eQuator.co.id – Menjelang akhir tahun, realisasi penerimaan pendapatan negara dari pajak baru mencapai 64,27 persen dari target. Hingga akhir Oktober, penerimaan pajak hanya menyentuh Rp 78,5 triliun sehingga sejak Januari hingga Oktober mencapai Rp 870,95 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, ekonomi masih melemah sehingga pemerintah harus memangkas target pendapatan negara (shortfall) Rp 218 triliun. ’’Coba kalau menterinya nggak ganti. Anda masih harus ngumpulin Rp 218 triliun,’’ kata Ani dalam rapat pimpinan Ditjen Pajak kemarin (7/11).
Untuk mengejar target, Menkeu mengandalkan penerimaan pajak rutin dan upaya tambahan dari amnesti pajak. Untuk memastikan penerimaan pajak rutin, Ani menginstruksi petugas seluruh kantor wilayah memeriksa kembali penerimaan rutin berdasar kondisi ekonomi faktual masing-masing wajib pajak.
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut yakin angka inflasi yang rendah dan konsumsi rumah tangga yang masih baik menunjukkan masih terjaganya daya beli masyarakat. Dengan demikian, kemampuan membayar pajak pun masih bisa digali.
Sementara itu, untuk extra effort, Kemenkeu mengandalkan penerimaan dari tebusan amnesti pajak dan penggalian potensi perpajakan baru. ’’Kita akan menaikkan rasio pajak karena penerimaan negara kita masih rendah,’’ ucap Ani.
Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Yon Arsal menambahkan, pihaknya optimistis bisa mengejar target penerimaan pajak hingga Rp 1.139 triliun hingga akhir tahun ini. Sebab, penerimaan rutin, termasuk PPN, diproyeksikan naik pada akhir tahun seiring dengan adanya konsumsi masyarakat menjelang Natal dan tahun baru. “Normalnya, penerimaan rutin November dan Desember ini cenderung meningkat. Pencairan anggaran pemerintah, PPN, dan amnesti pajak kan belum selesai,’’ ujarnya.
’’Memang lebih baik, tapi tidak bisa dimungkiri ini merupakan kontribusi tax amnesty yang uang tebusan per September mencapai Rp 94 triliun,’’ tutur Yon. (ken/c5/noe)
