lalu capital outflow sekitar Rp 40 triliun. Nah, kalau ada capital outflow likuiditas mengalami tekanan. Jadi, investasi di pasar saham harus ada upaya dana yang sudah masuk tidak keluar.
”Sebab, portofolio setiap saat bisa pindah. Baiknya itu bagimana mendorong investasi langsung,” imbuhnya.
Di samping itu, peningkatan ekspor juga harus dilakukan. Itu akan memperkuat postur rupiah. Krisis mata uang yang terjadi di negara-negara berkembang (emerging market), rupiah yang paling terdepresiasi. Karena itu, Heri meminta kondisi rupiah tidak boleh dibandingkan dengan Turki atau Argentina.
”Kalau mau, bandingkan ke Thailand dan Singapura. Negara tetangga kita mata uangnya tidak terlalu merosot. Karena transaksi berjalan negara-negara Asia Tenggara surplus. Mengapa surplus? karena Thailand dan Singapura ekspor surplus, devisa banyak. Sebaliknya, transaksi berjalan defisit dan neraca perdagangan deficit dalam negeri negatif. Karena itu, harus terus memperkuat ekspor barang dan jasa. Kalau ekspor terus digalakkan, aliran masuk USD akan deras. Kalau hanya mengandalkan portofolio itu gampang pindah,” beber Heri.
Merespons larangan membawa uang kertas asing mulai Senin (3/9) dengan nilai setara atau lebih dari Rp 1 miliar, Heri mengapresiasi langkah BI tersebut. Sebab, dengan begitu akan semakin memperkuat posisi rupiah, sebagai mata uang yang sah untuk alat pembayaran di Indonesia. Ketentuan itu juga bisa mencegah jual beli uang secara ilegal.
”Kenapa rupiah melemah, karena permintaan USD banyak. Yang dilakukan BI itu, supaya tetap beredar dan menguatkan rupiah. Kalau rupiah semakin diminta, nilainya akan naik,” ujarnya.
Ia menambahkan, saat ini pelemahan rupiah memang sudah tidak wajar. Itu juga karena fundamental ekonomi rapuh. Pemerintah dan BI harus segera bertindak untuk menahan laju koreksi rupiah.
”Jadi, rupiah terdepresiasi risikonya besar terhadap perekonomian. Transaksi kita terbuka, bayar utang luar negeri, bayar emiten, impor, dan sebagainya menggunakan USD,” tegas Heri.
Imported Inflation (perubahan nilai tukar), lanjut dia, akan berpengaruh terhadap industri. Itu dikhawatirkan menjadi pemicu ledakan inflasi.
”Khususnya dari produk industri yang banyak menggunakan bahan baku impor,” ucapnya.
Sementara itu, pakar perdagangan internasional, Shanti Ramchand Shamdasani, menilai langkah pemerintah Indonesia sudah tepat dalam mengambil kebijakan ekonomi makro untuk bersaing dengan negara lain termasuk kenaikan nilai tukar dolar yang melonjak. Dia mengatakan, tidak ada negara dapat menghindar terkait kondisi ekonomi saat ini.
”Indonesia telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk bersaing bahwa kondisi ekonomi makro dollar seperti itu dan kejadian adanya brexit dan lain-lain itu di luar kendali siapapun dan negara manapun,” kata Shanti, di Jakarta.
Ia menuturkan, Indonesia telah siap menghadapi era globalisasi dengan usulan membangun ‘soft infrastructur’ atau sumber daya manusia. ”Kita harus fokus ke anak muda salah satunya soal teknologi,” ucap penasehat ASEAN bidang perdagangan internasional itu.
Shanti menganggap Indonesia harus memiliki sumber daya manusia yang paham dan memanfaatkan teknologi, serta memaksimalkan pengelolaan sumber daya manusia. Terkait kebijakan Indonesia terhadap ekonomi makro dunia diungkapkan Shanti, pemerintahan Joko Widodo telah berupaya berbagai cara dan Bank Indonesia tidak bisa mengintervensi cukup banyak.
”Untuk sementara ini, saya melihat tidak diperlukan intervensi Bank Indonesia karena cara yang diambil pemerintah sudah tepat,” ungkapnya.
Dinilainya, Indonesia cukup beruntung dibanding India yang terkena cukup besar akibat perekonomian dunia. Shanti juga memperkirakan kondisi Indonesia akan tetap stabil hingga pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) 2019 atau selama setahun mendatang.
”Saya melihat dalam satu tahun ke depan aman, namun tergantung gejolak ekonomi dunia, treat war salah satu faktor. Hubungan antara Tiongkok dengan regional,” ujar Shanti.
Ia mengungkapkan Tiongkok sangat aktif memainkan perdagangan regional seperti perjanjian FTA mengenai perdagangan dengan beberapa negara sehingga berdampak besar terhadap negara lain.
Shanti juga menekankan pentingnya pemahaman hubungan Korea Utara dengan Amerika yang akan berdampak terhadap ekonomi “South Asia” di mana Indonesia menjadi 40 persen ekonomi kawasan itu. Shanti mengingatkan tudingan pihak oposisi terkait kekhawatiran akan tingginya nilai dolar Amerika atas rupiah adalah wajar karena tidak berbasis data yang akurat.
Kekhawatiran pihak oposisi ini salah satunya disuarakan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. Ia mengingatkan Presiden Jokowi, bahwa terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ini bakal melemahkan posisi calon presiden (capres) yang akan berlaga kembali pada pemilu 2019 mendatang itu.
Fahri mengatakan, saat ini sudah tidak ada waktu bagi Jokowi merombak tim ekonominya, untuk mengatasi pelemahan rupiah. “Saya kira ini sudah tidak ada waktu ya. Satu-satunya ancaman paling berat Pak Jokowi adalah ekonomi. Kalau rupiah ini amblas, amblas Pak Jokowi,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (3/9).
Pelemahan rupiah, menurut dia, salah satunya karena tidak ada kepastian hukum di Indonesia. Sehingga, banyak investor takut berbisnis. Oleh karena itu, pelemahan rupiah sekarang ini menyasar langsung kepada Jokowi, karena dinilai tidak dapat menghadirkan kepastian hukum di Indonesia.
“Orang sudah menyasar Pak Jokowi. Ini ekonomi sudah menyasar Pak Jokowi, enggak nyasar tim, menyasar ke Pak Jokowi. Karena, Pak Jokowi ini sumber ketidakpastian. Kepemimpinannya tidak memberi kepastian ke mana-mana,” tuturnya.
Menurut Fahri, tim ekonomi Jokowi sekarang ini bekerja sendiri-sendiri tanpa komando yang jelas. Sehingga, publik akan menyalahkan Jokowi karena tidak bisa mengatasi merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
“Karena Pak Jokowi juga tidak seperti on command, lemah kelihatannya. Jadi kalau pergerakan kurs ini terus-menerus, melemah rupiah ini, penilaian pasar terhadap Pak Jokowi, bukan tim ekonomi. Tim ekonomi (bilang, red) udah beres, dianggap ini sudah selesai,” ulasnya.
Dia juga menegaskan, belum ada upaya serius dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan nilai tukar rupiah yang anjlok. Salah satu masalahnya bagi Fahri adalah ketidakpastian hukum dan kepemimpinan Jokowi.
Selain itu, Fahri menganggap gelaran pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia pada Oktober mendatang tidak akan membantu banyak terhadap perbaikan kondisi ekonomi Indonesia, selama kepemimpinan Jokowi tidak diperbaiki.
“Sekali lagi ini kelemahannya sudah kena ke Pak Jokowi. Hampir sulit ditolong,” tukasnya.
Laporan: Nova Sari, JPG
Editor: Mohamad iQbaL
