BNN: Kratom Masuk Golongan Narkotika

Gubernur dan Bupati KH: Perlu Regulasi

DISKUSI. Suasana Focus Group Discussion tentang tanaman kratom yang menghadirkan Kepala BNN RI dan para Forkopimda di Kalimantan Barat, yang digelar di Hotel Mercure, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Pontianak Selatan, Selasa (5/11) pagi. Kapendam for RK

eQuator.co.id – Pontianak-RK. Akhirnya nasib petani dan pengusaha kratom Kabar harus melakukan proses legalisasi, atas ‘kabar buruk’ yang dilekatkan kepada daun ekspor bernilai tinggi itu. Sebab, Badan Narkotika Nasional (BNN) resmi menyatakan daun kratom (Mitragyna speciosa) masuk dalam golongan narkotika kelas 1.

“Kalau masih berbentuk tanaman, belum menjadi permasalahan, tapi kalau sudah dalam bentuk kemasan, dalam bentuk bubuk, sudah ada peraturannya dari BPOM,” ungkap Kepala BNN, Komisaris Jenderal Polisi Drs Heru Winarko, diwawancarai wartawan usai kegiatan Forum Group Discution (FGD) tentang tanaman kratom, di Hotel Mercure, Pontianak, Selasa (5/11).

Kratom dinilai setara dengan narkoba jenis kokain. Karena itu daun kratom yang sudah diolah dalam bentuk bubuk (powder) tidak boleh lagi diperjualbelikan secara bebas. Hasil penelitian daun kratom oleh komite penggolongan Narkoba BNN, dipastikan mengandung zat adiktif dan psikotropika. Itu akan disampaikan kepada kementerian terkait untuk kepentingan kebijakan selanjutnya.

“Keputusannya bukan di kami, di sini kami hanya menyampaikan hasil penelitian kami. Ini perlu kami sampaikan. Supaya ada waktu untuk bertransisi. Nanti, kita sama-sama bawa ke Kementerian,” tutupnya.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji, turut hadir dalam FGD tentang daun kratom yang digelar oleh BNN tersebut. Ia menegaskan, semua hasil diskusi akan ditindaklanjuti.

“Kita harus mencari model penggantinya apa. Makanya tadi itu semua masalah kita tampung. Kita kaji satu persatu,” tuturnya.

Di sisi lain, Mitragyna Speciosa yang tumbuh subur di Kapuas Hulu itu punya manfaat yang besar untuk bahan obat, sebagai industri farmasi. Karena di Amerika nilainya sangat tinggi yang juga dimpor dari Thailand dan Myanmar.

Di Kalbar, daun kratom awalnya dikenal sebagai taman liar yang banyak tumbuh di wilayah perhuluan. Belakangan, daun yang biasa disebut daun purik itu punya nilai ekonomis. Banyak warga di Kapuas Hulu membudidayakannya.

“Tadi, ada yang bilang (kratom) ini ada manfaatnya. Untuk bahan obat. Itu nanti, pemanfaatannya bagaimana? Nah, itu harus diproduksi dalam skala farmasi. Tidak bisa tidak, skala farmasi,” tegas Sutarmidji.

Namun, pemilik akun Twitter @BangMidji itu menambahkan, perlu kajian untuk menjadikan kratom sebagai bahan obat. Melalui proses penelitian yang panjang. Menurutnya, kratom tidak hanya tumbuh di wilayah Kalbar saja. Kalimantan umumnya dan di Jawa, tanaman kratom juga banyak ditemukan.

“Makanya, aturan (pelarangan kratom) ini tidak bisa parsial. keputusannya nanti di kementerian. BNN kan hanya (meneliti) zat psikotropika dan zat adiktif,” ujarnya.

Untuk sementara, petani kratom tidak perlu resah dan bimbang. Gubernur mengatakan akan meminta Pemerintah Kabupaten, khususnya Bupati Kapuas Hulu, agar mengajak petani kratom berdiskusi.

“Supaya pemahaman tentang hasil penelitian kratom yang dikeluarkan BNN dapat dipahami secara utuh dan rasional. Tapi intinya, kita tetap memperhatikan masalah pendapatan masyarakat. Itu aja,” pungkas Sutarmidji.

Perlu Tata Niaga

Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu, Abang Muhammad Nasir, mengatakan kratom telah menjadi salah satu komoditas unggulan di wilayahnya. Budidaya kratom sudah puluhan tahun dikerjakan masyarakat di tengah harga karet dan sawit yang anjlok.

“Saat ini ada sekitar 10 ribu orang yang menggantungkan hidup dari pertanian kratom,” ungkapnya.

Nasir menyambut baik pertemuan yang dilakukan BNN Kalbar dengan para Forkopimda Kalbar. Hasil pertemuan tersebut, menurutnya, telah  menghasilkan keputusan, bahwa tanaman kratom, boleh dibudidayakan sampai tahun 2022.

“Selama ini kan digantung gantung. Kami rapat-rapat belum ada keputusan. Kelihatan hari ini ada keputusan sampai 2022,” terangnya.

Kendati diperbolehkan sampai 2022, diterangkannya, perlu pembicaraan lebih lanjut terkait aturan tata niaganya. “Tidak mungkin ini dibiarkan berjalan begini. Apalagi urusan ekspor. Negara tidak dapat, individu boleh. Sehingga tentu harus ada badan hukum,” papar Nasir.

Begitu pula untuk daerah, Kapuas Hulu khususnya sebagi penghasil kratom terbanyak dan berkualitas. “Daerah (Kapuas Hulu) dapat apa? Untuk itulah, kalau kita buat aturan nanti, ini yang mesti kita bahas, berkaitan dengan teknis dan tataniaganya,” ujarnya, yang ingin melibatkan kementerian dan lembaga.

Sempai tahun 2022, Pemda Kapuas Hulu akan melakukan langkah-langkah dan upaya mengganti tanaman kratom, yang diklaim BNN RI memiliki kandungan narkotika. “Kita berharap, selesai ini, ada rapat lagi yang melibatkan kementerian, lembaga-lembaga yang ada di pusat. Di daerah pun, mudah-mudahan ada semacam regulasi yang kita buat,” pungkas Nasir.

 

Laporan: Abdul Halikurrahman, Andi Ridwansyah

Editor: Mohamad iQbaL