Bunga Pinjaman Mesti Meringankan Konsumen

SEMINAR. Seminar dan dialog ekonomi digital yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Rabu (28/8). (Nova Sari-RK)

eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Kalimantan Barat (Kalbar), Prijono berharap industri keuangan terutama pinjaman dan permodalan dapat memberikan bunga kompetitif terhadap konsumen.

Terlebih di era teknologi digital yang kini berkembang pesat mempermudah akses dalam pinjaman dan permodalan tersebut.

“Seharusnya dengan teknologi yang semakin maju ini, tentu bisa lebih efisien lagi. Misalnya terkait pinjaman yang diberikan semestinya bisa memberikan bunga yang lebih kompetitif,” ungkapnya, Rabu (28/8).

Prijono dalam seminar dan dialog ekonomi digital yang bertemakan ‘Penjaminan Simpanan Perbankan : Tantangan dan Peluang dalam Era Ekonomi Digital di Kalbar tersebut menyebutkan, bunga pinjaman saat ini malah cukup tinggi.

“Namun ini tentunya tidak terlepas dari bagaimana mereka yang memikirkan risiko, sebab untuk melakukan verifikasi dan lain-lain lebih cepat, bisa jadi ini ada unsur resiko di dalamnya. Untuk itu, dari masyarakat harusnya lebih berhati-hati kalau memilih pinjaman. Pertama adalah apakah benar-benar butuh dana itu, apakah digunakan untuk kebutuhan konsumsi ada pula produktif,” paparnya.

Di samping itu, lanjut Prijono, hal yang perlu diperhatikan adalah terkait lembaga yang dituju untuk peminjaman sudah terdaftar di otoritas yang menaungi seperti OJK atau tidak.

“Jangan sampai hanya milih karena kemudahan-kemudahan prosesnya saja tanpa memikirkan dampaknya. Yang jelas dari dua sisi impact ekonominya harus lebih besar. Tidak lalu di awal masif tapi diujung bermasalah. Kalau jumlah uangnya besar impact ekonomi juga besar apalagi kalau sumber dananya dari lembaga-lembaga tertentu. Ini akan saling mengefek,” jelasnya.

Kepala Divisi Koordinasi SSK LPS, Fuad Zaen menyampaikan, industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Guna menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional sekaligus guna menghambat melemahnya nilai tukar rupiah. Pemerintah memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank termasuk simpanan masyarakat (Blanket Guarantee).

“Dalam kegiatan ini kita hadir untuk meningkatkan literasi dan edukasi terkait peran dan fungsi LPS bagi mahasiswa, sehingga mampu mendukung perwujudan kemandirian ekonomi melalui pergerakan sektor strategis ekonomi domestik khususnya dalam era ekonomi digital di Kalbar” jelasnya.

Di samping itu, LPS memberikan edukasi ke masyarakat dan menambah pemahaman akan ekonomi digital serta kebijakan ekonomi pembangunan nasional yang dapat membantu kemampuan kompetisi di pasar lokal dan internasional.

“Ini tentu sebagaimana diketahui LPS itu didirikan berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2004. Fungsi kami sebagai penjamin pinjaman nasabah di bank dan ikut serta menjaga stabilitas sistem keuangan,” terangnya.

Dalam kesempatan ini Fuad juga menyampaikan pihaknya telah menutup 99 bank di Indonesia. Salah satunya di Kalbar.
Penutupan tersebut lantaran keberadaannya dinilai sudah tidak memenuhi ketentuan dari UU. Meski demikian, dari sisi ekonomi masih cukup stabil dan terlindungi.

“Dengan persoalan-persoalan yang sudah ada kita berharap ke depannya tidak terjadi lagi, ke depan kita ingin industri keuangan sehat semua,” jelasnya.

Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Kalbar, G Michael Jeno menyebutkan tantangan di era ekonomi digital saat ini dapat dilihat dari data BI yang mencatat 183 juta pengguna smartphone dari 260 juta penduduk di Indonesia berpotensi dalam Financial Technologi (Fintech).

Namun masih belum ada lembaga yang mengatur secara penuh terhadap Fintech tersebut. Semestinya harus banyak terobosan terutama dari sisi regulasi, jangan sampai terjadi persoalan di masyarakat termasuk dari sisi permodalan berbasis Fintech.

“Dan kita harapkan waspada investasi dari OJK. Peserta seminar hari ini, kita berharap agar mahasiswa dapat menyebarluaskan agar jangan sampai tertipu dengan penawaran yang belum mengantongi izin,” tutupnya.

Dalam kegiatan tersebut, LPS juga melakukan program CSR dengan memberikan bantuan beasiswa bagi sejumlah mahasiswa di beberapa perguruan tinggi di Pontianak sebanyak 20 mahasiswa. (ova)