eQuator.co.id-Pontianak. Terjadinya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan diikuti dengan kenaikan inflasi pada komoditas-komoditas lain, hal ini lantaran berdampak pada biaya logistik ikut yang disinyalir akan meningkat pula, maka dari itu, diperlukan sinergi seluruh stakeholders dalam rangka pengendalian inflasi daerah yang optimal.
Hal ini dikatakan Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Kalimantan Barat, Agus Chusaini saat menggelar konferensi pers pada Kamis (15/9), dalam sambutannya, ia menjelaskan pula bahwa dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2022, Presiden RI, Ir Joko Widodo memberikan beberpa arahan yakni, Memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi di daerah melalui pemanfaatan data mikro dan makro serta data detail.
Kemudian memperluas Kerjasama Antar Daerah (KAD) guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antar wilayah. TPIP dan TPID perlu mengidentifikasi wilayah surplus dan defisit serta menjadi fasilitator untuk mendorong kerja sama antar daerah dalam pengendalian inflasi.
Arahan selanjutnya yaitu menurunkan biaya transportasi dengan memanfaatkan fasilitas distribusi perdagangan antar daerah dan termasuk menurunkan harga tiket pesawat dengan menambah jumlah pesawat.
Kemudian mengoptimalkan pengunaan anggaran belanja tidak terduga untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah, dan mempercepat penyerapan APBD untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Ini sebagai tindak lanjut arahan presiden RI dalam rakornas, pada tanggal 10 Agustus 2022 lalu, dalam hal ini BI, mencanangkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP),”ujar Agus Chusaini, Kepala KPw BI Kalbar.
Dijelaskannya, GNPIP merupakan wujud nyata sinergi dan komitmen bersama Bank Indonesia, Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), pelaku industri, serta masyarakat untuk mengelola tekanan inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi dalam rangka mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional.
“Tentunya dalam implementasi GNPIP ini dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia termasuk Kalbar,” terangnya
Agus Chusaini menjelaskan GNPIP ini bertujuan untuk mendorong implementasi langkah-langkah pengendalian inflasi yang well calibrated, well planned, well communicated, dan berdampak nasional.
Selain itu, Agus juga menjelaskan dalam program unggulan yang akan diimplementasikan di Kalbar yaitu, adanya penyaluran PSBI berupa bantuan bibit, alsintan, dan Saprotan. Dimana saat ini BI bersinergi dengan dinas terkait di kabupaten dan kota sedang melakukan identifikasi beberapa Gapoktan dan Pondok Pesantren yang potensial menjadi penerima bantuan.
“Kemudian adanya agenda Operasi Pasar (OP) serta Pasar Murah BI bersama dengan TPID provinsi dan kabupaten dan kota bersinergi dalam pelaksanaan OP atau Pasar Murah dalam rangka pengendalian inflasi melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan,” jelasnya
Disamping itu, pencanangan Komitmen Kerjasama Antar Daerah (KAD) TPID provinsi atau kabupaten dan kota akan melakukan penandatangan komitmen untuk memperkuat KAD intra Kalbar dan akan dilakukan forum lanjutan untuk membahas komoditas yang potensial untuk dikerjasamakan antar Kabupaten dan Kota di Kalbar.
Agus juga menambahkan, nantinya juga diberikan edukasi Inflasi BI yang bersinergi dengan PKK Provinsi Kalbar akan melakukan edukasi terkait inflasi kepada ibu-ibu rumah tangga melalui penyusunan booklet edukasi inflasi.
“Selain itu juga akan dilakukan sinergi program dalam rangka mendukung pengendalian inflasi pangan di Kalbar,” sambungnya
Lebih lanjut, Agus menyebutkan penguatan koordinasi dan komunikasi Penguatan dilakukan melalui penyelenggaraan High Level Meeting (HLM) TPID secara periodik dan wadah komunikasi lainnya.
“Untuk itu, BI terus mengajak masyarakat untuk turut mendukung program GNPIP guna menjaga terkendalinya inflasi pangan yang akan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional,” lugasnya
Dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson juga menyampaikan, dukungan Pemerintah Provinsi dan apresiasi kepada BI yang telah menginisiasi kegiatan Kick of GNPIP yang akan berlangsung pada 19/9 mendatang.
“Agenda ini menjadi bagian penting sebagai komitmen dan upaya Pemerintah Provinsi Kalbar serta BI untuk memperkuat sinergi TPID guna mempercepat stabilitas harga dimasyarakat,” pungkas Harisson. (Ova)
