eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalbar sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dituding gagal dalam pencegahan karhutla.
“Saya berpandangan BPBD gagal dalam upaya pencegahannya,” tegas Wakil Ketua DPRD Provinsi, H Mad Nawir ditemui di ruang kerjanya, Senin (20/8).
Seharusnya kata dia, BPBD sudah bisa mendeteksi dini. Misalnya daerah mana yang rawan Karhutla. Ketika ada kejadian, harus cepat mencegahnya. Jangan sampai kebakaran lebih membesar. “Kalau ditangani lebih cepat, saya rasa karhutla ini tidak terlalu meluas,” ucapnya.
Alokasi anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan karhutla minim. BPBD harus didukung dengan dana yang cukup. Terutama untuk peralatan pemadam kebakaran. “Pj Gubernur Kalbar harus mengevaluasi kinerja BPBD terkait penganggaran dan pencegahannya ini seperti apa,” harapnya.
Karhutla masuk dalam kejadian luar biasa. Sehingga dibutuhkan dana yang juga harus luar biasa. Termasuk pula dalam kerja atau penanganannya.
Dana yang cukup atau proporsional dengan permasalahan yang dihadapi tentu sangat dibutuhkan. Misalnya untuk penyediaan peralatan-peralatan pemadaman karhutla, baik yang besar maupun kecil.
“Peralatan yang kecil malah sangat efektif. Karena bisa masuk ke lokasi-lokasi yang sulit dilintasi mobil atau kendaraan besar. Ini bisa digunakan untuk penanggulangan dini atau pertolongan pertama untuk mengatasi Karhutla,” terangnya.
Lantaran Pemprov Kalbar tidak mengalokasi anggaran yang memadai, BPBD pun tidak berhasil menanggulangi karhutla. Akibatnya kabut asap semakin pekat. “Kalau pun karhutla itu padam dan kabut asap ini hilang, bukan karena kerja BPBD. Melain semata-mata karena Tuhan yang menurunkan hujan,” sebutnya.
Ia meminta Pemprov serius membuat kebijakan penganggaran untuk BPBD. Dewan akan segera memanggil BPBD Kalbar untuk minta penjelasan dalam mengatasi karhutla tersebut. “Dalam waktu dekat ini, kita dari Komisi V akan segera memanggil BPBD,” janji Nawir.
Sementara Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Markus Amid mengatakan, karhutla ini menjadi masalah klasik disetiap tahun.
“Saya kita masalah ini (Karhutla, red) sudah diantisipasi dari segala pihak,” katanya.
Dia menilai, pemerintah dan pihak keamanan sudah maksimal menangani karhutla. BPBD serta Kapolda dan Pangdam sudah bekerja keras mengatasinya. “Sudah memberi perhatian terhadap Kalbar. Mudah-mudahan pembiayaan kedepannya lebih besar” tuturnya.
Markus mengimbau seluruh masyarakat Kalbar agar berhati-hati dalam beraktifitas. Disaat musim kemarau seperti ini, diharapkan tidak membakar. “Seperti bakar sampah, lahan dan hutan,” pesannya.
Diakuinya, anggaran pencegahan dan penanganan karhutla belum signifikan. Kadang-kadang Pemprov keterbatasan dana. Tetapi perhatian pusat sudah cukup lumayan. “Contohnya, biaya pengeboman, fasilitas helikopter,” ucapnya.
Berkaitan dana pencegahan dan penanggulangan karhutla, setiap tahun pasti ada audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). “Dan hasil auditnya itu disampaikan ke DPRD,” tutup Markus.
Terpisah, Anggota DPR RI, Katherine A Oendoen meminta Pemprov Kalbar melalui BPBD bertindak cepat mengantisipasi potensi bencana asap yang setiap tahun terjadi ini. Dia pun meminta tidak ada lagi warga yang dengan sengaja membakar hutan dan lahan. Apapun alasannya.
Katherine mengungkapkan, karhutla terjadi setiap tahun. Seharusnya sudah ada antisipasi kejadian ini.
“Polisi Hutan juga harus aktif patroli, supaya tidak ada lagi perusakan hutan dan pembukaan lahan baru dengan cara membakar lahan,” ujarnya.
Dia berharap, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), BNPB serta BPBD, untuk mengantisipasi meningkatnya kemunculan titik api. Ia mendorong Kementerian LHK segera membentuk Posko Siaga Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Posko Dalkarhutla). “Untuk mengantisipasi pembukaan lahan dengan cara membakar hutan,” lugasnya.
Laporan: Zainudin
Editor: Arman Hairiadi
