eQuator.co.id – Pontianak-RK. Pembantaian muslim Rohingya di Myanmar memantik reaksi umat Islam di Kalbar. Besok (8/9), Aliansi Umat Islam Kalbar dan gabungan Ormas akan menggelar aksi solidaritas di Pontianak.
“Insya Allah hari Jumat nanti, kemungkinan kita akan melakukan aksi damai yang dimulai dari Mesjid Raya Mujahidin menuju Tugu Digulis Pontianak,” ujar anggota DPRD Kalbar, Miftah, Rabu (6/9).
Aksi tersebut, lanjut dia, merupakan doa bersama sekaligus penggalangan dana yang nantinya akan diserahkan kepada masyarakat Rohingya.
“Mereka memerlukan bantuan, uluran tangan kita, karena kekuatan persaudaraan kita adalah doa,” tuturnya.
Ia mengungkapkan keinginan untuk pergi ke Myanmar. Melihat langsung kondisi muslim Rohingya.
“Kalau saya berkesempatan dan berpeluang dengan waktu, akan pergi ke Myanmar,” tegas Miftah.
Pemerintah Republik Indonesia, Joko Widodo, sendiri telah mengirim Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk berdiskusi dengan PM Aung San Suu Kyi terkait krisis kemanusiaan yang terjadi Myanmar tersebut. Retno pun telah bertemu Menteri Luar Negeri Bangladesh, Mahood Ali, membicarakan bantuan kepada pengungsi Rohingnya yang masuk ke Negara itu.
Miftah meminta Indonesia tidak lagi berhubungan dengan Myanmar, seandainya pemerintah Myanmar tidak mendengarkan masukan dari pemerintah Indonesia. “Kalau tidak didengar, RI harus putuskan hubungan bilateral dengan negara Myanmar, itu adalah harga mati,” pinta politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Di sisi lain, Wakil Gubernur, Christiandy Sanjaya meminta masyarakat Kalbar tidak salah langkah menyikapi krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya. Hal ini disampaikannya karena berbagai pihak sudah mengambil langkah untuk menyikapi persoalan ini.
Mulai dari kunjungan Menteri Luar Negeri Indonesia bertemu State Counsellor Myanmar, Aung San Suu Kyi, hingga pernyataan sikap yang disampaikan Ketua PB Nahdlatul Ulama (NU), Said Aqil Siroj, bahwa krisis yang terjadi di Myanmar bukan soal agama, melainkan menjurus kepada persoalan politik.
“Bahkan juga berkaitan dengan sumber daya alam,” ujar Christiandy, Rabu (6/9).
Ia juga mengingatkan bahwa Polri telah mengeluarkan statement bahwa krisis kemanusiaan di Rohingya sengaja digoreng untuk memojokkan pemerintah. Pemerintah, dikatakan Christiandy, sudah mengambil langkah-langkah agar krisis kemanusian yang dialami etnis Rohingya itu dihentikan.
“Dengan melihat sisi kemanusiaan tentu kita tidak ingin krisis itu terjadi. Jangan kan saudara kita yang muslim, sebagai umat manusia pun tidak ingin ini terjadi. Saya kira sudah sangat tepat dan pemerintah daerah tentu harus mendukung,” ungkap Wagub.
Christiandy menuturkan, di tingkat daerah, Pemprov Kalbar terus mengikuti perkembangan informasi mengenai krisis kemanusiaan di Myanmar tersebut. “Saya juga mendapatkan artikel bagaimana kondisi dan latar belakang tentang Rohingya,” terangnya.
Soal sejumlah aksi protes dari Ormas se-Indonesia, ia meyakini, pemerintah tetap memberikan dukungan. Hanya saja, Christiandy berharap bisa dilakukan di tempat yang tepat. Lokasi kurang pas yang dia maksud salah satunya adalah rencana aksi di Candi Borobudur yang telah dilarang kepolisian.
“(Yang tepat,red) misalnya aksi di Kedutaan Myanmar atau memberikan masukan agar bisa disampaikan ke Pemerintah Myanmar, tentu itu tepat. Tapi dilakukan dengan cara yang tepat juga, jangan anarkis. Pemerintah tetap mendukung dan sudah merespons krisis kemanusiaan ini,” pungkas Wagub.
Sementara itu, di Pontianak kemarin telah berlangsung aksi pengumpulan dana untuk solidaritas kepada etnis Rohingya yang digelar Front Pembela Islam (FPI) Kalbar. Aksi serupa juga dilakukan FPI Singkawang yang menggandeng Ormas lainnya serta komunitas di sana.
Mereka membuka posko penggalangan dana di persimpangan Masjid Raya Singkawang. “Jelas ini bentuk solidaritas kemanusiaan, atas saudara kita di Rohingya,” terang Ketua FPI Singkawang, M. Bilal.
Beberapa Ormas dan komunitas yang dilibatkan diantaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Singkawang, Cendikia Muda, Al Bahjah, King Ratel, IKBS, dan lain-lain. Kegiatan penggalangan dana ini rencananya akan dilakukan selama tiga minggu.
“Kami, pertama, mengimbau pada orang muslim dan warga Singkawang untuk peduli kemanusiaan dan meminta pemerintah bersikap tegas terkait masalah Rohingya,” imbuhnya.
Kapolres Singkawang, AKBP Sandi Alfadien Mustofa, pun mengajak masyarakat tidak terpancing dengan situasi. “Ada kegiatan yang sifatnya untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Alhamdulillah, sampai saat ini di Singkawang situasi keamanannya cukup bagus, apalagi sudah menyandang predikat tiga kota terbaik toleransi se Indonesia,” ujarnya.
Ketua FPI Singkawang, Bilal meyakinkan, pihaknya bersama Ormas lain tetap menjaga Singkawang kondusif. “NKRI dan keutuhan negara itu harga mati, bahkan kita berkomitmen masyarakat Singkawang untuk sama-sama menjaga keamanan serta keharmonisan, jangan saling menghujat atau menghina,” pungkasnya.
Laporan: Zainuddin, Rizka Nanda, Suhendra
Editor: Mohamad iQbaL
