eQuator.co.id-Pontianak. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kemenkeu RI menggelar kegiatan “Bincang Kopi UMKM Week” yang berlangsung di Aula DJPB Kalbar, Jumat (11/8)
Dalam kegiatan bincang ini sekaligus membedah praktik bisnis UMKM binaan yang ada di Provinsi Kalbar, seperti halnya yang kini tengah booming dengan hadirnya kopi Liberica yang berasal dari kabupaten Sambas.
Kopi liberika inilah yang menjadi topik pembahasan dalam bincang yang digelar DJPB Kalbar. Dengan menghadirkan beberapa narasumber yakni Kepala Desa (Kades) Sendoyan Juliansyah; Ketua kelompok tani Batu Layar Sejahtera, Budi; dan Owner 101 Coffee House, Siti Masitha.
Dalam bincang ini, sebagai Sita Mashita dari 101 Coffee House, mengatakan, bahwa ia kerap sharing terkait kopi bagi siapaun yang ingin mengetahui tentang kopi dan cara penyajiannya.
“Saling bebagi ilmu itu yang kerap saya lakukan baik kepada pelanggan dn siapapun, baik dari tahapan, proses produksi hingga penyajiannya, artinya kita tidak pelit ilmu,” ujar Sita
Meskipun begitu, lanjut Sita, ia berharap terkait kopi lokal daerah Kalbar sendiri, perlu perhatian khusus dari pemerintah seperti kondisi hulu ini perlu dilakukan agar petani kopi yang memiliki bibit kopi yang bagus bisa memproduksi kopi yang lebih baik lagi.
“Tentunya ini juga sejalan dengan didukung pula birokrasi yang lancar seperti pengurusan izin usaha seperti Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), lalu branding sehingga produk kopi kita bisa dikenal,” ungkapnya
Dalam bincang ini, Kepala Desa Sendoyan, Juliansyah, juga berharap peningkatan sarana dalam produksi kopi di daerahnya, khususnya dari sisi akses pupuk yang diperlukan oleh petani kopi selama bercocok tanam.
“Sebab sejauh ini, habis panen petani kopi mengalami keterbatasan alat, seperti pengupas kulit kopi, lantai jemur, dan lain-lain yang diperlukan oleh petani, lalu pupuk yang mana petani masih memanfaatkan pupuk organik,” sebutnya
Lebih lanjut, Juliansyah menyebutkan bahwa, pembinaan secara rutin bagi petani juga sangat dibutuhkan terlebih dari pemerintahan.
“Untuk permodalan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) diharapkan juga bisa lebih dimudahkan,” pungkas Juliansyah. (Ova)
