![WhatsApp Image 2019-12-12 at 21.29.21](https://equator.co.id/wp-content/uploads/2019/12/WhatsApp-Image-2019-12-12-at-21.29.21.jpeg)
eQuator.co.id – NGABANG. Pimpinan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Wilayah (UIW) Kalbar, bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak menggelar rapat koordinasi. Rakor terkait peningkatan layanan listrik di Kabupaten Landak itu digelar di gedung DPRD setempat, Kamis (12/12/2019).
Senior Manager Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN UIW Kalbar, Samuji menyampaikan, saat ini pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Landak. Demi mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui layanan listrik yang diberikan.
“Saat ini ada beberapa lokasi yang telah kami bangun untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi di desa di Kabupaten Landak ini,” ujar Samuji.
Ia berharap ada sinergi yang baik antara pemerintah daerah dengan PLN. Agar dapat bersama-sama memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan pelayanan yang telah diberikan, Samuji berharap agar masyarakat sebagai pelanggan PLN bisa melaksanakan kewajibannya.
“Di sisi lain kami berharap kewajiban para pelanggan PLN khususnya di Landak ini agar meningkatkan kesadaran untuk membayar listriknya,” harapnya.
Dari sisi Pemkab, Bupati Karolin Margret Natasa berharap adanya komitmen bersama semua pihak agar masalah kelistrikan dapat segera diatasi.
“Kita komitmen untuk membantu PLN, namun PLN juga mau melaksanakan komitmennya untuk bisa memberikan penerangan kepada masyarakat Landak. Menurut data PLN yang belum kami verifikasi masih ada sekitar 40 persen wilayah Landak yang belum mendapatkan listrik,” papar Karolin.
Terkait masih adanya masyarakat yang belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar tagihan listrik, Bupati mengimbau para Camat, Kepala Desa, para tokoh adat dan masyarakat agar memberikan edukasi serta pengertian kepada masyarakat untuk membayar tagihan listriknya.
“Tepat waktu, kepada dewan adat dan tokoh masyarakat saya harap dukungannya dalam program-program PLN ini sehingga kita bisa membantu PLN,” pinta bupati.
Walaupun sudah berusaha memberikan pelayanan listrik kepada masyarakat, Karolin juga memberikan beberapa masukan kepada pihak PLN untuk berbenah. Terutama berkaitan dengan kinerja dan layanan aduan masyarakat yang belum maksimal.
“Ada catatan dari saya, pertama masih adanya pemasangan listrik ilegal oleh oknum petugas PLN, Customer Care-nya dibenahi, media sosial diaktifkan, agar bisa menjadi sarana komunikasi bagi pelanggan untuk melakukan pengaduan kepada PLN, serta PLN harus memenuhi hak dan kewajiban mereka kepada masyarakat,” pinta Karolin.
Dia juga menegaskan catatan-catatan tersebut bisa menjadi perhatian untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja dari PLN sehingga bisa memberi manfaat yang besar bagi masyarakat. (ius)