eQuator – Seretnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu menjadi masalah klasik yang berulang tiap tahun. Kini, pemerintah mencoba bergerak cepat untuk menggenjot penyerapan anggaran sejak awal tahun.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, setelah APBN 2016 disahkan, semua harus langsung bergerak. Terutama Kementerian/Lembaga yang mendapat alokasi anggaran dalam jumlah besar untuk proyek infrastruktur.
“Saya minta (proyek) segera dilelang, ditenderkan, supaya Januari sudah bisa tanda tangan kontrak, pembayaran tahap pertama cair, dan mulai konstruksi,” ujarnya dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Senin (2/11).
Jokowi menegaskan, pemerintah tidak ingin terjadi kontraksi atau perlambatan ekonomi di awal tahun gara-gara serapan APBN seret sehingga proyek-proyek infrastruktur tidak bergerak. “PU (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), (Kementerian) Perhubungan, (Kementerian) Pertanian, (Kementerian) ESDM, segera lelang,” katanya menyebut beberapa kementerian yang menangani proyek-proyek infrastruktur.
Jokowi lantas menyatakan jika penyerapan anggaran 2016 harus lebih baik dibanding 2015. Dia mengingatkan, hingga akhir Oktober, penyerapan anggaran baru mencapai 70 persen dari total anggaran belanja Rp 1.984,1 triliun. “Sekali lagi, baru 70 persen, sisa waktu November (dan) Desember,” sebutnya.
Jokowi pun meminta seluruh menteri untuk konsentrasi melihat secara detil pos-pos anggaran yang bisa digenjot untuk mempercepat penyerapan anggaran, lalu segera jalankan, agar target penyerapan APBNP 2015 sebesar 92 – 94 persen bisa tercapai. “Ini benar-benar kita harapkan,” jelasnya.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menambahkan, nilai APBN 2016 sebesar Rp 2.095,72 triliun atau yang terbesar sepanjang sejarah, akan memiliki dampak signifikan bagi perekonomian jika penyerapannya baik. Apalagi, anggaran infrastruktur naik dari tahun ini Rp 290,3 triliun menjadi Rp 313,5 triliun tahun depan. “Jadi, bagi K/L (Kementerian/Lembaga) yang punya belanja infrastruktur, presiden minta mulai lelang hari ini (kemarin, Red),” ucapnya.
Bambang lantas menyebutkan 10 K/L yang mendapat alokasi anggaran terbesar dalam APBN 2016, yakni Kementerian PU Pera dengan Rp 104,1 triliun, Kementerian Pertahanan Rp 99,5 triliun, Polri Rp 73 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 63,5 triliun, Kementerian Agama Rp 57,1 triliun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 49,2 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 48,5 triliun, Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi Rp 40,6 triliun, Kementerian Keuangan Rp 39,3 triliun, serta Kementerian Pertanian Rp 31,5 triliun.
Selaku bendahara negara, menteri keuangan sudah menyiapkan langkah percepatan. Menurut Bambang, Kementerian Keuangan menargetkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) K/L bisa disahkan awal Desember.
Jika lelang atau tender dimulai awal November, maka pada awal Desember sudah ada pemenangnya, sehingga kontrak antara pemerintah dengan pelaksana proyek bisa ditandatangani. “Pada awal Januari, pembayaran termin pertama sudah bisa cair,” ujarnya.
Bambang menyebut, proses dari mulai lelang, pengesahan DIPA, penandatanganan kontrak, hingga pencairan anggaran pada awal Januari nanti, akan terus dipantau ketat oleh presiden dan wakil presiden. Dengan begitu, dampak APBN pada perekonomian akan langsung bisa dirasakan sejak awal tahun.
“Kalau selama ini, proyek baru dimulai pada Maret, April, bahkan kebanyakan malah Mei,” jelasnya.
Jika pencairan anggaran dilakukan di awal tahun, lantas darimana Kementerian Keuangan bisa memenuhi pembayaran jika penerimaan pajak belum masuk? Terkait itu, Bambang mengatakan tidak perlu khawatir. Sebab, dengan disahkannya APBN 2016, maka Kementerian Keuangan bisa langsung mencari pembiayaan, misalnya menyiapkan penerbitan surat berharga negara (SBN) atau obligasi untuk pembiayaan di awal tahun.
“Jadi dana sudah siap,” katanya.
Sebagai gambaran, dalam APBN 2016, pemerintah menetapkan pembiayaan untuk defisit sebesar Rp 273,1 triliun. Dari jumlah tersebut, mayoritas akan dibiayai melalui penerbitan obligasi, baik domestik dan global bond, maupun jenis konvensional dan syariah.
Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya sudah menindaklanjuti instruksi untuk mempercepat penyerapan anggaran. Karena itu, proses lelang atau tender proyek pun sudah dimajukan menjadi Oktober atau paling lambat November, sehingga kontrak bisa diteken pada Desember.
“Mudah-mudahan Januari (2016) langsung bisa gerak (untuk konstruksi),” ujarnya.
Senada dengan Basuki, Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang juga mendapat alokasi besar untuk membangun infrastruktur, akan segera mengumpulkan para pejabat eselon I untuk mempercepat tender, khususnya belanja modal. “Misalnya untuk infrastruktur sarana prasarana pertanian, kami menganggarkan Rp 10 triliun,” katanya.
Pelaku usaha pun menyambut baik instruksi Presiden Jokowi untuk mempercepat lelang proyek. Sekjen Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) Andi Rukman Karumpa mengatakan, dimajukannya tahapan lelang proyek akan membuat pelaku usaha memiliki waktu lebih panjang untuk mengerjakan proyek. Sebab, proyek bisa dikerjakan sejak Januari, bukan Mei atau Juni seperti selama ini.
“Jadi pelaksana proyek tidak perlu buru-buru, sehingga kualitas proyek akan lebih baik,” jelasnya.
Menurut Andi, selama ini, siklus pertumbuhan industri konstruksi selalu merosot di awal tahun karena belum ada proyek pemerintah yang bisa digarap. Karena itu, jika proyek sudah bisa dijalankan sejak Januari, siklus merosotnya pertumbuhan industri konstruksi pada awal tahun bisa diredam.
“Kalau konstruksi bergerak, konsumsi akan naik dan pertumbuhan ekonomi langsung terakselerasi,” ujarnya. (Jawa Pos/JPG)
