eQuator.co.id–Pontianak-RK. Kegiatan bongkar muat sudah berjalan lancar. Sudah tidak menunggu lama. Dwelling time sudah tidak mencampai tiga hari.
“Padahal dulunya mencampai 14 hari,” kata Wali Kota Pontianak H. Sutarmidji, SH, M.Hum ketika menghadiri rapat anggota cabang INSA (Indonesian National Ship-owner Association) ke Vll di Hotel Golden Tulip, Kamis (12/10).
Pria yang krab disapa Midji ini mengaku, sekarang yang perlu dijaga adalah alur pelayaran. Pengerukan harus dijaga, karena akan berbahaya jika tidak dilakukan pengerukan. “Kalau awal tahun tidak ada pengerukan dan muara sudah dangkal, alur kapal semakin dangkal. Itu berbahaya,” kata Midji.
Ke depan, kata Midji, harus ada konsorsium antara pemerintah dan pihak swasta, agar mempunyai kapal keruk sendiri. Itu juga bisa digunakan untuk melayani pelabuhan Kendawangan, Ketapang dan lainnya.
“Di sini bisa membuatnya. Steadfast Marine itu bisa membuatnya. Kalimantan Timur waktu itu kan buat di sini. Padahal mereka memesannya di Belanda. Kalau yang lainnya tidak ada masalah,” ujar wali kota dua periode ini.
Sutarmidji mengaku, arus lalulintas jalan sudah dipersiapkan. Ke depan supaya tidak terganggu, kawasan Nipah Kuning akan dijadikan daerah penumpukan barang. Gudang harusnya di sana agar kendaraannya tidak melalui jalan kota lagi. Mengatasi kemacetan, Jalan Komyos Sudarso harus lebar 16 meter agar bisa dilalui kontainer 16 feet.
“Jembatan Nipah Kuning juga sudah selesai diperbaiki. Tinggal infrastrukturnya harus mulai dari K-350 sampai 400 dengan ketebalan aspal 7 Cm, maka kontainer 40 feet bisa melaluinya. Tidak lagi di dalam kota,” jelas Sutarmidji.
Menurut dia, autoring road pembangunannya masih lama. Karena biaya yang terlalu tinggi dan tidak mungkin sepenuhnya menggunakan dana pusat (PABN). Pembebasan lahannya saja sekitat Rp6,5 triliun.
“Kemudian di sana juga ada kanal. Kalau autoring road-nya oke, tapi autoring kanalnya yang mahal dan harus bermuara ke laut. Kalau tidak, Pontianak bisa banjir, karena topografinya Pontianak yang rendah dari daerah Punggur,” jelasnya.
Mengenai masalah pergudangan di Pontianak, saat ini harus di pinggir kota. Dalam kota sudah tidak boleh lagi. “Kita sudah memberikan waktu. Yang ada di dalam kota harus pindah, kita sudah beri mereka waktu untuk pindah,” ungkapnya.
Ketua INSA (Indonesian National Ship-owner Association) Kota Pontianak periode 2011 – 2017 H. Muhammad Rosidi Usman mengaku infrastruktur jalan sudah sangat baik, hanya saja sering macet. Menurutnya kemacetan tergantung masalahnya, seperti pembangunan jembatan. Itu kendala, harus dicari solusinya dengan bicara satu meja dengan semua pihak, mencari jalan terbaik. “Alhamdulillah selama ini bagus, berkat asosiasi mengerti persoalan,” ujarnya.
Mengenai bongkar muat, saat ini juga aman. Hanya saja, adanya perlakuan Inaportnet, ada sedikit kendala. Karena sistem baru, mesti betul-betul jeli dan harus ahli dalam sistem elektronik.
“Ini adalah perubahan dari pemerintah untuk memangkas persoalan di transportasi laut. Ada kemudahan di sistem ini, tidak perlu mondar mandir ke KSOP. Dengan sistem ini semua bisa dilakukan dari kantor, itu yang diharapkan ke depannya,” ujar Rosidi.
Sampai saat ini macet masih menjadi kendala, karena mengenal sistem baru. Artinya harus memperdalam sistem, paling tidak satu bulan. “Kalau sudah biasa, Insya Allah aman. Kendalanya keterlambatan penurunan kapal. Dulu satu dua jam selesai, sedangkan saat ini tiga sampai lima jam. Satu kerugian yang harus kita perhatikan,” jelas Rosidi.
Semua persoalan dalam rangkum biaya, kata dia, tidak ada perusahaan yang mau rugi. Namun kadang kala semuanya harus kerjasama. Sama halnya dengan kebijakan wali kota memberikan jalan alternatif, itu harus dikaji semua. “Harus ada kebersamaan antara pemerintah dan pengusaha agar ekonomi membaik,” ungkapnya.
Adanya rencana pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing dan Jembatan Kapuas (JK) III, pengaruhnya untuk kelancaran transportasi dan bongkar muat. Sekarang pelabuhan dalam kota menimbulkan kemacetan, problem yang dihadapi seperti masalah transportasi, kendaraan maupun arus barang.
“Tapi kalau nanti ada Pelabuhan Kijing, lalu lokasinya juga jauh. Jembatan Kapuas III satu sarana untuk kelancaran. Kita ditransportasi laut butuh kelancaran. Kalau tidak lancar percuma, kalau lancar pertumbuhan ekonomi bagus, masyarakat juga aman,” tegas Rosidi.
Harus Gunakan Inaportnet
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi melakukan peluncuran Inaportnet tiga pelabuhan, Selasa (10/10). Tiga pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Banten dan Pelabuhan Gresik.
Tahun ini Kementerian Perhubungan menargetkan 16 pelabuhan sudah menerapkan aplikasi layanan kapal dan barang berbasis online tersebut. Target tersebut tercapai sebelum akhir tahun. Dalam arahannya, Budi Karya meminta kepada semua pihak yang berkepentingan untuk saling bahu membahu dalam penerapan sistem Inaportnet tersebut.
“Hilangkan ego sektoral demi kepentingan yang lebih luas,” pintanya.
Budi berharap, agar sistem Inaportnet yang sebelumnya juga sudah diterapkan di 13 pelabuhan, bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Selain itu dia berharap agar seluruh pegawai di lingkungan Kemenhub dapat konsisten menggunakan aplikasi tersebut.
“Jajaran Kementerian Perhubungan harus kreatif untuk membuat layanan tersebut menjadi lebih baik,” ujarnya.
Penerapan aplikasi Inaportnet tersebut, menurut dia, dapat membawa banyak manfaat. Misalnya saja di Pelabuhan Sorong, Menhub menyatakan, selama ini Pelabuhan Sorong tidak mendapatkan data-data yang akurat. Dengan mengaplikasikan Inaportnet, Kemenhub akan mengetahui bagaimana kondisi Pelabuhan Sorong.
“Selama ini komunikasi hanya lewat handphone. Sekarang dengan Inaportnet dapat komunikasi lebih lancar,” katanya.
Dia mengatakan, ketigabelas pelabuhan yang telah menerapkan Inaportnet sudah bisa menggunakan dengan baik. Namun, pengoperasian Inaportnet belum maksimal.
“Saya ingin ada analisis terhadap kecenderungan barang yang mengalami kenaikan dan penurunan serta apa yang harus dikembangkan,” jelas Budi.
Imbuh dia, ”Dengan layanan berbasis IT tersebut, saya minta pada hari Sabtu dan Minggu, barang bisa masuk ke pelabuhan”.
Salah satu pelabuhan yang sudah menerapkan kerja 24 jam dalam tujuh hari adalah Pelabuhan Tanjung Priok. Dengan pelayanan tersebut, Menhub menambahkan, produktivitas di Pelabuhan Tanjung Priok semakin meningkat. Harapannya hal tersebut dapat diikuti oleh pelabuhan lainnya.
“Kami sudah melakukan berbagai persiapan. Kami siap menggunakan Inaportnet,” kata Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Gresik Agustinus Maun. Pernyataan serupa juga diucapkan oleh Kepala Kantor KSOP Pelabuhan Sorong dan Pelabuhan Banten.
Sebelum menerapkan di pelabuhan, mereka melakukan pelatihan untuk para pegawai. Selain itu sosialisasi terhadap konsumen pun juga sudah dilakukan.
Direktur Utama PT Pelindo IV (Persero), Doso Agung mengungkapkan di seluruh pelabuhan di Indonesia, Pelabuhan Makassar-lah yang pertama kali melakukan Go Live Inaportnet pada 2016 lalu. Doso mengungkapkan, jika saat ini masih ada pengguna jasa yang belum menggunakan sistem Inaportnet dalam pelayaran kapalnya, maka pelayarannya tidak akan dilayani. “Otomatis kapal yang bersangkutan tidak bisa sandar di Pelabuhan Makassar,” ucapnya.
Laporan: Maulidi Murni, Jawa Pos/JPG
Editor: Hamka Saptono
