BPH Migas Ingin Libatkan Untan

Kajian Pipa Gas Lintas Kalimantan

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa. Foto: Seputar Jakarta

eQuator.co.id – Pontianak-RK. Akademisi-akademisi Kalbar sebenarnya menyimpan potensi luar biasa. Sampai-sampai Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sangat ingin melibatkan Universitas Tanjungpura (Untan) dalam kajian pembangunan pipa gas lintas Kalimantan.

“Kita ingin Untan juga terlibat untuk membuat kajian, apakah layak dibangun pipa gas, misalnya dari Kalimantan Timur sampai ke Kalbar,” ujar Kepala BPH Migas, M. Fanshurullah Asa, dalam acara BPH Migas Goes to Campus, di Auditorium Universitas Tanjungpura, pekan lalu.

Dihadiri lebih dari seribu mahasiswa dari 11 kampus perguruan tinggi se Kalbar, Fanshurullah memang banyak menjelaskan tentang rencana pembangunan pipa gas yang membentang dari Bontang hingga Pontianak. Keterlibatan Untan yang ia maksud adalah penelitian-penelitian layak-tidaknya pipa ditanam sepanjang ribuan kilometer, melintasi belantara, sungai, dan pegunungan.

Pipa gas Kalimantan yang akan dibangun itu bakal membentang sepanjang lebih 1.000 kilometer. Di Kalbar, pipa gas itu akan melewati empat daerah: Kota Pontianak, Kubu Raya, Kayong Utara dan Ketapang.

“Kemudian apakah nanti dibangun yang namanya floating storage (gudang/penyimpanan terapung), yang diangkut dari Bontang dibawa ke sini (Kalbar), ini masih perlu dilakukan studi kelayakan,” ungkapnya.

Yang pasti, alumni Fakultas Teknik Untan itu meyakini, rencana pembangunan pipa gas terwujud, daerah-daerah industri yang ada di Kalbar tak perlu mahal-mahal lagi menggunakan BBM. “Tapi sudah pakai gas, karena gas itu lebih murah,” terangnya.

Diungkapkannya, bahan baku gas di Bontang, Kaltim, sangat melimpah. Setidaknya ada sekitar 26000 MMSCFD (Milion Standard Cubic Feet per Day) gas dari perut bumi Bontang diekspor saja. “Padahal, kalau gas itu diolah untuk kepentingan domestik kawasan industri, PLN yang menggunakan batubara itu diganti dengan gas, maka ini bisa punya nilai tambah,” tegasnya.

Fanshurullah menegaskan, potensi gas jangan hanya dilihat dari sisi komoditas ekspor dengan harga yang mahal. Tetapi bagaimana potensi gas bumi bisa menjadi komoditi untuk kepentingan energi primer di wilayah Kalimantan, termasuk Kalbar.

“Harusnya, yang diekspor itu bukan gas. Tapi produknya. Ya, bisa macam-macam,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Fansurullah juga menyinggung masalah kelangkaan gas bersubsidi (elpiji) 3 Kg di wilayah Kalbar yang sudah sepekan lebih terjadi. Hal itu ditengara sebagai permainan yang dibiarkan tak terkontrol oleh otoritas di Kalbar.

“Saya sudah bilang ke Pertamina, elpiji subsidi itu mesti dikontrol secara ketat,” tegasnya.

Seperti diberitakan Rakyat Kalbar sebelumnya, telah terjadi permainan spekulan terhadap gas bersubsidi si Melon hingga menyebabkan kelangkaan gas untuk warga miskin dan kurang mampu.

Karena itu, Kepala BPH Migas menegaskan, pangkalan-pangkalan penyalur gas melon bersubsidi itu harusnya melibatkan Badan Usaha Desa (BUMDES). Sehingga penyaluraannya merata ke semua desa.

Menurut Fanshurullah, rumah tangga warga menengah dan atas. Bahkan, dunia usaha seperti restoran, industry, laundry dan sebagainya. Akibatnya, terbukti Kalbar terjadi kelangkaan hingga warga antri panjang hampir setiap hari. Dan itu tidak terlihat (?) oleh otoritas pengawasan di Kalbar.

“Jangan sampai, agen yang membagikan itu tidak terdistribusi dengan baik. Elpiji yang dijual ke pebisnis, ini yang bahaya. Kita minta Pertamina mengawasi sekaligus mendistribusikan elpiji bersubsidi itu betul-betul menyebar,” pesannya.

 

Laporan: Abdul Halikurrahman

Editor: Mohamad iQbaL