Bupati Citra Klaim Kayong Utara Hanya Ada 3 Perusahaan Sawit

DIALOG: Bupati Kayong Utara, Citra Duani dalam dialog eksekutif Inpres Moratorium dan Evaluasi Perkebunan Sawit yang diselenggarakan Sawit Watch di Jakarta, Selasa (29/10). Kamiriluddin-RK

eQuator.co.id – JAKARTA-RK. Bupati Kayong Utara, Drs Citra Duani menjadi pembicara dalam dialog eksekutif mengenai Mewujudkan Tata Kelola Perkebunan Sawit Melalui Inpres Moratorium dan Evaluasi Perkebunan Sawit yang diselenggarakan Sawit Watch di Jakarta, Selasa (29/10).

Kegiatan yang dilakukan untuk mengkaji dan berbagi informasi berkenaan dengan proses implementasi Inpres moratorium sawit yang dilakukan oleh pemerintah dalam kurun satu tahun terakhir dan untuk mengetahui respon dan kerja-kerja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

“Lahan perkebunan sawit di Kabupaten Kayong Utara sekitar 130 ribu hektar dari total 400 hektar luas wilayah, dan hanya memiliki tiga perusahaan saja,” kata Bupati Citra dalam paparannya.

Keberadaan perkebunan sawit di Kabupaten Kayong Utara (KKU) memiliki faktor positif dan negatif, faktor positifnya adalah tersedianya lapangan kerja, membuka isolasi daerah-daerah terpencil, adanya sarana prasarana transportasi, dan peningkatan pendapatan masyarakat.

“Permasalahannya, dampak negatif dari perusahaan sawit ini adalah banyaknya masyarakat yang masih menagih janji dari perusahaan terkait plasma, belum lagi janji-janji pendapatan yang dulu dikatakan satu hektar bisa dapat dua juta, ternyata sekarang hanya 200 sampai 300 ribu saja perbulan. Selain itu jalan-jalan yang ada, baik itu jalan provinsi maupun jalan kabupaten banyak rusak akibat dilalui kendaraan untuk mengangkut sawit,” tutur Citra.

Sementara itu, lanjut Citra, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga tidak signifikan, hanya awalnya saja. “Itupun sudah sepuluh tahun yang lalu, selain itu kantornya pun di Jakarta, NPWP di Jakarta, kendaraan banyak yang belum membayar pajak,” katanya.

 

Reporter: Kamiriluddin

Redaktur: Andry Soe