eQuator.co.id-Pontianak. Perwakilan Kementerian Keuangan Kalimantan Barat melaksanakan Konferensi Pers APBN KiTa Regional Kalimantan Barat Edisi Bulan April Tahun 2025. Dalam kegiatan tersebut disampaikan bahwa APBN regional Kalimantan Barat s.d 31 Maret 2025 tetap solid dan terjaga.
“Hingga Maret 2025, realisasi penerimaan pajak dibandingkan tahun 2024 mencapai 108,78%. Sehingga capaian penerimaan di Kalimantan Barat masih tumbuh positif dari tahun sebelumnya,” ungkap Tangguh Dewantara, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Kalbar dalam keterangan resminya, Sabtu
Hingga 31 Maret 2025, realisasi penerimaan Bea dan Cukai Kalimantan Barat mencapai Rp219,28 miliar atau 82,47% dari target.
Realisasi ini meliputi Bea Masuk sebesar Rp35,47 miliar (56,66%), Bea Keluar sebesar Rp102,34 miliar (162,31%), dan Cukai sebesar Rp128,05 miliar (25,81%).
Bea Keluar didominasi oleh komoditas CPO dan produk turunannya senilai Rp35,2 miliar serta Palm Kernel Expeller (PKE) sebesar Rp4,1 miliar.
Di sisi lain, penerimaan cukai hasil tembakau ditopang oleh KPPBC Sintete dan Pontianak dengan nilai Rp11,9 miliar dan Rp2,4 miliar.
Realisasi pendapatan negara di Kalimantan Barat tercatat sebesar Rp2.477,82 miliar atau mencapai 19,72 persen dari target tahun ini. Angka ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.077,81 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp370,07 miliar.
Di sisi lain, belanja negara terealisasi sebesar Rp6.862,06 miliar atau 22,14 persen dari pagu APBN 2025. Realisasi ini mencakup belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.565,48 miliar serta transfer ke daerah sebesar Rp5.296,25 miliar.
Sampai dengan Maret 2025, realisasi penyaluran TKD tertinggi secara persentase terdapat pada komponen DAU yakni 26,77%.
Terdapat 2 jenis TKD yang belum memiliki realisasi s.d. Maret 2025 yakni DAK Fisik serta Dana Otsus & DID. Pos DAK Fisik belum terdapat realisasi karena masih dalam tahap lelang mengingat juknis penyaluran tahap I baru terbit di tanggal 28 Februari 2025 dan pos DID masih menunggu rekomendasi penyaluran dari DJPK.
Pos Dana Desa sudah terdapat penyaluran mulai bulan Februari 2025 yakni Rp537,81 miliar. Penetapan APBDes telah dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2024 lalu akan tetapi karena adanya Kebijakan mengenai penganggaran dana desa untuk ketahanan pangan, dilakukan penyesuaian APBDes oleh beberapa desa sehingga realisasi dana desa menurun apabila dibandingkan tahun sebelumnya.
Realisasi pembangunan 2025 di Kalimantan Barat menunjukkan hasil yang bervariasi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 4,86%, lebih tinggi dari target nasional yang sebesar 3,53%.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat 71,19 dari target nasional yang berkisar 73,99–74,02. Tingkat kemiskinan menunjukkan angka sebesar 6,25%, sedikit lebih rendah dari target nasional 6,37%, sementara rasio gini mencapai 0,314, jauh lebih baik dari target nasional 0,479.
Inflasi tercatat hanya 0,94%, lebih rendah dari rentang target nasional 1,5–3,5%. Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 171,60 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 100,16, sedangkan nilai ekspor mencapai US$167,89 juta.
Target output belanja negara di Regional Kalimantan Barat mencakup berbagai sektor strategis. Di bidang pelayanan umum, diarahkan pada preservasi dan peningkatan jalan nasional sepanjang 2.741 km, penyediaan lahan pengembangan kawasan seluas 242 km untuk 39.153 kelompok masyarakat, serta penguatan konektivitas transportasi udara melalui pembangunan 5 unit prasarana.
Pada sektor ekonomi, program difokuskan pada pembinaan penerangan agama, pengelolaan KUA, dan pelayanan haji yang menyasar ribuan individu dan lembaga.
Di bidang ketertiban dan keamanan, dilaksanakan pengawasan obat dan makanan serta program keluarga berencana yang mencakup pembinaan lembaga, UMKM, dan masyarakat.
Sementara itu, sektor pendidikan difokuskan pada peningkatan prasarana perguruan tinggi, bantuan operasional untuk tiga lembaga, serta pelestarian warisan budaya melalui fasilitasi dan pembinaan 35 kelompok masyarakat dan 9 unit prasarana pariwisata.
Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kalimantan Barat hingga 31 Maret 2025 mencapai Rp1,04 triliun dengan 14.741 debitur.
Penyaluran terbesar terjadi di Kabupaten Ketapang yaitu sebesar Rp132,26 miliar, sementara yang terendah di Kabupaten Kayong Utara sebesar Rp22,12 miliar.
Sektor utama penerima KUR adalah pertanian, perikanan, dan kehutanan (50,49%). Sementara itu, penyaluran UMi di Kalbar terealisasi sebesar Rp31,1 miliar kepada 6.799 debitur dengan realisasi terbesar pada sektor perdagangan besar dan eceran (97,29%).
Penyaluran dengan realisasi tertinggi terdapat di Kabupaten Sintang (Rp8,94 miliar) dan terendah di Kabupaten Melawi sebesar Rp437,5 juta (1,41%). Secara nasional, Kalimantan Barat menempati peringkat ke-19 dalam realisasi KUR. (Ova)
