eQuator.co.id – Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan safari ke sejumlah tempat termasuk melakukan pertemuan-pertemuan dengan para ulama paska demonstrasi 4 November, sepertinya diikuti oleh sebagian menteri kabinetnya. Seperti salah satunya oleh Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Pur) Ryamizard Ryacudu yang kemarin (11/11) menjamu sejumlah ulama ke Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta Pusat (Jakpus) dalam acara bertajuk Silaturahmi Bela Negara Menhan dengan Ulama.
Sejumlah ulama yang hadir di antaranya yakni KH. Hasyim Muzadi, KH. Abdul Manan Ghani dari PBNU, dan pengurus Pondok Pesantren Azzikra KH. Ahmad Raodl Bahar. Dalam jamuan tersebut dibahas beberapa hal menyangkut isu-isu terhangat. Di antaranya yakni soal kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang mengakibatkan demonstrasi besar-besaran di ibu kota beberapa waktu lalu.
Terkait hal tersebut, di dalam sambutannya Hasyim Muzadi mengatakan bahwa pemerintah harus menanggapi persolan tersebut secara proporsional. Dia juga meminta pemerintah jangan terlalu terburu-buru berpihak kepada pihak tertentu sebelum kasus tersebut jelas.
“Kalau negara berpihak maka posisi kekuasaan negara akan terpecah baik secara terang-terangan maupun terselubung di dalam hati,” kata mantan ketua umum PBNU yang saat ini menjabat sebagai naggota Dewan Pertimbangan Presiden tersebut.
Hasyim juga menerangkan bahwa dalam menanggapi masalah, seperit tuntutan para demonstran yang ingin agar Ahok diusut, negara atau pemerintah harus memposisikan dirinya sebagai pengayom. “Negara harus merangkul semua, baru kemudian meletakkan masalah ke porsinya masing-masing. Dengan begitu, insyaallah masalah akan selesai,” tuturnya.
Hasyim juga menghimbau agar masyarakat juga bersikap proporsional dalam menyampaikan tuntutannya. Artinya, dalam kasus Ahok, masyarakat harus fokus kepada tuntutannya tersebut misal ingin polisi segera memproses kasus Ahok. Bukan menuntut yang lain-lain.
“Tuntutannya harus fokus jangan sampai melebar. Kalau melebar akan ada pihak lain yang menunggu untuk menunggangi. Maka ini juga diperlukan proporsionalisasi,” terang dia.
Sementara itu, KH. Ahmad Raodl Bahar mengatakan bahwa pemerintah hanya ingin mencoba mendinginkan suasana yang sempat tegang paska demonstrasi 4 November kemarin dengan menjamu ulama serta melakukan safari ke berbagai pihak. “Tapi kalau masalah Ahok ini tidak serius diselesaikan maka wallahi maslah ini tidak akan pernah dingin!” tegasnya dihadapan Menhan dan sejumlah ulama lainnya.
Menanggapi pernyataan dari pengurus Ponpes Azzikra tersebut, Ryamizard menjelaskan bahwa jamuan yang dilakukan oleh kementeriannya kemarin bukan bertujuan untuk mendinginkan suasana atau meredam rencana demonstrasi susulan pada 25 November 2016 mendatang. Jamuan tersebut, lanjutnya merupakan jamuan yang biasa dilakukan Kemhan.
“Tujuannya kan ini bela negara, setiap menit saya sampaikan kita masuk ke dalam bela negara. Bela negara ini harus cinta kepada tanah air dan beragama dengan baik. Saya juga sampaikan bahwa agama dan politik jangan dicampur-campur, diborong jadi satu,” terang Ryamizard.
Menurutnya, ajaran agama sudah pasti benar karena bersumber langsung dari tuhan, namun tidak sama halnya dengan politik. “Politik ada yang benar, tapi ada juga yang tidak benar. Namun politik yang berlandaskan agama itu baru politik yang benar,” katanya. (dod)
