eQuator.co.id – Sungai Rya-RK. Kubu Raya merupakan salah satu kabupaten penyumbang cukup banyak titik api. Bahkan menjadi salah satu tempat pelaksanaan pelatihan sekaligus simulasi tanggap darurat penanganan kebakaran hutan dan lahan( Karhutla).
Alasan lainnya, kabupaten termuda di Kalbar ini letaknya cukup strategis. Merupakan salah satu pintu masuk warga luar datang ke Kalbar.
Wakil Bupati Kubu Raya, Drs. Hermanus, M.Si meminta kesiapan instansi pemerintah, kesiagaan menangani Kahutla. “Hal ini dalam rangka ingin melakukan kesiapan, khususnya personil, baik dari TNI, Polri juga sipil, seperti Manggala Agni, BPBD, SAR, pemadam kebakaran swasta serta kelompok masyarakat peduli api,” jelas Hermanus.
Hermanus juga melihat sarana dan prasarana perlengkapan pendukung dalam melakukan penanganan Karhutla. “Ke depannya apabila terjadi musibah kebakaran hutan dan lahan, maka kita sudah memiliki personil yang siap untuk menangani musibah tersebut,” jelasnya.
Atas nama Pemkab Kubu Raya, Hermanus mengapresiasi program pelatihan dan simulasi ini dapat terlaksana, sebgaimana program Mabes TNI, bersama Kodam XII/Tpr. “Dalam rangka menyikapi permasalahan-permasalahan musibah, khususnya musibah kebakaran hutan dan lahan khususnya di Kubu Raya, dan Kalbar pada umumnya, menjadi edukasi kita bersama untuk saling menjaganya,” ucapnya.
Wakil bupati mengklaim tahun ini Kubu Raya tidak ada lagi titik api. Karena Pemkab sudah berupaya melakukan sosialisasi, edukasi dan pendampingan kepada masyarakat, serta larangan kepada untuk tidak membakar lahan. Namun di sisi lain, tetap memberikan edukasi kepada masyarakat, bagaimana caranya membuka lahan dengan sistem ramah lingkungan.
Kawasan di Kecamatan Sungai Raya juga memiliki lahan gambut, termasuk rentan terjadi Karhutla. Diantaranya di Desa Limbung, Kuala Dua, Mekar Sari, Tembang Kacang, Pulau Limbung, Muara Baru, Gunung Tamang dan beberapa desa lainnya.
Hermanus mengakui, hingga saat ini upaya pemerintah daerah menangani kasus Karhutla memang belum maksimal. Lantaran masih belum optimalnya koordinasi yang dilakukan. Selain itu juga masih ditemukan sejumlah kendala di lapangan.
“Selain keterbatasan peralatan pemadam kebakaran, soal kelembagaan dalam hal penganan Karhutla memang belum maksimal dilakukan. Mulai penataan hingga tingkat bawah. Secara bertahap, kami akan melakukan pembenahan dan terus melakukan evaluasi, agar ke depan upaya penanggulangan termasuk pencegahan Karhutla di Kubu Raya bisa maksimal dilakukan hingga ke tingkat yang paling bawah,” ujarnya.
Wakil Bupati Hermanus juga meminta aparaturnya (SKPD) bekerja secara professional, mengantisipasi kasus Karhutla yang sering terjadi di Kubu Raya. Tahun 2016, Kubu Raya harus bebas dari persoalan Karhutla. Mengingat pada tahun 2015 lalu sudah menurun, namun masih ada lahan yang terbakar.
“Saya tidak mau lagi kejadian karhutla tahun-tahun sebelumnya terulang kembali. Karhutla di Kubu Raya sangat banyak. Sebagai evaluasi, tahun 2015 ini hanya sedikit terjadi pembakaran hutan. Dan tahun 2016 ini mudah-mudahan tidak ada terjadi lagi pembakaran hutan,” harapnya.
Hermanus menegaskan, supaya semua unsur aparatur siaga bagaimana menangani kasus Karhutla, dapat menjadi gambaran dan evaluasi bagi semua pihak untuk mengantisipasinya. “Kita harus komit dalam menangani Karhutla di Kubu Raya,” jelasnya.
Camat bersama jajarannya, jika mendapati informasi di lapangan segera disampaikan kepada pihak berwajib. Tujuan ini, semata untuk menjaga semua hutan dan lahan dari kebakaran. Karena itu dibutuhkan kerjasama bersama semua unsur masyarakat.
“Saya menegaskan kepada seluruh instansi pemerintah, mulai dari BPBD, Dandim, Polres, Camat, Penghulu serta RT dan RW untuk bersama-sama memantau di setiap daerah, agar jangan terjadi lagi kebakaran. Apalagi sekarang sudah mulai musim kemarau,” tegasnya.
Tahun ini Pemkab Kubu Raya lebih memprioritaskan pencegahan, bukan penanggulangan. Masyarakat dan perusahaan dilarang keras membakar lahan bukaan baru. Perusahaan perkebunan di wajibkan membangun kanal-kanal perairan dan memiliki alat perlengkapan bila terjadi kebakaran lahan.
“Bagi masyarakat atau pun perusahaan yang melanggar aturan, akan langsung berurusan dengan pihak kepolisian dan akan di proses sesuai hukum,” ungkapnya.
Selain itu, Hermanus juga menyinggung mengenai program Corporate Social Responsibility (CSR) setiap perusahaan. Menurutnya CSR perusahaan tidak selamanya harus bersifat bantuan pembangunan, namun pihak perusahaan juga bisa memberikan peningkatan kapasitas skill dan Sumber Daya Manusia bagi masyarakat akan bisa menangani Karhutla.
Sementara Dandim 1207/BS Ptk, Kolonel Jacky Areisetanto menyebutkan, peran TNI dalam riil saat ini sudah melakukan kerjasama dengan instansi terkait, serta kelompok masyarakat, termasuk badan usaha yang ada di wilayah teritorial.
“Kita juga ada tim patroli terpadu yang beranggotakan Babinsa, Babinkamtibmas, Manggala Agni yang memberikan penyuluhan dengan masyarakat peduli api yang dilakukan secara rutin setiap hari ke tempat-tempat potensi api. Seperti di tanah yang kering yang di plot dengan bendera merah, serta menggunakan GPS yang kemudian di data,” jelas Jacky.
TNI AD juga melakukan pendekatan ke perusahaan-perusahaan untuk membuat blocking kanal. Sehingga tanah gambut menjadi dingin, serta menyarankan kepada perusahaan untuk membentuk tim siaga api.
“Kami juga selalu memantau melalui satelit BMKG yang setiap hari di update dari pagi hingga sore. Sehingga kalau ada hot spot di wilayah Kubu Raya di koordinat sekian, dan seluruh Danramil harus memiliki Android, sehingga bisa langsung terpantau,” katanya.
Ditempat terpisah, Kepala Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Supadio Kalbar, Bambang Hargiyono mengatakan, sampai saat ini masih belum memantau adanya hotspot di seluruh wilayah Kalbar. Baik dari pantauan satelit NOAA maupun Modis.
“Untuk titik api di Kalbar, masih belum terpantau sampai saat ini. Pada bulan Maret kemarin memang ada, namun jumlahnya sangat sedikit dan sudah padam,” katanya.
Bambang berharap, masyarakat untuk bisa melakukan pencegahan terhadap tindakan pembakaran hutan dan lahan. Mengingat aktivitas tersebut berdampak besar pada lingkungan, pendidikan, politik dan ekonomi sehingga perlu dicegah dengan kesadaran masyarakat.
“Kalau sampai terjadi kebakaran hutan dan lahan, dampaknya bukan hanya kita rasakan, namun negara tetangga juga bisa merasakan dampaknya dan ini tentu menjadi momok bagi kita yang perlu dihindari,” tegas Bambang.
Ia menambahkan, jika terjadi kebakaran di wilayah Kalbar, BMKG memastikan akan mengetahui dan segera melaporkan dengan tim yang sudah dibentuk. “Di satelit itu, akan muncul warna merah jika terjadi kebakaran. Hal ini terus di update setiap harinya. Apapun cuacanya,” ungkapnya.
Laporan: Syamsul Arifin
Editor: Hamka Saptono
