eQuator.co.id – Sukadana-RK. Ketua DPRD Kayong Utara, Muhammad Sukardi, SE, MM menilai banyak sisi positif atas program 10 Sarjana Perdesa yang diterapkan Pemerintah Kayong Utara.
Karena itu, dirinya secara khusus memberikan apresiasi kepada Bupati Kayong Utara, H Hildi Hamid yang pada 25 Juni mendatang selesai masa tugasnya.
“Saya atas nama lembaga serta secara pribadi memberikan apresiasi dan berterima kasih kepada Bupati Kayong Utara, H Hildi Hamid. Karena telah menerapkan program 10 Sarjana Perdesa,” ungkap Ketua DPRD Kayong Utara, Muhammad Sukardi ketika mengunjungi mahasiswa asal Kayong Utara di Institut Pertanian Bogor (IPB) di Dramaga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Rabu (25/4).
Dalam kesempatan itu, legislator Partai Demokrat ini berharap kepada seluruh mahasiswa yang dibiayai oleh Pemkab Kayong Utara. Untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan.
“Kepada adik-adik mahasiswa, manfaatkan kesempatan dan peluang emas ini dengan sebaik mungkin. Fokuslah pada pelajaran dan pasang target supaya kuliah bisa cepat diselesaikan,” harapnya.
Muhammad Sukardi berpendapat, tidak ada alasan bagi mahasiswa asal KKU, baik di IPB maupun di universitas serta perguruan tinggi lainnya untuk tidak fokus pada pendidikannya. Pasalnya, seluruh biaya pendidikan sudah ditanggung pemerintah. Sehingga para mahasiswa tidak lagi terbebankan dengan kewajiban membayar biaya pendidikan per semester.
“Beda ketika kami dulu, benar-benar penuh perjuangan. Kuliah sambil cari uang dan orangtua juga ekonomi pas-pasan. Namun dengan tekad, sehingga gelar sarjana juga bisa diraih,” ujar alumni Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Pontianak ini.
Selain itu, pria asal Kecamatan Pulau Maya ini mengimbau, Pemkab Kayong Utara untuk mengevaluasi program 10 Sarjana Perdesa yang sudah berjalan lima tahun terakhir. Menurutnya, program ini sangat baik. Bahkan, dia melihat masih sangat baik untuk dilanjutkan. Hanya saja, ia mengusulkan perlu dievaluasi atau dikaji ulang.
“Supaya tambah baik program ini maka perlu evaluasi. Apakah ke depannya jika ini dilanjutkan sama seperti sekarang atau dilihat dari sisi prestasi dan kurang mampu. Agar tidak ada kesenjangan sosial,” paparnya.
Ketua DPRD Kayong Utara ini berpendapat, lebih cenderung program 10 Sarjana Perdesa tidak disamaratakan. Artinya, bagi orangtua yang mampu lebih baik memilih untuk membiayai sendiri biaya kuliah anaknya.
“Ada baiknya mungkin agar program 10 Sarjana Perdesa ini diberikan kepada orangtua yang kurang mampu. Sehingga tidak ada kesenjangan dan lebih besar kesempatan anak-anak kurang mampu menimba ilmu di perguruan tinggi,” ulasnya.
Menurutnya, menjadi suatu kebanggaan melihat anak-anak selesai kuliah dan menyandang gelar sarjana. Meskipun lapangan kerja masih terbatas.
“Harus kita akui, selesai kuliah ingin dapat kerjaan. Karena itu, di era global ini harus siap kompetisi. Dan untuk kerja atau menerapkan disiplin ilmu yang didapat di bangku kuliah, tidak juga harus kembali ke daerah. Yang penting, ilmu bisa bermanfaat bagi diri dan masyarakat sekitar serta nusa dan bangsa,” tuturnya.
Setelah melihat langsung kegiatan mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi, legislator dua periode ini mengaku bangga dengan hasil yang diraih.
Ia mencontohkan, saat di Poltekes Semarang, dirinya merasa senang mendengar prestasi mahasiswa asal KKU yang aktif di berbagai organisasi. Dengan tidak mengabaikan pendidikan akademik.
“Jadi pada dasarnya, saya melihat setelah 10 tahun diterapkan pendidikan gratis. Telah menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik pada masyarakat Kayong Utara. Sekarang pandangan masyarakat berubah dan melihat pendidikan sangat penting. Kalau dulu, pendidikan dipandang sebelah mata,” jelasnya.
Reporter: Kamiriluddin
Redaktur: Andry Soe
