eQuator.co.id – Pontianak – RK. Melihat manfaatnya, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menilai Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ) sebaiknya dibubarkan. Sebab, kondisi jalan di Kalbar tetap saja buruk.
Gubernur menegaskan, agar mengedepankan konsistensi. Mana yang menjadi kebutuhan masyarakat. “Tak ada manfaatnya (UPJJ, red). Tetap saja jalan rusak. Kalau nyatanya begitu, kenapa tidak dikontrol langsung oleh Dinas PUPR? Koordinasi dengan kabupaten. Lalu tinggal laporkan. Tapi saat ini dananya tak jelas. Hasilnya semua tak bagus,” kata Gubernur dalam paparannya ketika menghadiri Forum Perangkat Daerah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Hotel Mercure, Rabu (6/3).
Struktur dan infrastruktur dalam pengelolaan Dinas PUPR Provinsi Kalbar dinilai belum baik. Belum memuaskan masyarakat. Koordinasi pun jelek. Jangankan antar instansi, antar bidang dalam PUPR pun masih susah. “Ada pengalaman saat menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PU 2019. Masing-masing punya ego. Sehingga pedoman yang ada tidak bermanfaat. Suka-suka Kabid-nya, suka-suka Kasi-nya, suka-suka Kepala Dinasnya,” seloroh Gubernur.
Midji, begitu Gubernur akrab disapa, mengatakan bahwa dirinya dianggap sama dengan yang lain. Tegasnya, ia akan tetap mengawal apa yang ia ucapkan. Dari awal hingga akhir. “Saya ganti Kabid-Kabidnya. Masih ada yang seperti itu. Sudah dianggarkan, yang kurang ditambahi. Itu yang saya usulkan, dikeluarkan, dikatakan tak ada dananya. Dipikir saya pasti akan keluarkan dana. Saya pancing saja. Saya beri dana. Ternyata, tak ada lagi hasilnya,” keluh Midji.
Ia mencontohkan pembangunan jalan di Kabupaten Sanggau. Seharusnya diplot Rp15 miliar, hanya terealisasi Rp3 miliar. Sementara itu, secara tiba-tiba muncul jalan antara Singkawang-Bengkayang dengan total dana Rp75 miliar. “Tak pernah dibahas dengan saya. Ini yang nggak benar. Itu yang tak ada pemerataannya,” tukas Midji.
Dia juga mencontohkan Kota Pontianak. Tepatnya Jalan Husein Hamzah. Dikatakannya, sampai ke Jembatan Kapuas 1, jalan seharusnya dilebarkan menjadi 12 meter. Karena masih ada jalan provinsi disana yang rendah, maka ditinggikan. “Koordinasi itu ke saya. Bukan yang lain. Ini yang ngatur siapa? Saudara jangan pikir saya nggak ikuti perkembangannya. Saya ikuti,” tegas Midji.
Gubernur memastikan tidak akan membeda-bedakan kawasan manapun dalam pembangunan. Pemda yang mau koordinasi dengan Pemprov, akan dibantu. Bagi yang tidak ingin koordinasi, tak perlu dibantu. “Biarkan dia bangun daerah masing-masing. Saya akan beritahu masyarakatnya, Pemda-nya yang tak mau koordinasi dengan kita. Bukan karena Pemprov,” tegas Midji.
Ia juga tak ingin pembangunan yang dilakukan merupakan pesanan pihak tertentu. Harus benar-benar kebutuhan masyarakat. Siapa pun yang memesan, tidak perlu dilayani, selain masyarakat. “Jadi berubahlah untuk Kalbar. Parameter apa yang mengatakan kita maju? Tak ada. Ketika tahu infrastruktur kita di urutan 33, selesai sudah. Maka dari itu, sekali lagi, berubah lah. Profesional lah, kasihan masyarakat,” pungkas Midji.
Ditemui usai memberikan paparan, Gubernur Sutarmidji menyayangkan ketidakhadiran Kabupaten Melawi dan Bengkayang dalam forum tersebut. Bagaimana bisa mengetahui kebutuhan daerah? Sedangkan dua daerah tidak hadir dalam kegiatan tersebut. “Mungkin mereka sudah bisa mengurus daerah sendiri. Ya udah, kita tak usah urus,” ujar Midji di depan awak media.
Begitu pula dengan organisasi profesi yang berkaitan dengan PUPR. Bagi yang tidak hadir, tidak perlu diundang dalam kegiatan serupa. “Jangan cuma bicara hak, tapi kewajiban mengikuti kegiatan untuk pengarahan, mereka tidak lakukan,” kata Midji.
Gubernur juga menegaskan, akan melakukan black list terhadap orang yang melakukan tender pembangunan, tapi demi kepentingan pribadi. Walaupun berhasil mengundang perusahaan-perusahaan luar negeri. “Black list orangnya. Bukan perusahaannya. Kepada yang seperti ini, tidak akan diberi tender untuk pembangunan-pembangunan daerah. Kalau aparat PUPR-nya yang melakukan demikian, ganti saja. Tak payah-payah,” tegas Gubernur.
Mengenai proyek-proyek yang mangkrak, sedang diinventarisir. Setelah itu akan dipilah. Mana yang harus ditangani oleh penegak hukum, mana yang ditangani Pemprov. “Karena dana APBD harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Mungkin tidak 100 persen, tapi setidaknya masyarakat bisa menikmati hasil dari APBD,” tutur Midji.
Mengenai masalah konsultan pembangunan yang bermasalah, Gubernur mengatakan, aparat hukum jangan melulu menargetkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Harusnya konsultan pengawas turut diperhatikan. “Kan kita bayar sesuai yang diusulkan konsultan pengawas? Berdasarkan progress dan spek yang ada. PPK tidak bisa disalahkan, sepanjang tidak ada kongkalikong saat itu,” tutup Midji.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas PUPR Kalbar, Bride Suryanus mengatakan, bahwa kritik yang disampaikan Gubernur dalam paparannya merupakan bukti bahwa Gubernur benar-benar memantau segala perkembangan pembangunan di daerahnya. “Gubernur langsung turun ke bawah. Langsung cek satu per satu. Ini menjadi tantangan bagi kami untuk lebih meningkatkan pengawasan,” ucap Bride di hadapan awak media.
Diakuinya, Dinas PUPR memang masih kekurangan dalam pengawasan. Salah satunya, karena kekurangan SDM. Ke depan, akan ada pembagian tugas untuk melakukan pengawasan. “Kadis, Kabid, Kasi akan turun ke lapangan. Untuk memeriksa langsung. Sejujurnya, ngeri juga kalau pak Gubernur turun langsung melihat perkembangan pembangunan yang ada,” tukas Bride.
Dia mengungkapkan, para kontraktor yang menang tender secara terbuka akan diberi pengarahan untuk tidak main-main dalam pekerjaannya. “Ini yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Sehingga tahun ini akan dilakukan demikian,” ujar Bride.
Disinggung mengenai proyek mangkrak dan tercatat di KPK, Bride mengatakan tidak ada. “Nggak ada. Nggak ada,” tutup Bride.
Laporan: Bangun Subekti
Editor: Yuni Kurniyanto
