eQuator.co.id – Jakarta-RK. Terulangnya krisis SARA di Rakhine State, Myanmar, membuat sikap pemerintah Indonesia dipertanyakan. Kemarin, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan bahwa pemerintah sedang meminta konfirmasi kepada Myanmar mengenai krisis tersebut. Di luar itu, dia memastikan Indonesia sudah punya peran penting di Rakhine State, tempat tinggal Etnis Muslim Rohingya.
Retno menjelaskan, pihaknya sudah mendengar berbagai informasi mengenai Etnis Rohingya beberapa waktu belakangan. ’’Tugas kita pertama adalah meminta klarifikasi atas kebenaran informasi tersebut,’’ ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/11). Kemarin, Dirjen Asia Pasifik-Afrika di Kemenlu menemui dubes Myanmar di Jakarta, salah satunya untuk mengklarifikasi hal tersebut.
Keterlibatan diplomasi Indonesia dalam memperbaiki kondisi di Rakhine State, tutur Menlu, sudah sangat jauh. Karena itu, Indonesia juga perlu mengetahui dnegan jelas apa yang terjadi di kawasan tersebut. ’’Sekali lagi kita menyampaikan pentingnya Pemerintah Myanmar untuk menyampaikan informasi mengenai situasi di Rakhine State,’’ lanjutnya.
Pemerintah Indonesia sudah bekerja sama dengan Myanmar sejak sebelum pemerintahan yang baru. Indonesia melakukan capacity building untuk isu yang terkait dengan good governance, demokrasi, hak asasi manusia, hingga desentralisasi. Termasuk juga yang berkaitan dengan keamanan dan kesejahteraan di Rakhine State.
’’Kita pernah menghadapi situasi yang juga mirrorless, sama dengan Myanmar tapi kita bisa bertransformasi menjadi sebuah negara yang demokratis,’’ tutur Diplomat 54 tahun itu. pengalaman tersebut kemudian dibagikan kepada Myanmar dalam rangka mengelola konflik.
Beberapa langkah konkret yang telah dilakukan antara lain pembangunan empat sekolah Indonesia di Rakhine State. Kemudian, Indonesia juga turut andil dalam menyediakan fasilitas kesehatan di kawasan tersebut. Menurut Retno, kedua hal itu merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat.
Di Forum Internasional, Indonesia terlibat aktif dalam Organisasi OIC Contact Group on Rohingya. Kemudian, Indonesia juga aktif menjadi bagian dari Partnership for Myanmar yang dikelola PBB. Kerja sama tersebut melibatkan pemerintah Myanmar.
’’Jadi, kita bisa menyampaikan concern kita, tetapi juga memberikan kesempatan pemerintah Myanmar menjelaskan mengenai situasi yang berkembang di Myanmar,’’ tambahnya.
Sementara itu Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin meyampaikan keprihatinan terhadap konflik di Myanmar itu. Dia meminta umat Islam Indonesia ikut menaruh perhatian terhadap nasih etnis Rohingya. Diantaranya Lukman menyerukan supaya umat Islam di tanah air melakukan doa Qunut Nazilah.
’’Tujuannya demi keselamatan saudara sesamat umat Islam di Rakhine State, Myanmar,” tutur Lukman.
Selain itu, dia juga berharap dilakukan Salat Ghaib untuk para korban meninggal. Lukman menjelaskan, doa qunut nazilah itu dibaca setelah i’tidal rakaat terakhir setiap solat. Amalan ini, menurut dia, disunnahkan ketika ada umat Islam yang mengalami ancaman.
’’Kita sangat prihatin dengan konflik di Myanmar itu. Semoga jumlah korban tidak terus bertambah,’’ tuturnya.
Politisi PPP itu mengatakan, Kemenag siap memfasilitasi pertemuan tokoh Islam dan Budha serta kalangan akademis untuk membantu penyelesaian masalah Rohingya. Menurutnya di Indonesia banyak tokoh agama maupun akademisi yang memiliki pengalaman dalam resolusi konflik.
Dia menegaskan pemerintah Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap nasib umat Islam di Myanmar itu. Selama ini Indonesia telah melakukan rangkaian bantuan kepada kelompok minoritas muslim di Myanmar. Tujuannya adalah untuk menegakkan misi kemanusiaan dan mewujudkan perdamaian.
Sementara itu, Menko Polhukam Jenderal TNI (Pur) Wiranto menjelaskan bahwa krisis kemanusiaan yang terjadi di Rohingya, Myanmar juga menjadi perhatiannya. Pihak Indonesia, terangnya, telah mencoba ikut mencarui jalan keluar khususnya bagi para pengungsi kaum muslim Rohingya yang menyeberang hingga masuk ke wilayah Indonesia.
“Kami sudah membahas ini (masalah pengungsi Rohingya, Red) secara bilateral maupun multilateral. Saya juga telah menerima utusan UNHCR mengenai penanganan pengungsi tersebut,” kata Wiranto di kantor Kemenkopolhukam, kemarin.
Dia menjelaskan bahwa Indonesia bukanlah negara tujuan yang ditetapkan untuk menampung pengungsi asal Rohingya. Kendati demikian, Wiranto menuturkan bahwa demi rasa kemanusiaan, pemerintah juga tidak dapat mengusir begitu saja para pengungsi asal Rohingya jika mereka masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari perlindungan.
“Tapi bagaimanapun juga kalau pengungsi itu datang maua diapakan. Maka kami dirikan penampungan sementara kemudian akan disalurkan ke negara (pihak) ketiga,” jelasnya.
Wiranto menambahkan bahwa pendirian penampungan sementara itu dibebankan kepada pemerintah. “Tapi juga perlu regulasi dan usaha,” imbuhnya. (Jawa Pos/JPG)
