Pontianak-RK. Komisi V DPRD Provinsi Kalbar mendengarkan curahan hati (Curhat) dari lima guru daerah terpencil yang berasal dari pedalaman Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalbar.
Lima tenaga pengajar yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan honorer itu berkeluh kesah kepada wakilnya di Parlemen Kalbar terkait tunjangan guru daerah terpencil. Pasalnya, lima pendidik itu merasa tidak diperhatikan pemerintah lantaran tak merasakan nikmatnya tunjangan.
“Mereka datang menyampaikan aspirasi. Lima guru itu sudah berjuang ke Pemerintah Kabupaten Sambas, khususnya ke Dinas Pendidikan berulangkali. Namun tidak ada solusi,” ujar Ketua Komisi V DPRD Provinsi Kalbar, Markus Amid, kemarin.
Kelima guru itu tidak mendapatkan keadilan dari pemerintah khususnya terkait kebijakan pemerintah soal tunjangan guru yang bertugas di daerah terpencil. Para pendidik dari pedalaman Negeri Terigas mengharapkan pemerintah memberikan tunjangan guru daerah terpencil terhadap pengabdian mereka.
Markus menuturkan, informasi yang diperoleh dari kelima guru tersebut. Selama ini guru yang berada tak jauh dari pusat pemerintahan, bahkan berada di pinggiran ruas jalan saja mendapatkan tunjangan.
Sedangkan mereka yang harus menempuh jarak jauh dan menelan waktu panjang tidak mendapatkan tunjangan guru daerah terpencil. “Permasalahannya begitu, banyak guru dekat jalan raya yang mendapatkan tunjangan. Sedangkan mereka di pedalaman tidak dapat,” bebernya.
Kelima guru tersebut lantas mempertanyakan mengapa mereka tidak mendapatkan tunjangan tersebut. Mereka pun sudah mengadukan nasib ke DPRD Kabupaten Sambas. Namun hasilnya sama. Tak ada solusi. Sehingga mereka memutuskan untuk mengadu ke Parlemen Kalbar.
“Begitu datang ke DPRD Provinsi Kalbar, permasalahan mereka sudah dijawab. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar langsung memberikan keterangan kepada kelima guru itu,” paparnya.
Bahkan, Pemprov Kalbar bergerak cepat. Lima nama guru yang curhat ke parlemen langsung dicatat. “Akan diperjuangkan ke tingkat pusat. Dinas Pendidikan Kalbar akan mendatangi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” lugasnya.
Legislator Partai Demokrat ini menyampaikan, rasa keprihatinan yang mendalam terkait permasalahan yang dialami kelima guru yang mengabdi dari batas negeri ini. Amid berharap, di kemudian hari jangan ada lagi kejadian serupa yang menimpa para pahlawan tanpa tanda jasa yang mengabdi di seantero ‘Bumi Borneo Barat’.
“Jangan juga pilih-pilih kasih. Kepada dinas terkait yang menangani masalah ini, saya ingatkan supaya ikut membantu. Jangan dibiarkan saja. Semua stakeholder ketika mendapat info seperti ini harusnya segera memperjuangkan,” gugahnya.
Ia mengingatkan, supaya tidak ada permainan di tingkat kabupaten. “Pendataan tunjangan guru ini tentu melalui dinas pendidikan di kabupaten. Bagaimana mungkin SK muncul dari pusat, kalau dari kabupaten tidak mengajukan,” lugasnya.
Melalui koran ini, Amid menegaskan, dinas pendidikan termasuk SKPD manapun harus bersikap membela kaum yang lemah. “Dinas Pendidikan harus proaktif. Perjuangkan anak buah. Jangan sampai mereka berteriak sampai mau mati baru bertindak,” kesalnya.
Sementara itu, anggota Komisi V DPRD Provinsi Kalbar, Syarif Ishak mengatakan, dalam waktu dekat Pemrpov Kalbar akan bertindak. Bahkan, Parlemen Kalbar bakal terus mendorong pemerintah. “Kepala Dinas Pendidikan Kalbar akan bicara langsung ke Kementerian,” ucapnya.
Reporter: Deska Irnansyafara
Redaktur: Andry Soe
