eQuator.co.id – Pontianak-RK. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajal Kalbar, Taufik Wijiyanto mengatakan pihaknya akan menjalin kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal pemenuhan target pajak dari sektor perkebunan. “Kami belum dapat evaluasi data lanjutannya, tapi KPK sudah siap bantu jika ada wajib pajak perkebunan yang tidak kreatif terkait penggalian potensi pajak,” ujarnya belum lama ini.
Adapun kerjasama yang dilakukan, berupa sharing data dari mengenai perizinan usaha perkebunan. “Sektor perkebunan menjadi prioritas untuk digarap tahun ini,” katanya.
Sektor perkebunan menjadi aalahbsatu target besar penerimaan pajak tahun ini, karena mengingat potensi pajak dari sektor ini belum sepenuhnya tergarap maksimal. “Karena kita melihat belum tergarap dengan baik. Padahal wilayah perkebunan Kalbar cukup luas” katanya.
Berbicara soal potensi, kata dia, banyak pengusaha yang berinvestasi pada sektor perkebunan di Kalbar memiliki tax planing serta orienstasi ekspor yang cukup menjanjikan. “Beda halnya dengan tambang yang menjadi bidikan DJP pada tahun sebelumnya,” katanya.
Kendati menjadi prioritas, DJP kata Taufik, tetap tidak akan mengesampingkan sektor-sektor lain yang juga potensial, seperti perdagangan, konstruksi dan perbankan. “Sektor besar dalam penerimaan pajak, diantaranya sektor perdagangan besar, industri pengolahan karet, sawit, perkebun, konstruksi dan perbankan,” katanya. (fik).
