Jakarta-RK. Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy menilai BUMN tidak layak mendapat suntikan modal besar-besaran.
Karena itu dia setuju penanaman modal negara (PMN) dicoret dari APBN 2016.
Noorsy mempertanyakan manfaat dari PMN bagi kesejahteraan rakyat secara luas, mengingat selama ini BUMN tidak pernah berpihak ke rakyat.
“Perusahaan Listrik Negara (PLN) harusnya menolong rakyat dengan menyediakan listrik murah. Tapi pada kenyataanya, PLN malah menjual produk dengan harga pasar yang memberatkan kalangan ekonomi lemah,” kata Noorsy dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (31/10).
Dia curiga para penikmat PMN hanyalah bos-bos BUMN dan pemerintah.
“PLN yang terima (PMN) berapa puluh triliun, siapa yang nikmati? Malah bebani rakyat,” sindirnya.
Tak Becus!
Kementrian BUMN dinilai tidak becus mengkaji program penyertaan modal negara (PMN). Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno mengatakan, proposal pemerintah ke DPR terkait PMN sangat tidak jelas.
Menurut dia, ada ketidakseriusan pemerintah dalam membahas rencana suntikan modal ke sejumlah BUMN itu.
“Masa mau dapat anggaran triliunan proposalnya cuma lima, enam halaman. Emangnya ini badan usaha milik nenek moyang,” katanya di Cikini, Jakarta, Sabtu (31/10).
Isi proposal tersebut, lanjut Hendrawan, tidak menjelaskan target pencapaian PMN atau pun detail-detail yang lain. Karenanya, wajar saja DPR kebingungan dan memilih menolak program itu.
Pembahasan PMN pun membuat Hendrawan semakin mempertanyakan kualitas Menteri BUMN Rini Soemarno. Menurutnya, bekas bos Astra Internasional itu layak dicopot dari jabatannya.
“Konstituen kami di daerah kalau minta bantuan saja proposalnya lebih dari lima halaman. Maaf saja yah, kalau kayak gini enggak perlu Rini Soemarno yang mana mantan di mantan presiden Astra International,” tegasnya.
Maka dia pun mempertegas, penolakan besar-besaran terhadap penyertaan modal negara (PMN), sepenuhnya kesalahan pemerintah.
“Pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN tak becus dalam meyakinkan DPR,” tandasnya. (jpnn)
