eQuator.co.id – Pontianak-RK. Suhu perpolitikan menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalbar kian memanas. Baliho bakal calon gubernur kader PDI Perjuangan Lasarus, S.Sos, M.Si dan dr. Karolin Margret Natasa dirusak oknum yang tidak bertanggungjawab.
Rusaknya baliho tersebut disikapi Ketua Bawaslu Kalbar Ruhermansyah, SH. Dia mengatakan, jika itu disengaja, maka perbuatan tersebut dapat menciderai suasana pesta demokrasi menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar 2018 mendatang. Dia meminta agar semua pihak menjaga suasana itu.
“Kami berharap, kita sama-sama menjaga kondusifitas dan keamanan,” ujar Ruhermansyah dihubungi Rakyat Kalbar, Selasa (24/10) malam.
Dijelaskannya, norma larangan pengrusakan telah diatur di dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016. “Hanya memang untuk saat ini penerapan norma itu belum mengikat bagi para peserta Pemilu atau pasangan calon,” jelasnya.
Dari aspek norma penyelanggaraan Pilkada, kata Ruhermansyah, perbuatan itu telah melanggar hukum dengan ancaman pidana. “Apakah tidak dapat ditindak secara hukum? Penindakan dapat dilakukan melalui ketentuan pidana umum,” paparnya.
Terkait pemasangan baliho pada saat ini, Ruhermansyah mengaku, belum masuk tahapan kampanye. Saat ini bakal calon mengkampanyekan diri, salah satunya melalui baliho. Untuk pengenalan, dimulai saat diumumknnya pasangan calon yang telah ditetapkan, pengundian oleh KPU dilanjutkan dengan kegiatan tahapan kampanye.
“Untuk pemasangan baliho masa sekarang tidak diatur dalam Undang-Undang Pilkada, karena belum mengikat bakal calon,” tegas Ruhermansyah.
Dikonfirmasi, bakal calon Gubernur Kalbar Lasarus, S.Sos, M.Si menyayangkan balihonya dirusak. Namun dia sudah menyampaikan kepada relawan dan pendukungnya, agar tidak mempermasalahkan balihonya yang dirusak.
“Saya juga sudah menyampaikan kepada relawan dan pendukung saya agar menahan emosi dan jangan sampai terprovokasi,” katanya.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI ini berharap berbagai pihak lebih santun dalam berpolitik. Mengedepankan profesionalitas dalam berpolitik, tanpa merugikan salah satu pihak. Lebih penting lagi, berikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.
“Saat ini masih dalam bentuk sosialisasi bakal calon. Apalagi sudah memasuki tahapan kampanye nantinya, kalau masing-masing pihak tidak bisa menghargai bakal calon, bagaimana kita bisa mewujudkan pesta demokrasi yang bersih, aman dan memilih pemimpin yang berkualitas,” jelas Lasarus.
Berdasarkan analisis lembaga Pemilu dan pihak keamanan, Kalbar termasuk wilayah rawan konflik pada pesta demokrasi. Mestinya berbagai pihak saling menjaga agar kondisi perpolitikan pada Pilkada serentak 2018 mendatang terhindar dari konflik. Karena ini juga menyangkut nama baik Kalbar.
“Kita ini berharap Kalbar bisa menjadi contoh untuk provinsi lainnya. Bisa menjalankan pesta demokrasi dengan baik, aman, lancar, tentunya tanpa konflik. Kita juga berharap para peserta Pemilukada bersikap fair dalam merebut hati rakyat. Sehingga rakyat bisa menentukan pilihannya untuk mewujudkan pemimpin yang berkualitas,” harap legislator PDI Perjuangan Dapil Kalbar tersebut.
Ditegaskan Lasarus, mewujudkan pesta demokrasi yang fair dan memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, dia menegaskan kepada para relawan dan pendukungnya untuk tidak membalas melakukan pengrusakan baliho bakal calon gubernur maupun wakil gubernur lainnya. Sebaliknya, memperbaiki baliho bakal calon lainnya yang dirusak oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
“Saya berharap pesta demokrasi di Kalbar ini, tidak hanya Pilgub, tetapi juga Pilwako dan Pilkada bupati di lima kabupaten/kota berjalan aman, lancar tanpa adanya unsur sara maupun saling menjelekkan. Mari kita saling menjaga kondusifitas di Kalbar. Serahkan sepenuhnya kepada rakyat. Karena rakyat yang memiliki hak untuk memilih pemimpinnya,” tegasnya.
Gerindra Usung Karolin
Setelah ditunggu-tunggu, akhirnya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra mengeluarkan rekomendasi dukungan calon Gubernur Kalbar. Partai besutan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto itu resmi mengusung dr. Karoline Margret Natasa sebagai Gubernur Kalbar periode 2018-2023.
Ketua DPD Partai Gerindra Kalbar, Ir. H. Suriansyah, MMA mengatakan, surat rekomendasi itu sudah ditetapkan oleh DPP Gerindra pada 23 Oktober 2017. “DPP Gerindra sudah mengeluarkan surat keputusan calon gubernur dan menetapkan Karolin Margret Natasa sebagai calon gubernur,” katanya.
Sementara Wakil Gubernur Kalbar kata Suriansyah, akan dipilih berdasarkan hasil survey yang dilakukan Lingkaran Survey Indonesia (LSI). Adapun nama-nama yang menguat sebagai wakil gubernur, Milton Crosby dan Suryadman Gidot. “Partai Gerindra ditargetkan menang dalam Pemilihan Gubernur Kalbar tahun 2018 mendatang,” tegas Suriansyah.
Terkait partai pengusung, Suriansyah belum mengetahui secara persis, partai apa saja yang akan mengusung Karolin. Dia menjelaskan, Partai Gerindra memiliki tujuh kursi dan sudah memberikan kesempatan kepada Karolin Margret Natasa yang juga Bupati Landak untuk memastikan partai yang akan mengusungnya lagi. Sehingga mencukupi syarat kursi untuk mengusung calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, yakni 13 kursi atau 20 persen dari jumlah kursi yang ada di DPRD Kalbar.
“Hal-hal lain, tentunya dapat menyesuaikan dengan jadwal tahapan Pemilihan Gubernur Kalbar yang akan segera di-launching pada 28 Oktober 2017,” tegas Wakil Ketua DPRD Kalbar itu.
Laporan: Ambrosius Junius, Zainuddin
Editor: Hamka Saptono
