eQuator.co.id – SUKADANA-RK. Wakil Bupati Kayong Utara, H Effendi Ahmad SPdI mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 di Pontianak.
Dalam Rakor yang digelar di salah satu hotel di Pontianak ini, H Effendi Ahmad didampingi Bappeda Kabupaten Kayong Utara, H Erwin Sudrajat.
Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota se-Provinsi Kalbar, Kepala Bappeda Provinsi Kalbar dan Kepala Bappeda kabupaten/kota.
Rapat koordinasi ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan dan menguatkan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten atau kota. Sebab angka kemiskinan saat ini dilihat belum begitu bergeser atau masih tinggi secara signifikan.
“Hal ini merupakan target bersama, untuk itu pihak Provinsi juga dimohon dukungan dan kerjasamanya dengan pemerintah kabupaten/kota sehingga bisa bersinergi untuk meraih apa yang menjadi target bersama,” ujar H Effendi Ahmad saat dikonfirmasi, Rabu (24/4).
Sambutan dan arahan Wakil Gubernur Kalbar H. Ria Norsan saat membuka Rakor TKPK mengatakan bahwa ternyata masih ada beberapa daerah di kabupaten/kota di Kalimantan Barat yang angka kemiskinannya masih di atas rata-rata nasional seperti Melawi, Sintang, Landak, Ketapang dan Kayong Utara.
Ia menambahkan, bahwa kemiskinan disebabkan daya saing kurang dan pertumbuhan ekonomi. Untuk mengatasi hal ini, perlu rencana aksi daerah seperti peningkatan status menjadi desa mandiri, pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kerakyatan menjadi solusinya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalbar hingga September 2018 angka kemiskinan di Kalimantan Barat mencapai 7,37 persen, dibawah angka kemiskinan tingkat nasional yang berada pada 9,66 persen.
Di Kalbar ada 5 Kabupaten yang angka kemiskinannya lebih tinggi dari rata-rata nasional, yaitu Kabupaten Melawi, Kabupaten Landak, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang dan dan Kabupaten Kayong Utara.
Reporter: Kamiriluddin
Redaktur: Andry Soe
