eQuator.co.id-Pontianak. Bincang bersama Forum Jurnalis Ekonomi Khatulistiwa (Fojekha), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat, Kukuh Sumardono Basuki, mengatakan kerjasama media sangat diperlukan, apalagi cakupan kerja DJPb yang dinilai cukup luas.
Hal ini sambutan Kukuh Sumardono Basuki, saat menghadiri kegiatan Bincang bersama Fojekha yang bertajuk “Dampak Penyaluran APBN dan KUR & UMi Bagi Kemajuan Ekonomi Kalbar,” Senin (12/6) di Havana Cafe.
“Kita berkoordinasi dengan semua pihak, harapannya juga bisa bekerjasama dengan media dengan baik, media juga bisa memberikan fakta seperti apa di lapangan sehingga kita bisa melakukan evaluasi, sehingga ke depan kebijakan yang dilakukan bisa lebih akurat,” ungkapnya.
Dijelaskan Kukuh, bahwa saat ini DPJb tidak hanya berfokus pada penggambaran APBN saja, namun juga diamanahkan Pemerintah oleh dalam penyerapannya.
“Dengan tenaga yang terbatas, konstribusi dari media juga dibutuhkan, sebab sejauh ini masyarakat mengira tugas DJPb diibaratkan seperti kasir yang hanya membagikan uang. Padahal DJPb juga bertugas mengelola keuangan negara bahkan sekarang juga kita diberikan amanah melihat ABPN yang diberikan negara kepada daerah bagaimana penggunaannya,” ucapnya
Lebih lanjut Kukuh menjelaskan, saat ini ada empat lembaga yang berada dibawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yaitu DJP, DJBb, Bea Cukai dan DJKN.
“lembaga ini tentu saling bersinergi, kalau sekarang ada kegiatan atau menghadiri undangan keempatnya harus ikut agar data yang disampaikan bisa saling melengkapi dan menyeluruh,”jelasnya
Disamping itu, terkait APBN sendiri, dipaparkan Kukuh saat ini, sumber APBD Kalbar 70 persen masih berasal dari APBN. Sementara kinerja APBD Kalbar tercatat hingga 30 April 2023, pendapatan transfer masih berkontribusi paling besar di Kalbar yakni sebesar Rp3.593,34 miliar dari total pendapatan Rp5.090,78 miliar atau sekitar 70,59% dari total pendapatan.
“Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pembiayaan di provinsi Kalbar,” terangnya
Sementara itu, PAD yang terealisasi adalah sebesar Rp1.490,79 miliar atau 29,28% dari total pendapatan daerah. Realisasi ini disumbang oleh realisasi pajak daerah sebesar Rp1.161,49 miliar, retribusi daerah sebesar Rp28,36 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp103,11 miliar, dan PAD lain yang sah sebesar Rp197,83 miliar.
Lebih lanjut, Selaku Ketua Fojekha, Dedi Khanza, menuturkan, diminta siap ikut berkontribusi dalam memajukan daerah, dengan kolaborasi berbagai pihak termasuk kepada DJPb Kalbar.
“Untuk pilar ekonomi, saya menilai media juga sangat berkontribusi, terutama jurnalis yang bergerak dibidang ekonomi, juga harus berperan aktif dan bisa berkontribusi tentu melalui pemberitaan yang positif dalam mendukung kemajuan Kalbar,”pungkasnya. (Ova)
