eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Polda Kalbar diintruksikan memaksimalkan kekuatannya dalam melakukan pengamanan Pilkada serentak tahun ini. Kemudian melakukan langkah-langkah pro aktif untuk mewujudkan situasi aman saat pesta demokrasi nanti, sehingga tidak terjadi situasi kontijensi yang akan mengeluarkan tenaga bantuan.
“Walaupun Mabes Polri memiliki pasukan cadangan, tapi ini betul-betul digunakan secara selektif,” ujar Assisten SDM Polri Irjen Pol Arief Sulistyanto kepada sejumlah wartawan usai memimpin apel di Mapolda Kalbar, Selasa (30/1) pagi.
Ditegaskan Arief, targetnya adalah bagaimana pelaksanaan Pilkada di Kalbar aman, sehingga tidak ada pergeseran pasukan. Jika ada pergeseran pasukan tentu perlu biaya lagi. “Situasi kontijensi tidak kita harapkan,” katanya.
Pengamanan Pilkada di Kalbar sebagai kepanjangan tangan Kapolri, hanya membantu, mulai perencanaan hingga pelaksanaan. Sedangkan yang bertanggung jawab adalah Kapolda. “Sejauh mana kesiapan Polda Kalbar, hasil kunjungan asistensi dan supervisi ini akan dilaporkan ke Kapolri,” ungkapnya.
Polda Kalbar kata dia, semuanya sudah siap. Arahan Kapolri juga sudah dilakukan. Perencanaannya sudah baik, mulai dari konsep operasi, strategi operasi, sumberdaya manusia dan peralatannya.
“Jika semua sudah siap tinggal bagaimana mengimplementasikannya perencanaan itu tadi,” jelasnya.
Mantan Kapolda Kalbar ini mengatakan, personel Polri diberikan pelatihan pra operasi untuk mengingatkan kembali Standar Operasional Prosedur (SOP) aturan-aturan dalam pelaksanaan Pilkada. Sehingga mereka memahami tugasnya di lapangan. “Apa tugasnya, bekerja dengan siapa, bertanggung jawab dengan siapa, hal ini jangan sampai terjadi kesalahan prosedur,” tegasnya.
“Ini semuanya sudah disiapkan tentu dinamika yang terjadi nanti akan selalu berkembang dan berubah, sehingga dengan pengetahuan dan keterampilan yang diberikan tadi anggota akan bisa menyesuaikan,” timpal Arief.
Ditegaskan Arief, semua pihak tentunya menginginkan pesta demokrasi berjalan dengan aman dan lancar. Penyelenggara Pilkada dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan para pemilih bisa menggunakan hak pilihnya, sehingga asas Pemilu bisa tercapai. Hasilnya dapat terpilih kepala daerah yang benar-benar dipilih dan dipercaya rakyat untuk membangun Kalbar,” lugasnya.
Sebagai putra daerah dan pernah bertugas di jajaran Polda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono memiliki potensi dan modal untuk mengelola sumber daya internal dan hubungan sosialnya. Namun semuanya harus didukung stakeholder, baik pemerintah daerah, TNI, tokoh masyarakat, termasuk media untuk mendinginkan suhu kontestasi politik nanti.
“Karena beliau putra daerah (Kapolda) tentu ingin daerahnya maju dan ingin semuanya berjalan baik dan aman. Tanggung jawabnya sebagai putra daerah ini yang dikedepankan,” demikian Arief.
Terpisah, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Abdul Rahmi Dapil Kalbar mengatakan, Pilkada serentak ini merupakan momentum yang sangat tepat bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya.
“Untuk itu kita berharap, aspresiasi aspirasi ini dilakukan dengan baik, cerdas, bermoral dan bertanggung jawab,” katanya saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalbar, Selasa (30/1).
Masyarakat kata dia, harus cerdas memilih pemimpin yang terbaik. Tidak dikaitkan dengan keyakinan maupun etnis. Karena menurutnya, pemimpin baik itu adalah yang berkualitas, bertanggung jawab secara intelektual dan moral terhadap Kalbar.
“Perbedaan-perbedaan mesti disikapi dengan lapang dada, karena pilihan masyarakat akan bermuara pada orang yang terbaik, tidak ada alasan untuk kita berfriksi yang tidak ada gunanya bagi pembangunan hanya karena beda aspirasi. Jika terjadi friksi, maka akan susah kita merajut kembali ikatan persaudaraan maupun ikatan perasaan,” tuturnya.
Dia juga meminta kepada partai politik untuk tidak mengapresiasi kepentingannya dengan cara memanfaatkan kelemahan emosional yang ada pada masyarakat. Karena memanfaatkan kelemahan secara emosional ini akan berdampak bagi masyarakat sendiri.
“Ini harus menjadi perhatian, jika ada calon-calon yang memanfaatkan kelemahan-kelamahan secara emosional tentunya menjadi catatan,” ujarnya.
Anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Kalbar kata dia, semakin mengalami peningkatan. Sebab Kalbar memiliki beberapa wilayah yang perbatasan dengan Malaysia. Pemerintah pusat sudah berkomitmen untuk membangun wilayah perbatasan.
“Dalam kepentingan itulah, Presiden berkali-kali datang keperbatasan, untuk memastikan slogan perbatasan harus menjadi serambi depan bisa terwujud,” jelasnya.
Dari beberapa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) se Kalbar, baru di Entikong yang aktif dengan cukup baik. Sementara di perbatasan lain masih belum diaktifkan, padahal sudah cukup lama dibangun. PLBN tersebut hanya bisa dilalui kendaraan yang membawa CPO milik perusahaan Malaysia.
Menurutnya, pemerintah harus melakukan pendekatan lebih baik lagi kepada negara tetangga. Pasalnya, hubungan dagang ini Indonesia kerap dirugikan. “Karena kita sangat sulit menghambat masuknya barang-barang dari Malaysia, karena banyaknya jalan tikus, tentu saja barang-barang ini tanpa melalui proses pajak impornya,” ujarnya.
“Sementara barang-barang kita tidak bisa masuk kesana, jelas kita dirugikan, untuk itu perlu pendekatan yang lebih baik kepada negara tetangga,” sambung Rahmi.
Laporan: Ambrosius Junius, Zainudin
Editor: Arman Hairiadi
