eQuator.co.id – Penyaluran bantuan sosial (bansos) akan sepenuhnya dialihkan dari tunai menjadi non-tunai. Pemerintah tengah menyusun payung hukum untuk implementasinya. Ditargetkan, aturan rampung pada November ini.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menuturkan, aturan akan dikeluarkan dalam bentuk peraturan presiden (perpres). Dengan adanya aturan ini, maka seluruh bansos bisa segera disalurkan dalam bentuk non tunai pada tahun depan.
Program bansos ini meliputi, program keluarga harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), beras sejahtera (Rastra), Subsidi Listrik, Subsidi LPG, Subsidi Pupuk, dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Puan menjelaskan, penyaluran bansos dilakukan melalui banking system, dengan mengintegrasikan beragam kartu untuk penyaluran bansos ke dalam satu kartu (kartu kombo). Empat bank BUMN akan dimaksimalkan untuk melakukan pelayanan.
”Dengan penerapan sistem satu kartu/kartu kombo, maka penyaluran berbagai bansos akan lebih mudah. Demikian pula untuk pengecekan, pengontrolan, dan pelacakan,” paparnya usai rapat koordinasi tingkat menteri di Kantornya, kemarin (8/11).
Dengan begitu, kata dia, bantuan dapat tepat sasaran baik penerima maupun tujuan awalnya. Dana bansos hanya bisa digunakan untuk membeli bahan-bahan makanan, keperluan sekolah dan jenis subsidi lainnya. Tidak lagi untuk membeli keperluan lain seperti rokok.
Rencananya, program ini mulai uji coba terbatas di 44 kota di seluruh Indonesia pada Januari 2017. Seperti, Jakarta, Medan, Padang, Batam, Pekanbaru, Makasar, dan Mataram. kota-kota ini dipilih lantaran akses perbankan yang sudah memadai. Nantinya, ada 1,4 juta kepala keluarga (KK) yang terlibat dalam uji coba tersebut.
”Ke depan masyarakat bisa berbelanja melalui e-warong. Ada beras, minyak, telur dan lainnya,” tutur politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Saat ini, kata dia, baru 92 e-warong yang ada di 44 kota ini. Diakuinya, jumlah ini memang masih terbatas. Karenanya, pemerintah akan menarik dan membuka luas kesempatan bagi toko-toko kelontong atau warung-warung masyarakat untuk terlibat.
Gubernur Bank Indonesia Agur Martowardojo menambahkan, ada manfaat lain penyaluran melallui himpunan bank milik negara. Pasalnya, mereka memiliki sekitar 114 ribu agen laku pandai yang nantinya bisa dikonversi menjadi e-warong. ”Potensi naiknya ini bisa tinggi,” jelasnya.
Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (Kemensos) Andi Dulung menuturkan, keterlibatan warung-warung warga tentu sangat diharapkan. Selain menunjang penerima bantuan, tentu bisa menaikkan inklusi keuangan. Saat ini sendiri Indonesia sudah sangat tertinggal. ”Singapura sudah 95 persen, Malaysia 80 persen. Saya tidak tahu yang sekarang, tapi 2014 lalu kita baru 35 persen,” ungkapnya.
Caranya gampang, pemiliki bisa langsung mendatangi empat bank BUMN yang terlibat. Nantinya, mereka diberikan persyaratan untuk bisa menjadi agen. Menurutnya, selain menguntungkan masyarakat, agen ini juga akan memberi manfaat besar bagi perbankan. Sebab, pemilik kartu debit juga bisa turt memanfaatkannya. ”Karena ini nanti jadi edisi umum bukan hanya untuk bansos,” ujarnya.
Rencana tersebut, kata dia, akan segera tercapai. Pemerintah tengah menggenjot aturan hukumnya. Tinggal dua langkah lagi hingga aturan keluar. ”satu soal teknis, ini redaksional. bahwa Perpres harus jelas tidak perlu berbelit bahasanya. Lalu terakhir, sinkronisasi dengan Kementerian HUkum dan HAM. Bulan ini selesai,” tandasnya. (mia)
