eQuator.co.id – Pontianak-RK. ‘Cegah Si Manis Berujung Kronis’, yang merupakan inovasi dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Syarif Mohamad Alkadrie (SSMA) Kota Pontianak ditetapkan sebagai Top 99 pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) Republik Indonesia.
Penghargaan Top 99 ini diserahkan oleh Kemenpan dan RB kepada Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan di Ballroom Hotel Gumaya Tower Kota Semarang, Kamis (18/7). Menteri PANRB Syafruddin menerangkan, terobosan yang lahir dari KIPP 2019 ini tidak hanya fokus pada penerapan sistem informasi.
Tetapi banyak juga bergerak dalam pemberdayaan masyarakat, mengakomodir kearifan lokal, serta kolaborasi dengan kaum muda atau milenial.
“Orientasinya bukan lagi sekedar untuk menjembatani kehadiran program pemerintah. Tetapi juga mengakomodir kebutuhan dan kecenderungan karakter, budaya, dan ‘DNA millenial’. Yaitu pelayanan yang semakin cepat, mudah, mudah, aksessibilitas tinggi,” ujar Syafruddin dalam acara Awarding Top 99 KIPP 2019.
Sebelum diterimanya penghargaan Top 99 KIPP 2019 ini, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono juga telah memaparkan presentasi dan wawancara untuk meraih Top 45 KIPP 2019 di Kantor Kemenpan dan RB di Jakarta, Senin (15/7).
Pada presentasinya, dijelaskan bahwa inovasi “Cegah Si Manis Berujung Kronis” merupakan pelayanan kesehatan dengan melakukan pencegahan pada masyarakat, melalui Klinik Edukasi Diabetes Melitus. Masyarakat diberikan pengetahuan sehingga penderita diabetes tidak mengalami penyakit komplikasi dan penderita diabetes dengan komplikasi tidak memperparah komplikasinya.
“Intinya kita ingin memberikan edukasi kepada warga kota bahwa untuk menanggulangi diabetes melitus ini tidak serta merta hanya dengan obat. Tapi juga perlu proses perubahan perilaku karena akibat kencing manis ini dapat menimbulkan penyakit yang lain,” kata Edi melalui pesan singkatnya.
Senada dengan Edi, Plt Direktur RSUD SSMA dr. Johnson menerangkan, inovasi ini muncul dengan melihat kondisi bahwa jumlah penderita diabetes yang berobat ke rumah sakit cukup signifikan. Dengan waktu pelayanan yg sangat terbatas, maka dikembangkan suatu klinik khusus untuk edukasi dengan program lima pilar. Yaitu perencanaan makanan, aktivitas fisik, kontrol gula darah, perencanaan obat dan diet.
“Klinik ini merupakan layanan pada penderita yang sudah kena diabetes agar tidak menjadi kronis. Sehingga inovasinya diberi nama ‘Cegah Si Manis Berujung Kronis’,” kata Johnson.
Lanjut Johnson mengatakan, dengan adanya klinik ini, terbukti sangat efektif untuk mengedukasi pasien diabetes, “Pasien yang patuh terhadap program lima pilar, dapat mengurangi Haemoglobin A1c atau Glycated Haemoglobin yang menjadi standar untuk melihat keparahan dari penyakit diabetes,” tuturnya.
Terpisah, Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan mengajak dengan diterimanya penghargaan Top 99 KIPP 2019 ini bisa memotivasi jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk menciptakan inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Pontianak.
“Kita sudah sepatutnya bersyukur mendapat penghargaan ini. Tentunya ini memotivasi kita terus berkerja keras sehingga mencapai tingkat yang terbaik,” ujar Bahasan.
Saat ini, lanjut Bahasan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, lembaga, TNI, Polri diwajibkan minimal memiliki satu inovasi pelayanan publik setiap tahunnya. Bahkan penilaian ini dikompetisikan mulai dari tingkat nasional hingga internasional.
“Mudah-mudahan inovasi dari Kota Pontianak ini bisa masuk Top 45. Sehingga ada reward yang bisa digunakan untuk melakukan percepatan pembangunan yang sangat diperlukan ditengah keterbatasan ASN maupun sarana dan prasarana,” ujarnya.
“Baik dibidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pariwisata, yang semua ini tidak terlepas dari anggaran untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kota Pontianak,” sambung dia.
Inovasi yang ditetapkan sebagai Top 99 ini dipilih dari 3.156 proposal yang diajukan secara online melalui Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik). Pada Top 99 inovasi ini, sebanyak 19 inovasi dari 12 kementerian. Sementara 8 pemerintah provinsi menghadirkan 12 inovasi. Dari 18 pemerintah kota menyumbangkan 21 inovasinya. Terbanyak adalah 27 pemerintah kabupaten yang menciptakan 41 inovasi pelayanan publik serta satu inovasi dari satu BUMN. (riz)
