eQuator – Jakarta-RK. Politisi PDIP Hendrawan Pratikno menegaskan bahwa partainya terus mengawal pemerintahan Joko Widodo dengan memastikan APBN 2016 sesuai dengan program nawacitanya. Menurutnya, akan sangat berbahaya jika pemerintahan Jokowi menerapkan politik ‘plin-plan’.
Hendrawan memastikan bahwa dunia usaha akan menilai baik jika pemerintahan Jokowi terus konsisten dengan program nawacitanya.
Menanggapi komentar tersebut, pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Ichsanuddin Noorsy, meminta PDIP untuk membuka kembali dokumen visi-misi Jokowi-JK pada kampanye Pilpres 2014 lalu.
“Coba buka baik-baik dokumen Joko Widodo ketika menyerahkan visi-misi ke KPU tentang utang luar negeri. Saya ingin mengingatkan baik-baik, coba saja baca sendiri deh,” ujarnya di sebuah diskusi di Resto Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (31/10).
Menurutnya, APBN 2016 banyak menyiratkan mengenai indikasi politik ‘plin plan’ Jokowi-JK. “Apakah ini menggambarkan sebuah konsistensi atau tidak? Coba deh lihat baik-baik bunyinya bagaimana, kondisinya kayak apa gitu posisinya. Ini konsistensinya dimana ketemunya?” seru Noorsy.
Lebih lanjut, ia meminta orang-orang terdekat Jokowi untuk berhati-hati dalam merumuskan kata-kata yang harus diucapkan Presiden.
“Hati-hati merumuskan visi-misi dan kata-kata. Jangan ‘hanya itu, gampang kok. Ini soal eksekusi, gampang kok. Ini ada dananya untuk dikerjakan’. Dalam praktiknya tidak semudah itu,” pungkasnya.
Diwanti-wanti
PDI Perjuangan akan terus berupaya mengawal pemerintahan Jokowi Widodo agar melaksanakan politik anggaran sesuai Nawacita.
Demikian ditegaskan anggota DPR dari Fraksi PDIP, Prof. Hendrawan Supratikno
dalam diskusi akhir pekan di bilangan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (31/10).
Menurut Hendrawan, konsistensi pemerintah terhadap politik nawacitanya akan dinilai pasar dengan baik. Sebaliknya jika pemerintah menunjukkan ketidakkonsistennya terhadap nawacitanya, maka akan menimbulkan public distrust.
“Nah konsistensi antara program prioritas dalam Nawacita dengan politik anggaran di APBN harus dipelihara dalam lima tahun ke depan. Sebab kalau tidak pasar akan menilai pemerintahan Jokowi ini lebih banyak menimbulkan ketidakpastian,” paparnya.
Hendrawan mengingatkan, politik ‘plin-plan’ dalam anggaran itu berbahaya sekali. Itu sebabnya berbagai kekurangan yang ada dalam APBN terus diperbaiki dari waktu ke waktu.
“Ini kan APBN pertama dalam pemerintahan Jokowi, nah ini konsisten dengan politik nawacitanya,” pungkasnya. (rmol)
