eQuator.co.id – Pontianak-RK. Dampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalbar, menyebabkan kerugian secara nasional. Tidak hanya kesehatan, juga mengganggu transportasi, khususnya udara. Bahkan sampai diliburkannya para pelajar.
“Selaku aparatur pemerintah, penting untuk melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, mengutamakan kerjasama dengan instansi terkait lainnya. Khususnya kepolisian daerah Kalimantan Barat,” tegas Gubernur Drs. Cornelis, MH dalam sambutan Apel Gelar Pasukan Operasi Karuna 2016, Selasa (26/7) pagi, di halaman Mapolda Kalbar.
Operasi Karuna dilaksanakan dalam rangka persiapan penanggulangan Karhutla. Apel siaga tersebut dihadiri unsur TNI, Polri, Pemadam Kebakaran dan instansi terkait lainnya.
Menurut Cornelis, kepolisan harus mampu meningkatkan langkah-langkah preventif dan preemtif pencegahan Karhutla. Selain itu, tindakan tegas juga dibutuhkan dalam penegakkan hukum terhadap pelaku Karhutla.
Di Kalbar, kata Cornelis ada 196 desa yang berpotensi rawan terjadi Karhutla. Banyaknya jumlah daerah tersebut, menuntut langkah-langkah yang efektif. Pembentukan Satgas Komando Pencegahan Karhutla diharapkan bisa menjadi solusi.
Gubernur Cornelis juga meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota segera membentuk Satgas yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk NGO dan perguruan tinggi. Kemudian melakukan patroli dan pemadaman sedini mungkin.
“Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan ini adalah tanggungjawab bersama. Dengan partisipasi seluruh elemen masyarakat, ini bukan sesuatu yang mustahil dicapai. Saya yakin tahun 2016 Kalbar bisa zero asap,” tegasnya.
Kapolda Kalbar Brigjen Pol Musyafak mengatakan, jajarannya serius menangani permasalahan Karhutla. “Tak terkecuali. Kalaupun ada korporasi yang melakukan pelanggaran, tetap kami proses,” tegasnya. (amb/oxa)
