eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Debat kandidat pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur putaran terakhir berlangsung jelang lima hari pencoblosan di ballroom Hotel Aston Pontianak, Kamis sore (21/6). Debat publik ini dihadiri seribu orang terdiri dari para tim pendukung masing-masing Paslon dan tamu undangan.
Debat diikuti tiga paslon. Nomor urut 1, Milton Crosby-Boyman Harun. Nomor urut 2, Karolin Margret Natasa-Suryadman Gidot. Dan nomor urut 3 Sutarmidji-Ria Norsan.
Pengamanan diperketat. Polisi berbaris membentuk pagar. Berjaga-jaga dari lantai dasar hingga lantai 5 hotel.
Pada kesempatan itu, Ketua KPU Kalbar Ramdan mengimbau seluruh petugas TPS tetap menjaga netralitas. Di hari pencoblosan, masyarakat diminta berbondong-bondong menggunakan hak pilihnya. “Mari gunakan hak pilih anda pada Rabu 27 Juni 2018 nanti,” katanya.
Ramdan mengatakan, debat publik merupakan salah satu metode kampanye. “Agar seluruh masyarakat Kalbar mengetahui visi misi masing-masing Paslon,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan kepada tim kampanye, bahwa pertemuan terbatas akan berakhir 23 Juni 2018. Kemudian dilanjutkan dengan masa tenang mulai tanggal 24 hingga 26 Juni 2018. “Saya mengucapkan terima kasih atas suasana kondusif dan berakhir masa kampanye,” pungkas Ramdan.
Debat diawali dengan sesi pertama. Yaitu penyampaian visi dan misi. Usai masing-masing paslon memaparkan visi dan misi, ruangan dipenuhi gema suara tim pendukung.
Paslon nomor urut 1, mengusung visi misi akan meningkatkan secara merata kembalinya perekonomian masyarakat Kalbar. Khususnya ekonomi rakyat kreatif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah yang semakin baik. “Kita akan menata kembali wilayah pemerintahan, mendorong, wilayah otonom baru,” kata Milton.
Paslon ini juga akan terus melakukan supremasi hukum, pembatasan korupsi, nepotisme dan perdagangan manusia. “Untuk mewujudkan Kalbar Era Baru,” seru mantan Bupati Sintang dua periode ini.
Paslon nomor urut 2, akan fokus pada orientasi hak manusia. Selain itu, harus ada sinergi antara pusat dan daerah. “Kalbar mendapat perhatian khusus karena sebanyak 9 kali Presiden Joko Widodo datang ke Kalbar untuk membangun infrastruktur kalbar,” ujar Karolin.
Dikatakannya, hukum hadir melindungi Kalbar. “Kalbar bekerja dan berjaya itu spirit kami, kita akan membangun pemerintahan yang akuntabel,” tegas Bupati Kabupaten Landak non aktif ini.
Paslon nomor urut 3 memaparkan, bahwa Indonesia menempatkan Kalbar dalam tata kelola ekonomi daerah masih di level bawah. Indeks persaingan Kalbar turun dari 16 ke 22. Kalau tata pemerintahan artinya, pertumbuhan ekonomi itu tidak berkualitas. Sehingga perlu juga diperhatikan.
Menurut Midji, tata kelola kota yang baik semua ada di Pontianak. “Saya, Wali Kota Pontianak akan terapkan itu 14 kabupaten/kota di Kalbar. Itulah untuk Kalbar baru maju ke depan,” lugas Wali Kota Pontianak non aktif ini.
Pada sesi debat kedua, moderator memberikan pertanyakan kepada masing masing Paslon tentang langkah-langkah konkret untuk mengimplementasikan visi misi yang telah dipaparkan. Sesuai arahan moderator, pertanyaan pertama dimulai dari paslon nomor urut 2. Kemudian dilanjutkan dengan Paslon nomor urut 3 dan 1.
Menurut Karolin, tahun 2015 tercatat ada 34 kasus korupsi yang diselesaikan di Kalbar. Peningkatan ini kata dia luar biasa. Solusinya tentu akan terus meningkatkan semua yang telah ada.
“Kita juga akan mendorong pembuktian harta terbalik seluruh ASN yang bertugas untuk mengurus anggaran. Memperkecil temu muka, sehingga kita bisa menurunkan proses tawar menawar,” ucap Karolin.
Sementara Midji menuturkan, masyarakat harus membiasakan taat hukum. Di Kota Pontianak selama tiga tahun lalu sebanyak 1224 orang ditilang karena buang sampah dan berdagang sembarangan. Dampaknya masyarakat Kota Pontianak sudah mulai taat hukum untuk bersama menjaga lingkungan.
Satpol PP kata dia, mengadakan lomba kampung aman setiap tahun. Pontianak, kota bersih. Orang tidak akan berani lewat di jam yang sudah ditentukan dan sudah tertib berlalu lintas. “Itu akan bermuara kepada daerah yang taat hukum,” sebut Midji.
Giliran Milton mengatakan, pihaknya berjanji jika terpilih jadi Gubernur Kalbar akan meningkatkan sadar hukum. Untuk itu harus mulai dari kantor sendiri.
“Jangan sampai pekerjaan dan kebijakan untuk kepentingan diri sendiri. Lakukan pengawasan melekat disetiap kantor di setiap level,” tegas Milton.
Ia juga akan melakukan pembinaan baik jalur agama, pendidikan, kepemudaan, olahraga hingga semua lini. “Harus terapkan hukum yang tidak diskriminasi,” urai Milton.
Sesi selanjutnya, moderator memberikan pertanyakan kepada masing-masing Paslon. Setelah pertanyaan di jawab, Paslon lainnya diberi waktu untuk menanggapi.
Paslon nomor urut 3 menegaskan, jika jadi Gubernur dan Wakil Gubernur, maka APBD akan disusun 60 persen minimal untuk belanja langsung. Sisanya modal. Midji-Norsan menghendaki adanya peran masyarakat dan swasta seperti yang telah diterapkan di Kota Pontianak. “Setiap bangun jalan dan jembatan tidak ada ganti rugi,” tegas Midji.
Hal ini menunjukkan kata dia, ia telah mempratekkan APBD untuk belanja Infrastruktur yang terpenting. “Saya pastikan sisa jalan 300 kilo itu selesai kalau kami yang jadi Gubernurnya,” tutur Midji.
Pernyataan Midji ini ternyata dianggap Paslon nomor urut 1 hanya sebatas di Kota Pontianak. “Kalau seluruh Kalbar, bagaimana langkah saudara untuk membangun Kalbar,” tanya Boyman.
Demikian pula dengan Paslon nomor urut 2, menganggap pemaparan belum menjawab kondisi anggaran APBD yang terbatas. Menurut Karolin, jawabannya tidak ada yang lain, yaitu kerja sama dengan pemerintah pusat. “Hal itu sudah berjalan saat ini. Saya mendengar tidak ada ganti rugi bagi tanah masyarakat. Berarti itu mencaplok tanah masyarakat,” sebut Karolin.
Atmosfer debat pun mulai memanas. Sorak sorai para tim pendukung semakin membahana. Kendati demikan, situasi debat tetap kondusif.
Masih di sesi yang sama, giliran nomor urut 1 menjawab pertanyaan dari moderator. Milton menuturkan, jika menjadi Gubernur Kalbar, khusus berkaitan pendidikan yang sudah ditarik oleh provinsi, ia akan mengembalikan ke kabupaten/kota. Karena menurutnya, kalau SMA/SMK masih di provinsi tidak akan berjalan lancar, karena Bupati dan Wali Kota saja kewalahan. “Upayakan kerja sama dengan CSR kita juga akan mengupayakan pembangunan tower jangan ada blankspot di Kalbar, karena ini untuk pelaksanaan UNBK,” lugas Milton.
Pernyataan itu pun kemudian ditangkis Paslon nomor urut 2. Menurut Gidot, pemerintah provinsi berdiri di bawah pemerintah pusat dengan pelimpahan SMA/SMK kembali ke kabupaten/kota. “Saya pikir kita tidak boleh melanggar undang-undang. Kita tegakkan aturan,” ucap Gidot.
Bagi Paslon nomor urut 3, penyerahan urusan SMA/SMK berdasarkan undang-undang. Jikalau mau mengembalikannya lagi tidak mudah. “Karena harus mengubah undang-undang. Kalau saya Gubernur, kita jangan pikirkan APBD terbatas, yang terpenting manajemennya. Saya pastikan pendidikan dari SD hingga SMA, gratis,” gugah Midji.
Saat giliran Paslon nomor urut 2, Karolin menuturkan, Pemprov Kalbar Tahun 2017 memasuki top fourty inovasi layanan publik yang harus dijaga dan dipelihara. Jangan sampai masyarakat sudah mendapat pelayanan yang baik melorot lagi. “Kita akan bawa pelayanan yang modern, masyarakat tidak butuh pelayanan arogan,” kata Karolin.
Mereka juga akan membuka layanan pengaduan untuk bisa menyampaikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur. “Kami berdua adalah pasangan muda, kami akan jadi pemimpin dekat masyarakat. Ramah teknologi dapat disentuh dengan jari,” tutur Karolin.
Pernyataan Karolin ini mendapat tanggapan Midji. Paslon lain
terus berkata “saya akan”. Midji menyarankan Paslon lain agar belajar dari Kota Pontianak. Tata kelola ekonomi daerah Pontianak terbaik 10 variabel. “Pontianak menempatkan sebagai laboratorium terbaik se Indonesia, izin tercepat dan startup termurah se Indonesia,” jelas Midji.
Namun bagi Milton, bukan sekedar penghargaan. Tapi bagaimana praktek pelayanan kepada masyarakat dan pemanfaatan teknologi.
“Kita juga akan mensejahterakan kepegawaian supaya tidak ada lagi Pungli. Kedepan saya pikir semuanya ingin membangun pemerintahan yang bersih,” ucap Milton.
Setelah diselingi yel-yel dari masing-masing tim pendukung, debat dilanjutkan. Yaitu sesi tanya jawab antar-Paslon. Kesempatan bertanya pertama jatuh pada Paslon nomor urut 2. “Kami melihat bahwa salah satu caranya dalam meningkatkan investasi. Investasi di Kabupaten Landak paling tinggi di Kalbar. Untuk itu, apa strategi anda untuk kesejahteraan masyarakat?” tanya Karolin kepada paslon nomor urut 3.
Midji menuturkan, segala sesuatu tak mesti harus selalu kelihatan.
Silahkan Landak dan daerah lain mengatakan investasi nomor 1 dan 2. Tapi faktanya Landak angka kemiskinannya nomor 2 di Kalbar. “Pontianak 5 persen. Artinya kita sudah menunjukkan yang baik,” ungkap Midji.
Sedangkan Boyman menuturkan, untuk membangun Kalbar tak perlu melakukan pembohongan publik. Dengan APBD Rp5,2 triliun dianggapnya tidak cukup untuk membangun Kalbar yang memiliki luas tiga kali pulau Jawa.“Kita harus memperkecil wilayah. Caranya dengan melakukan pemekaran. Seperti di Kapuas Raya,” tukasnya.
Pasangan nomor urut 3 pun mendapat kesempatan bertanya. Norsan bertanya, bagaimana menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Kalbar? Dijawab Milton, pemerintah harus menata kembali ekonomi di Kalbar. Kemudian memberikan jaminan kepastian hukum. “Kita harus memekarkan Kalbar melalui dua wilayah timur dan barat supaya dana pusat cepat turun,” imbuhnya.
Sementara itu, Karolin menilai, salah satu penyebab masyarakat disebut miskin adalah tidak memiliki kepastian hak tanah. Oleh karena itu, ia bersama Gidot jika terpilih akan melakukan kerja sama dengan agraria agar seluruh masyarakat memiliki surat hak tanah.“Kalau angka kemiskinan di Landak sekarang sudah naik dari urutan 14 ke 12,” tutur Karolin.
Paslon nomor urut 3 mengatakan, saat ini indeks demokrasi di Kalbar masih dalam peringkat 70. Oleh karena itu, mereka bertanya kepada Paslon lain, bagaimana cara untuk meningkatkan indeks demokrasi dari angka 70?
Karolin menjawab, indeks demokrasi adalah sebuah indikator suksesnya suatu daerah. Oleh karena itu, tugas Gubernur dan Wakil Gubernur adalah harus terus memperbaiki undang-undang.
“Sebagai politisi adalah bagaimana kita membuat proses demokrasi untuk dapat memilih pemimpin yang terbaik. Saya anggota DPR RI sudah bekerja di tingkat pusat. Jadi saya tahu bagaimana mengendalikan indeks demokrasi di daerah ini,” katanya.
Sedangkan Paslon nomor urut 3 akan berupaya membuat pandangan orang tentang politik adalah kotor bisa berubah. Hal itu tentu membutuhkan peran partai politik yang harus bisa membina para kadernya. Agar memiliki kepribadian dan kecerdasan dalam berpolitik sesuai aturan yang telah ditetapkan.
“Politik itu selalu dianggap kotor dan tidak bagus sehingga orang pintar tidak mau terjun di situ. Kedepan harusnya Parpol punya peran yang strategis membuat kader bisa menguasai aturan. Itu yang harus dilakukan oleh Parpol,” lugas Midji.
Sesi saling tanya jawab itu pun mengakhiri debat publik Pilgub Kalbar 2018 tahap akhir. Masing-masing Paslon memberikan closing statement dengan meminta masyarakat untuk dapat memilih mereka. Suasana debat tetap berlangsung damai dan tertib hingga penghujung acara.
Laporan: Rizka Nanda, Zainudin
Editor: Arman Hairiadi
