eQuator.co.id – Pontianak-RK. Pembangunan jaringan pipa transmisi gas di Kalimantan Barat sedang dijajaki. Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH-Migas) menggagas studi kelayakan rencana tersebut.
Untuk menggalang dukungan rencana studi kelayakan pembangunan itu, Kepala BPH Migas, Muhammad Fanshurullah Asa, melakukan pertemuan dengan Gubernur Kalbar, Rektor Untan, dan tiga kepala daerah, pada Sabtu (15/6).
“Alhamdulillah, respons pak Gubernur sangat mensupport, Beliau sangat mendukung, begitu juga dengan Rektor (Untan), mungkin ke depannya akan ada kerja sama kajian antara kita bersama Untan,” tutur Fanshurullah.
September 2019, BPH Migas berencana akan melakukan Forum Grup Discussion (FGD) membahas secara rinci studi kelayakan rencana pembangunan pipa transmisi gas transkalimantan tersebut. “Saya kepengen semua Gubernur se-Kalimantan, Bupati dan Walikota se kalbar bisa hadir, semua anggota DPR-RI dapil Kalbar, anggota DPD Kalbar, plus akademisi, bisa hadir,” ungkapnya.
Dengan demikian, semua rencana tentang pembangunan pipa tranmsisi gas transkalimantan tersebut bisa dibahas secara komprehensif. Menurut ia, rencana pembangunan pipa transmisi gas itu tidak hanya berbicara soal kepentingan satu daerah saja. Tetapi ada perspektif yang lebih besar yang bisa dicapai.
“Kita ada satu komitmen bersama yang mencakup kepentingan transkalimantan,” jelasnya.
Ia meyakini, apabila rencana pembangunan jaringan pipa transmisi gas bisa di-gol-kan dalam program pembangunan strategis nasional, otomatis berdampak positif terhadap pengembangan ekonomi masyarakat Kalimantan.
Dan, yang terpenting bisa menjamin keadilan dalam memperoleh energi bagi seluruh masyarakat di wilayah Kalimantan. Terutama soal kebutuhan gas. Tentunya dengan harga yang terjangkau.
Dijelaskan Fanshurullah, beberapa wilayah di Indonesia yang telah dibangun jaringan pipa tranmisi gas, seperti di Pulau jawa, dan Sumatera, terbukti mampu memberikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh gas.
“Yang jelas, kami selalu menetapkan harga gas yang dialirkan ke rumah tangga pasti lebih murah dari gas LPG 3 kg,” yakinnya.
Ia memastikan, bila rencana pembangunan jaringan pipa transmisi gas tersebut terlaksana, otomatis bisa membantu menekan pengeluaran keuangan negara. Sebab, selama ini, negara harus mensubsidi puluhan triliun untuk distribusi LPG 3 Kg ke masyarakat.
“Kalau yang inikan tidak pakai subsidi. Tapi harga murah. Dan tidak perlu impor. Keamanan pun terjamin,” ucap Fanshurullah.
Ia berharap, studi kelayakan yang kini tengah digodok dapat meyakinkan presiden. Sehingga, rencana pembangunan jaringan pipa tranmisi gas transkalimantan tersebut bisa segera masuk dalam program strategis nasional.
“Makanya kalau sudah menjadi kajian, komitmen bersama Kalimantan dan kajian akademik ini memang layak, maka kami akan segera usulkan secara kolektif kepada presiden bahwa ini memang layak jadi proyek strategi nasional,” paparnya.
Artinya, ketika sudah masuk dalam proyek strategi nasional, maka akan ada kemudahan-kemudahan untuk menyiapkan sarana pembangunan infrastrukturnya. Terutama kemudahan pembebasan lahan, perizinan, dan kemudahan memperoleh biaya investasi, dengan spesial bunga bank.
“Inilah visi besar kita,” ujarnya.
Untuk diketahui, saat ini Indonesia masih mengandalkan sumber energi minyak bumi (BBM) dan batubara dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional. Data dari kementrian energi nasional menunjukkan bahwa, sumber energi minyak bumi masih menjadi tumpuan utama masyarakat Indonesia.
Jumlahnya mencapai lebih dari 40 persen diikuti energi batubara yang mendekati 30 persen. Sementara penggunaan gas bumi baru tercatat sebesar 22 persen.
Walaupun menjadi sumber utama, penggunaan BBM saat ini masih dilematis. Apalagi harganya yang fluktuatif. Bahkan cenderung naik terus.
Akibatnya, BBM menjadi sumber energi yang semakin tidak efisien. Kondisi ini diperparah dengan problem distribusi di banyak wilayah di Indonesia. Seperti di Indonesia bagian Tengah dan Timur.
Di sisi lain, gas bumi sebagai sumber energi alternatif kini belum banyak dimanfaatkan. Gas bumi merupakan pilihan sumber energi yang lebih bersih. Ramah lingkungan bila dibandingkan dengan BBM dan batubara.
Program nawacita di pemerintahan tahun 2014-2019, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi. Dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Salah satunya pemanfaatan gas bumi. Untuk domestik. Yang diharapkan, bisa mencapai 100 persen, paling lambat tahun 2036. Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018, pengelolaan energi diarahkan menuju energi berkeadilan yaitu, meningkatkan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri.
Kemudian, meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur gas bumi. Menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penyediaan gas bumi sebagai sumber energi maupun bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri.
Selanjutnya, memberikan kepastian hukum dalam berusaha bagi para Badan Usaha, dan terpenuhinya hak konsumen gas bumi. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penyediaan gas bumi menjadi program prioritas untuk pemenuhan kebutuhan domestik dan mengurangi ekspor secara bertahap.
Kedepan, pemerintah berharap, gas bumi tidak lagi dianggap sebagai komoditas ekspor semata. Tetapi, sebagai modal pembangunan nasional. Apalagi, potensi pengembangan sumber gas di indomesia sangat besar.
Data yang dikutip dari Neraca Gas Bumi Indonesia tahun 2018-2027, cadangan gas bumi Indonesia per Januari 2017 mencapai 142.72 TSCF. Dan, 42.36 TSCF merupakan cadangan potensial. Salah satu wilayah yang punya potensi memiliki pasokan gas yaitu, region V Kalimantan. Besarannya bisa mencapai 15.35 TSCF.
Cadangan pasokan gas itu berasal dari produksi gas bumi KKKS Pertamina Hulu Mahakam, Chevron Indonesia Company, Vico Indonesia, ENI Muara Bakau BV, Mubadala Petroleum, Medco Indonesia, Perusda Benuo Taka, JOB PHE-Medco Simenggaris, Ophir Energy, serta Pertamina EP Asset 5, dengan ditambah Project Supply Gas Kalimantan.
Tetapi, hal tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Khususnya di wilayah Kalimantan untuk penggunaan transportasi rumah tangga, kegiatan industri, dan pembangkit listrik serta lain sebagianya.
Hal itu disebabkan karena kendala keterbatasan infrastruktur gas yang ada. Dengan terbangunnya infrastruktur ruas pipa transmisi dan jaringan distribusi gas bumi hingga ke konsumen, diharapkan pemanfaatan Gas Bumidi wilayah Kalimantan nanti bisa meningkatkan ketahanan energi dan menggerakan pembangunan ekonomi.
Laporan: Abdul Halikurrahman
Editor: Mohamad iQbaL
