Deklarasi Secara Terbuka Bisa Menimbulkan Konflik

Dukung Capres Jangan Mengatasnamakan Etnis

DISKUSI PUBLIK. Sutarmidji ketika menjadi pembicara Diskusi Publik Multi Etnis di rumah adat Melayu, Jalan Sultan Syahrir, Pontianak, Jumat (22/2). Rizka Nanda-RK

eQuator.co.id – Pontianak-RK. Indonesia merupakan negara yang beruntung dengan hadirnya Pancasila. Karena satu-satunya ideologi negara di dunia yang bisa menyatukan antara agama dan etnis.

Guru Besar dan Cendekiawan Muslim, Azumardi Azra mengatakan, Indonesia mendapat berkah memiliki dasar Negara yang sila pertamanya ‘Ketuhanan yang Maha Esa’. Sehingga dapat membuat timbal balik-timbal balik antaragama dan kebudayaan.

“Yang tak kalah penting toleransi antarumat harus dijaga. Dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung,” katanya ketika menjadi pembicara utama Diskusi Publik Multi Etnis Dalam Rangka Memperkuat Nilai-nilai Kebangsaan Demi Kejayaan Indonesia Raya Jelang Pemilu yang diselenggarakan Forum Lintas Etnis Kalbar di rumah adat Melayu, Jalan Sultan Syahrir, Pontianak, Jumat (22/2).

Dijelaskan pria yang biasa disapa Zumardi ini, pencoblosan Pileg dan Pilpres sebentar lagi. Jangan sampai membuat masyarakat terpecah belah. Setiap orang maupun kelompok masyarakat silahkan memilih pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden yang menurut pandangannya baik. Namun jangan menjelekkan satu paslon lainnya dan tidak menyebarkan berita tidak benar. “Supaya keutuhan bangsa tetap terpelihara,” ujarnya.

Hoax dan menjelekan salah satu paslon presiden atas dasar agama maupun suku, dapat merusak jejaring kebangsaan. Sehingga perbuatan tersebut harus dihentikan. “Silahkan mengajukan program-program apa yang bisa dilakukan paslon,” tuturnya.

Dia juga menyarankan, agar organisasi etnis tidak secara terbuka mendukung salah satu paslon presiden. Sebab tidak semua anggota organisasi etnis kesukuan itu mendukung paslon yang sama. Pasti akan ada perbedaan.

“Supaya tidak terpecah belah satu suku atau kelompok etnis, maka pimpinannya jangan melakukan dukungan secara terbuka karena ini bisa menimbulkan perpecahan dan konflik di dalam etnisnya itu,” terangnya.

Kalau ada anggota organisasi etnis mendukung paslon presiden tertentu silahkan saja. Tapi jangan mengatasnamakan kelompok etnisnya. Karena kalau mengatasnamakan etnisnya, pasti bagian lain tidak mendukung. “Supaya tidak terpecah belah, alangkah baiknya pemimpin organisasi etnis tidak mendeklarasikan dukungan politiknya secara terbuka,” sarannya.

Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini melihat, Kalbar salah satu provinsi multi etnis. Kendati begitu, lebih baik dari provinsi lain di Indonesia. Masyarakat Kalbar memiliki kesadaran dan usaha untuk merajut kebersamaan.

“Bisa menciptakan Kalbar jadi provinsi yang multi etnis, tapi juga rukun secara etnis. Dibanding daerah lainnya, Kalbar bisa menjadi contoh mengelola keberagaman etnis,” pungkas Zumardi.

Gubernur Kalbar Sutarmidji yang turut hadir pada acara tersebut

mengapresiasi Dialog Publik Multi Etnis tersebut. Kegiatan ini bisa menggali kebersamaan dan nilai-nilai pemersatu setiap etnis yang ada. Sehingga menjadi perekat kebersamaan antar etnis.

Ketika terjadi perbedaan, maka menyelesaikannya dengan kesamaan antaretnis. Untuk mencari kesamaannya, sering-sering diadakan pertemuan seperti ini. “Kita undang pakar-pakar yang memahami merajut keberagaman di suatu wilayah,” lugasnya.

Pria yang karib disapa Midji ini mengatakan, di setiap kesempatan kegiatan apapun dirinya selalu menyuarakan kebersamaan dalam multi etnis. Untuk membangun Kalbar lebih baik dan maju. Begitu pula ketika menjabat sebagai Gubernur, ia telah berpesan ke masyarakat dengan usainya Pilkada saatnya membangun Kalbar secara bersama-sama. Tanpa memandang suku, agama, ras dan antar golongan di Kalbar. Semuanya punya hak untuk mendapatkan pelayanan pemerintah.

“Saya yakin untuk memperkuat NKRI dan Kalbar Khususnya ini, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat semuanya tanpa membedakan agama, tanpa membedakan etnis,” papar Midji.

Sementara Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono menyatakan rasa bangganya dengan Kalbar yang telah ditetapkan sebagai provinsi paling rukun. Kalbar terdapat sekitar 17 etnis suku, tapi dapat hidup dalam kerukunan “Saya sangat senang, apalagi di sini kita mendapatkan penghargaan nomor 1 dalam hal kerukunan etnis,” ujar Kapolda.

Ovy Nahreda Yuspendi dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Untan mengatakan, bukan hanya masyarakat yang harus ditingkatkan hubungan keharmonisan antar suku. Di lingkungan kampus atau kelas yang lingkupanya tak seluas Kalbar juga harus dijaga.”Mungkin  harus lebih sering mengadakan kegiatan seperti ini agar lebih terjaga silaturahminya,” lugas Ovy.


Laporan: Suci Nurdini Setiowati, Rizka Nanda

Editor: Arman Hairiadi