eQuator.co.id – Beberapa waktu belakangan, mencuat isu pembangunan Jembatan Landak diundur waktu pelaksanaannya oleh pemerintah pusat. Kontan saja, Wali Kota Pontianak Sutarmidji kesal dengan hal tersebut.
“Saya dengar, dari Anggota DPR RI, kemungkinan Jembatan Landak ada penundaan. Padahal dari awal DED (Detail Engineering Design)-nya sudah selesai,” beber Sutarmidji usai diskusi bersama Dirjen Cipta Karya Kementerian PU-PR dan pihak terkait lainnya, di Aula Rohana Muthalib Kantor Bappeda Kota Pontianak, Rabu (19/10).
Lanjut dia, sinyal oke soal pembangunan jembatan itu sudah tampak di tataran musyawarah perencanaan pembangunan nasional (Musrenbangnas). “Dengan penganggaran awal Rp50 miliar. Tapi tidak tau, pas waktu pembahasan di DPR RI justru katanya ditunda, karena fokus percepatan Kapuas 3,” tuturnya.
Terkait hal ini, ia mempertanyakan posisi Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalbar yang seharusnya mewakili aspirasi rakyat yang memilih mereka. Kok justru terkesan tidak memperjuangkan kemauan rakyat agar Jembatan Landak disetujui pembangunannya.
“Anggota DPR Dapil kita sudah setuju kenapa sekarang berubah? Masyarakat Pontianak harus mempertanyakan itu. Adanya wakil rakyat di sana kan untuk memperjuangkan kita, ngapain kita milih dia kalau tak bisa memperjuangkan. ‘Utangkan’ saja nanti (waktu Pileg,red), (jangan pilih,red) semuanya!,” kesal Sutarmidji.
Dipaparkannya, ditinjau dari segi apapun, Jembatan Landak sangat layak diprioritaskan. Lebih dari pembangunan lainnya. Sebab, berdasarkan kajian, kapasitas beban yang ditanggung sudah tidak maksimal lagi.
Sutarmidji tak berharap Jembatan Landak bakal roboh. Tapi, menurut dia, jika terjadi hal-hal yang di luar dugaan, maka akan sangat berdampak pada jalur distribusi barang ke wilayah timur dan utara Kalbar.
“Mudah-mudahan tidak ya. Kalau ada masalah dengan Jembatan Landak, terus distribusi pangan, distribusi apa yang dibutuhkan masyarakat seberang sana, dari hulu, itu dari mana? Dari mana? Jadi jangan dianggap biasa, tolong kaji betul-betul, itu penting,” paparnya.
Hal-hal inilah yang seharusnya, sambung dia, menjadi pertimbangan serius dan memotivasi Anggota DPR RI Dapil Kalbar untuk ngotot memperjuangkan pembangunan Jembatan Landak. “Masa’ di daerah lain bisa tiga jembatan bersamaan, kita tidak boleh. Kalau saye jadi Anggota DPR, ngamok saye, mencak-mencak saye. Kalau ngikot-ngikot jak, itu bukan wakil rakyat namanya. Kalau perlu tepok meja, ye tepok meja,” geramnya dengan suara meninggi.
Meski begitu, ia masih sangat berharap kementerian lebih memperhatikan Jembatan Landak untuk dibangun. Kalau perlu dibangun sama-sama.
“Saya sudah bilang kalau Pontianak ada duit, saya duluan yang bangun, tidak perlu dari pusat. Ya tapi memang kan itu menjadi urusan pusat. Kita berharap jembatan Landak jadi prioritas,” tekan Sutarmidji.
Laporan: Fikri Akbar
Editor: Mohamad iQbaL
