”Pemerintah sempat dianggap tidak memiliki hubungan baik dengan umat Islam, sekarang saatnya memberikan perhatian untuk umat Islam internasional” — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mujahid
eQuator.co.id – Pontianak-RK. Larangan menunaikan Salat Jumat dan lima waktu dari Israel kepada warga Palestina di Masjid Al Aqsa pada Jumat (14/7) lalu, menimbulkan keprihatinan berbagai organisasi dan lembaga Islam di Kalbar. Alhasil, Aliansi Kepedulian Untuk Al Aqsa (AKU Al Aqsa) menggelar aksi solidaritas di Pontianak, Jumat (21/7).
Terpantau lebih dari 200 orang melakukan longmarch dari Masjid Mujahidin menuju Masjid Al Muhtadin Universitas Tanjungpura, selanjutnya menuju Bundaran Digulis. Selain berjalan kaki, mereka juga berorasi serta menggalang dana untuk penduduk Palestina yang dizalimi zionis.
Koordinator Aksi, Abdul Salim menegaskan, sebagai negara yang mempunyai penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia seharusnya memberikan dukungan terhadap muslim di Palestina. “Tetapi, sampai saat ini, pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi (Presiden Joko Widodo) belum menunjukkan dukungan tersebut,” serunya saat berorasi di Bundaran Digulis Pontianak, kemarin.
Menurut dia, Jokowi pernah menyatakan akan memberi dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, materi maupun nonmateri. Hal tersebut, kata Abdul, pernah disampaikan Jokowi di Konferensi Asia Afrika, Jakarta dan Bandung pada tanggal 19-24 April 2015, dan Konferensi Tingkat Tinggi OKI, di Jakarta pada tanggal 6-7 Maret 2016.
Abdul menyatakan, aksi digelar pihaknya sebagai pernyataan sikap mengecam dan mengutuk keras kebijakan zionis Israel yang menutup Masjid Al Aqsa. Tidak hanya itu, lanjut dia, mendesak pemerintah Indonesia berinisiatif menekan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan sidang khusus.
Dan, tentu saja, meminta pemerintah Indonesia melalui Presiden Jokowi memberikan pernyataan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. “Kami mengajak umat muslim di Indonesia dan seluruh wilayah yang di atasnya didiami umat Islam untuk berempati, serta turut memberikan doa terbaik untuk perjuangan Palestina, khususnya perjuangan pembebasan Al Aqsa,” tandasnya.
Sependapat, Kaukus DPR RI untuk Palestina. Mereka mengutuk tindakan kekerasan dan penutupan atas Masjid Al Aqsa oleh Israel. Langkah penutupan yang memakan korban jiwa itu dinilai sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Indonesia dan dunia internasional harus mengambil tindakan terkait hal itu.
Wakil Ketua Komisi VIII, Iskan Qolba Lubis, yang juga anggota Kaukus Palestina menyebut, DPR mengutuk keras pelanggaran HAM yang terjadi di Masjid Al Aqsa. ”Tindakan pelarangan salat Jumat adalah bentuk pelanggaran HAM untuk beribadah yang kali pertama sejak 1969,” kecam Legislator PKS itu.
Menurut Iskan, tindakan kekerasan di Al Aqsa bisa disebut sebagai penistaan agama yang dilakukan zionis Israel. Apalagi, tindakan tersebut dilakukan di Al Aqsa yang menjadi salah satu tempat suci umat Islam.
“Tindakan Israel itu telah merusak kehormatan tempat suci umat Islam,” tuturnya.
Dalam aksi kekerasan Israel, Syekh Ikrima Sabri, imam Masjid Al Aqsa, bahkan menjadi korban. Ikrima terkena tembakan saat militer Israel berupaya membubarkan jamaah salat Jumat.
Anggota Kaukus Palestina lainnya, Sodik Mujahid, meminta kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan langkah-langkah konkret. Pemerintah RI diharap tidak hanya menyampaikan kutukan keras atas aksi Israel.
”Pemerintah sempat dianggap tidak memiliki hubungan baik dengan umat Islam, sekarang saatnya memberikan perhatian untuk umat Islam internasional,” tukas Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Menurut Sodik, pemerintah RI bisa menggalang kekuatan negara-negara OKI untuk menyuarakan kecaman terhadap Israel. Melalui OKI, pemerintah RI juga bisa mengupayakan agar Al Aqsa kembali digunakan sebagai sarana beribadah umat Islam, khususnya masyarakat Palestina.
”Israel juga harus menghormati Masjid Al Aqsa sebagai warisan dunia yang sudah diakui UNESCO,” tandasnya.
Laporan: Maulidi Murni, Jawa Pos/JPG
Editor: Mohamad iQbaL
